Wakil Ketua DPR RI - Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI

Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu lebih sinergi dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar dapat bisa segera dibahas dan dijadikan produk legislasi, mengingat saat ini data besar telah menjadi fenomena penting dalam era digitalisasi.

"Perlu ada koordinasi antarkementerian agar satu suara mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi prioritas pemerintah," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Fadli, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan prioritas, tetapi Kementerian Hukum dan HAM ternyata tidak mendaftarkannya sebagai prioritas. Untuk itu, ujar dia, jangan sampai dalam permasalahan penting seperti perlindungan data pribadi, pemangku kepentingan di pemerintah belum satu suara.

Politisi Gerindra itu mengingatkan bahwa data pribadi harus selalu tetap dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah harus bisa benar-benar menjamin perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh warga tidak sampai jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga data itu tidak aman dan disalahgunakan."Data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh disebarluaskan sebagaimana Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.

Untuk itu, ujar dia, proses seperti registrasi kartu ponsel yang telah dilakukan juga harus benar-benar dapat memastikan bahwa data pribadi yang dimiliki pemilik kartu ponsel aman dan sesuai dengan peruntukan.

Politisi PPP itu menegaskan, Negara wajib memberi perlindungan data pribadi penduduk mulai nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir serta catatan penting yang tertuang dalam data pribadi penduduk. Hal tersebut, lanjut dia, tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan."Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan," ucap Arwani. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Presiden - Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat

Jusuf Kalla Wakil Presiden Desentralisasi Akibatkan Korupsi Daerah Meningkat Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab meningkatkan kasus korupsi…

DJP TERIMA DATA DARI SWISS PADA SEPTEMBER 2019 - KPK: Pasar Modal Rentan Kegiatan TPPU

Jakarta-Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, pasar modal merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU).…

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif - Sukabumi Harus Bangun KEK dan Menjadi Destinasi Wisata

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif Sukabumi Harus Bangun KEK…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara

Saber Pungli Wujud Nyata Kehadiran Negara NERACA Bogor - Sekretaris Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Letjen TNI…

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal

Deddy Mizwar: Proyek Meikarta Bermasalah Sejak Awal NERACA Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar menyatakan proyek…

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem

Ahli Sebut UU TPPU Adalah Suatu Sistem NERACA Jakarta - Ahli hukum perbankan dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Yunus…