Wakil Ketua DPR RI - Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI

Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu lebih sinergi dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar dapat bisa segera dibahas dan dijadikan produk legislasi, mengingat saat ini data besar telah menjadi fenomena penting dalam era digitalisasi.

"Perlu ada koordinasi antarkementerian agar satu suara mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi prioritas pemerintah," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Fadli, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan prioritas, tetapi Kementerian Hukum dan HAM ternyata tidak mendaftarkannya sebagai prioritas. Untuk itu, ujar dia, jangan sampai dalam permasalahan penting seperti perlindungan data pribadi, pemangku kepentingan di pemerintah belum satu suara.

Politisi Gerindra itu mengingatkan bahwa data pribadi harus selalu tetap dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah harus bisa benar-benar menjamin perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh warga tidak sampai jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga data itu tidak aman dan disalahgunakan."Data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh disebarluaskan sebagaimana Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.

Untuk itu, ujar dia, proses seperti registrasi kartu ponsel yang telah dilakukan juga harus benar-benar dapat memastikan bahwa data pribadi yang dimiliki pemilik kartu ponsel aman dan sesuai dengan peruntukan.

Politisi PPP itu menegaskan, Negara wajib memberi perlindungan data pribadi penduduk mulai nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir serta catatan penting yang tertuang dalam data pribadi penduduk. Hal tersebut, lanjut dia, tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan."Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan," ucap Arwani. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Indonesia Kuat Jika Bangsanya Bersatu

Zulkifli Hasan Ketua MPR RI Indonesia Kuat Jika Bangsanya Bersatu Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan negara Indonesia…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Survei: Irjen Fakhrizal Sukses Pimpin Polda Sumatera Barat

Survei: Irjen Fakhrizal Sukses Pimpin Polda Sumatera Barat NERACAJakarta – Tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat  di Sumatera Barat menjadi salah…

KY Yakin MA Independen Terkait PK Koruptor

KY Yakin MA Independen Terkait PK Koruptor NERACA Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menyakini Mahkamah Agung (MA) akan bertindak independen…

KPPU Sosialisasikan Larangan Praktik Monopoli di Mamuju

KPPU Sosialisasikan Larangan Praktik Monopoli di Mamuju NERACA Mamuju - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar sosialisasi…