Wakil Ketua DPR RI - Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI

Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu lebih sinergi dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar dapat bisa segera dibahas dan dijadikan produk legislasi, mengingat saat ini data besar telah menjadi fenomena penting dalam era digitalisasi.

"Perlu ada koordinasi antarkementerian agar satu suara mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi prioritas pemerintah," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Fadli, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan prioritas, tetapi Kementerian Hukum dan HAM ternyata tidak mendaftarkannya sebagai prioritas. Untuk itu, ujar dia, jangan sampai dalam permasalahan penting seperti perlindungan data pribadi, pemangku kepentingan di pemerintah belum satu suara.

Politisi Gerindra itu mengingatkan bahwa data pribadi harus selalu tetap dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah harus bisa benar-benar menjamin perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh warga tidak sampai jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga data itu tidak aman dan disalahgunakan."Data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh disebarluaskan sebagaimana Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.

Untuk itu, ujar dia, proses seperti registrasi kartu ponsel yang telah dilakukan juga harus benar-benar dapat memastikan bahwa data pribadi yang dimiliki pemilik kartu ponsel aman dan sesuai dengan peruntukan.

Politisi PPP itu menegaskan, Negara wajib memberi perlindungan data pribadi penduduk mulai nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir serta catatan penting yang tertuang dalam data pribadi penduduk. Hal tersebut, lanjut dia, tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan."Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan," ucap Arwani. Ant

BERITA TERKAIT

Kredit Pendidikan Perlu Pendampingan Usaha

    NERACA   Jakarta - Pakar Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Wuryadi mengharapkan pemerintah memberikan fasilitas pendampingan usaha bagi mahasiswa…

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang

KPK: 15 Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan 15 anggota DPRD Sumatera Utara…

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan

PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengajukan permintaan kepada Dewan…

Menko Maritim - Tahun Politik Aman Untuk Berinvestasi

Luhut Binsar Pandjaitan Menko Maritim Tahun Politik Aman Untuk Berinvestasi  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar…