Wakil Ketua DPR RI - Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI

Pemerintah Perlu Sinergi Ajukan RUU Data Pribadi

NERACA

Jakarta - Pemerintah perlu lebih sinergi dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi agar dapat bisa segera dibahas dan dijadikan produk legislasi, mengingat saat ini data besar telah menjadi fenomena penting dalam era digitalisasi.

"Perlu ada koordinasi antarkementerian agar satu suara mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi prioritas pemerintah," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Fadli, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyatakan bahwa RUU tersebut merupakan prioritas, tetapi Kementerian Hukum dan HAM ternyata tidak mendaftarkannya sebagai prioritas. Untuk itu, ujar dia, jangan sampai dalam permasalahan penting seperti perlindungan data pribadi, pemangku kepentingan di pemerintah belum satu suara.

Politisi Gerindra itu mengingatkan bahwa data pribadi harus selalu tetap dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah harus bisa benar-benar menjamin perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh warga tidak sampai jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga data itu tidak aman dan disalahgunakan."Data pribadi merupakan informasi yang dikecualikan yang tidak boleh disebarluaskan sebagaimana Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi.

Untuk itu, ujar dia, proses seperti registrasi kartu ponsel yang telah dilakukan juga harus benar-benar dapat memastikan bahwa data pribadi yang dimiliki pemilik kartu ponsel aman dan sesuai dengan peruntukan.

Politisi PPP itu menegaskan, Negara wajib memberi perlindungan data pribadi penduduk mulai nomor KK, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir serta catatan penting yang tertuang dalam data pribadi penduduk. Hal tersebut, lanjut dia, tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan."Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan," ucap Arwani. Ant

BERITA TERKAIT

Bijak Memaknai Iklan Pemerintah

  Oleh : Herlina Teturan, Mahasiswa Papua, tinggal di Yogyakarta   Beberapa pekan yang lalu, masyarakat diramaikan oleh pro kontra “Iklan…

Pemerintah Harusnya Fokus Transportasi Umum

      NERACA   Jakarta – Pemerintah sedang berupaya untuk mengembangkan "start up" atau perusahaan rintisan berbasis aplikasi sebagai…

Wakil Ketua MPR RI - Masyarakat Jaga Persatuan Jelang Pemilu

Mahyudin Wakil Ketua MPR RI Masyarakat Jaga Persatuan Jelang Pemilu  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengajak masyarakat untuk…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Polri: Gunawan Jusuf Terlapor Dugaan Penipuan dan TPPU

Polri: Gunawan Jusuf Terlapor Dugaan Penipuan dan TPPU NERACA Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi…

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum

Vonis Hakim atas SAT Tolok Ukur Kepastian Hukum NERACA Jakarta - Vonis hakim Pengadilan Negeri Tipikor terhadap mantan Ketua Badan…

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN

Wadah Pegawai Ikut Gugat Pimpinan KPK ke PTUN NERACA Jakarta - Wadah Pegawai KPK ikut mengajukan gugatan terhadap lima orang…