NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia akan lebih menarik dibandingkan dengan insentif yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga di ASEAN. "Kita lakukan 'benchmarking' dan kita akan jauh lebih baik dibandingkan yang ditawarkan Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina dari sisi 'allowance' dan 'holiday' yang kita berikan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (13/3). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, Presiden Jokowi meminta segera diselesaikannya seluruh kebijakan insentif bagi investasi dan dia menyebutkan akan ada perubahan yang sangat radikal dalam cara pemerintah mengubah dan mendesain insentif tersebut. "Pertama dari sisi 'tax holiday' tidak lagi 'range' tapi satu, 100 persen, jadi 'certainty'. Setiap dunia usaha yang masuk dalam klasifikasi kelompok yang dapat fasilitas, pasti akan dapat 'tax holiday' 100 persen dan dalam jangka waktu yang pasti, tergantung dari nilai investasinya. Makin besar investasinya, makin lama ia dapat 'tax holiday'," kata Sri Mulyani.

Kemudian, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga punya 'tax allowance". Nantinya, bidang usaha yang masuk kategori pionir atau pun untuk kepentingan ekspansi dari sisi kapasitas, dapat memilih untuk mendapatkan salah satu dari fasilitas 'tax holiday' atau 'tax allowance'. "Untuk dunia usaha kecil menengah yang di bawah Rp4,8 miliar, kita juga akan turunkan PPh final dari 1 persen jadi 0,5 persen," ujarnya.

Selain itu, untuk dunia usaha yang melakukan investasi di bidang seperti vokasi maupun riset dan pengembangan (research and development) untuk bisa mengembangkan produk inovasi baru, juga akan diberikan insentif dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh). Sri Mulyani mengatakan, semua hal tersebut ditujukan supaya dunia usaha merasa 'confident' dan yakin bahwa indonesia adalah negara dengan ekonomi dan pasarnya yang terus tumbuh, serta tidak perlu diragukan lagi komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

"Pemerintah memiliki komitmen yang tidak perlu dipertanyakan lagi dari sisi reformasi kebijakan investasi. Kita berikan kemudahan, kita berikan simplifikasi, kita berikan pelayanan, dan kita berikan kepastian. Itu yang ingin kita komunikasikan. Nanti Bapak Presiden akan umumkan dalam satu paket pada awal April," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mendukung skema insentif pajak tax holiday. Menurutnya, itu adalah upaya membuka lebar pintu investasi masuk ke dalam negeri. “Sangat kita dukung rencana pemerintah soal insentif pajak. Saya harapkan selesai bulan ini ya, jadi bulan depan sudah akan berlaku. Saya rasa itu akan sangat membantu investasi masuk ke sini," kata Sofjan.

Lebih jauh diakui Sofjan, persyaratan untuk mendapatkan tax holiday maupun tax allowance dipermudah. “Kalau dulu kan syaratnya panjang sekali, sehingga orang malas mengikutinya,” ujar Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres) itu. Dia menambahkan, kemudahan syarat memperoleh insentif pajak tersebut sudah dikabulkan oleh pemerintah, melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, yang direncanakan akan dirilis pada akhir Maret ini.

Dalam aturan tersebut, Sofjan menyebutkan, banyak pengusaha yang nantinya akan mau terlibat “Aturan itu menimbulkan keterbukaan dan kepercayaan antara DJP dengan seluruh perusahaan, sehingga kita bisa mengurangi masalah dan konflik yang terjadi, serta menghilangkan kepercayaan," tuturnya. Sofjan Wanandi merupakan satu dari 31 Wajib Pajak yang menerima penghargaan Menkeu Sri Mulyani Indrawati karena dinilai patuh dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. "Saya rasa ini perlu dilakukan, supaya baik pribadi maupun perusahaan ada semangat dan lebih terbuka dalam membayar pajaknya," pungkas Sofjan.

Sementara Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan kebijakan pemberian insentif akan segera diterbitkan. Mengacu pada perintah Presiden Joko Widodo agar kebijakan ini segera dijalankan. “Tunggu dulu masih sebulan sebelum Menteri Keuangan dan Perpres seperti pak presiden bilang jangan terlalu lama,” katanya. bari