Oleh: Rusli Abdulah

Peneliti INDEF

Polemik Impor pangan selalu terjadi hampir setiap tahun di Indonesia. Pada awal 2018, dan gemanya hingga sekarang masih terasa, adalah polemik impor beras. Bumbu perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menambah panas polemik impor beras tersebut.  Gaduh ini ditambah rencana impor yang dilakukan oleh entitas di luar Bulog yang pada akhirnya dikembalikan ke Bulog. Dua narasi yang muncul dalam waktu 1 bulan menunjukkan bahwa pengelolaan beras masih seperti benang kusut.

Kementan mengklaim data produksi padi surplus sehingga impor beras tidak diperlukan. Di sisi lain, Kemendag bersikeras bahwa impor pangan harus dilakukan untuk meredam harga beras yang menuju pada puncak tertingginya. Seperti diketahui, harga beras mencapai angka tertinggi dalam waktu 4 tahun terakhir. Harga rata-rata beras per Januari 2018 mencapai Rp10.350/kg (beras premium, Rp10.177/kg (beras medium) dan Rp9.793/kg. Tingginya harga beras ini menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi pangan pada bulan yang sama.

Carut marut data tersebut merugikan banyak pihak. Setidaknya 3 pihak yakni pemerintah, petani dan konsumen. Bagi pemerintah hal ini tentu memusingkan. Bagi pemerintah, keputusan yang tepat dan cepat diperlukan dalam merespon kenaikan harga beras : impor atau tidak impor. Keputusan salah akan merugikan semuanya. Impor akan mendatangkan tentangan dari petani, di sisi lain, konsumen mendukung. Dan itulah yang akhirnya dilakukan pemerintah.

Lebih lanjut, apabila surplus beras terjadi, seharusnya pemerintah bisa mengambil opsi non impor.  Pemerintah bisa menelusuri di titik mana distribusi beras terhenti sehingga pasokan beras bisa sampai ke konsumen. Pemerintah memiliki perangkat satgas pangan yang bisa mendeteksi secara rinci terkait dengan alur tata niaga beras. Pemerintah memiliki perangkat intelijen dan aparat yang bisa mengidentifikasi itu. Fakta yang terjadi impor jalan terus, jadi ada masalah pasokan beras.

Bagi petani, carut marut data pangan menghalangi petani dari meneguk untung lebih banyak dari usaha mereka. Di sini berlaku informasi asimetris yang merugikan petani. Pasokan melimpah dan tidaknya, petani bias, sehingga tidak bisa menentukan strategi kapan melepas komoditasnya dan menahan komoditasnya, terutama untuk komoditas pangan.

Bagi konsumen, carut marut data pangan berimbas pada ketidakpastian harga yang terjadi. Fluktuasi harga cenderung tinggi. Misal harga komoditas barang x hari ini Rp10.000/kg. Konsumen dan pedagang akhir tidak mengetahui data pasokan, maka secara sepihak harga bisa dinaikkan dengan alasan pasokan berkurang. Konsumen dan pedagang pada rantai akhir hanya bisa menerima harga tersebut. Berbeda halnya apabila konsumen dan pedagang mengetahui pasokan barang yang, pasar berciri mendekati persaingan sempurna akan terwujud. Pedagang nakal akan tersingkir dengan sendirinya.

Apa yang menjadikan data pangan Indonesia kurang akurat? Salah satunya adalah metode perhitungan hasil produksi pertanian, terutama padi (beras) masih menggunakan metode eye estimation (perkiraan pandangan mata). Petugas hanya memperkirakan luas area panen komoditas padi dengan mengandalkan pandangan mata. Jelas, hal ini mendatangkan bias yang sangat besar.

Usaha pemerintah untuk memperbaiki metode tersebut dengan menggunakan kerangka sampel area (KSA). Metode yang rencananya mulai dilakukan tahun ini, didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi sistem informasi geografi (SIG), penginderaan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan.