LPS Rate Idealnya Ikut Turun

NERACA

Jakarta—Penurunan BI rate seharusnya diikuti dengan penurunan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) rate. Sehingga ampuh menurunkan suku bunga bunga dasar kredit (SBDK) perbankan. Alasanya acuan bank-bank dalam penetapan bunga dana adalah suku bunga LPS. "Jika LPS berani turunkan LPS rate menjadi berkisar 5,25%-5,75% (di bawah atau sama dengan BI rate), maka bunga kredit berpeluang turun," kata Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto kepada wartawan di Jakarta,9/2

Diakui Ryan, faktor utama turunnya SBDK ada pada kondisi likuiditas bank dan komposisi Dana Pihak Ketiganya (DPK) nya. Saat likuiditas kuat dan dana murahnya dominan, maka SBDK akan lebih agresif. "Jadi kasusnya bank per bank, bukan secara industri. Jika bank-bank besar, berani turunkan bunga kredit, akan dorong bank-bank menengah dan kecil turunkan bunga kredit juga," terangnya

Sementara itu, Komisaris Independen Bank Permata Tony Prasetiantono menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya (BI rate) sebesar 25 basis poin (bps) dianggap kebijkan semu semata. "Saya melihat kebijakan penurunan BI rate ini seperti memukul angin, karena tidak direspons dengan penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK)," tuturnya

Menurut Tony, BI bisa dianggap kurang kredibel jika kebijakannya tidak dimbangi dengan langkah perbankan untuk menurunkan suku bunganya. Namun, dia menilai saat ini suku bunga perbankan sudah berada pada level sensitif. "Jika turun lagi, pemilik dana bisa memindah portofolionya ke emas, dolar Amerika Serikat (AS) dan lain-lain. Ini alasan bank cukup rigid, karena takut likuiditasnya ditarik nasabah," tegasnya

Padahal, menurut Tony, pemangkasan SBDK akan mendorong persaingan di antara Bank BUMN yang dapat mendorong menjadi pelopor persaingan. "Saya yakin (SBDK) bisa, (turun) meski mungkin tidak secepat yang diharapkan BI dan publik," ucapnya

Ditempat terpisah, Assistant Vice President-Analyst Sovereign Risk Group Moodys, Christian de Guzman yang merupakan Lembaga pemeringkat Moody's menilai BI rate tidak melulu menjadi patokan utama bagi industri perbankan saat ini. "Sinyal BI rate berkurang bagi perbankan, mereka tidak mengandalkan BI rate, namun lebih mengandalkan obligasi," ujarnya

Menurut Christian, Bank Indonesia (BI) sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang utamanyadikarenakan krisis global saat ini. Krisis tersebut pada akhirnya membuat lambat pertumbuhan ekonomi, terutama adanya tekanan dari Eropa. "Pada dasarnya dengan menurunkan tarif dan mengurangi kebijakan moneter, kita berfikir itu hal yang cukup baik, menguatkan. Tapi itu bukan berarti sebuah kekebalan yang baik pula," tandasnya

Sebagaimana diketahui, Rapat Dewan Gubernur BI menetapkan suku bunga acuan alias BI Rate diturunkan 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Keputusan ini diambil sebagai langkah lanjutan untuk memberikan dorongan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah menurunnya kinerja ekonomi global, dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. **cahyo

BERITA TERKAIT

Ombudsman Dorong KPPU Turun Tangan Soal Tiket Pesawat Mahal

Ombudsman Dorong KPPU Turun Tangan Soal Tiket Pesawat Mahal NERACA Bandung - Ombudsman RI mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)…

Menanti Perundingan AS-China - Sikap Wait and See Bawa IHSG Turun 1,1%

NERACA Jakarta – Lagi, indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup terkoreksi sejak awal pekan kemarin…

Harga Premium Turun, Pertamina Pastikan Tidak Rugi

NERACA Jakarta – Kebijakan pemerintah yang telah menurunkan harga BBM Premium sebesar Rp 100 per liter di wilayah Jawa, Madura,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…