Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana dengan menggunakan isu utang Indonesia. Pihak tersebut sangat paham dengan keuangan negara, tetapi tidak melihat secara menyeluruh. Sementara itu, Menkeu menegaskan informasi yang menyebutkan rencana kenaikan gaji presiden dan wakil presiden adalah berita bohong (Hoax)

NERACA

"Dia (penyebar isu utang luar negeri Indonesia) tahu betul, rakyat tidak tahu tentang itu. Dia sengaja. Dia tahu betul tentang APBN. Tapi dia hanya melihat utangnya saja. Tujuannya supaya Presiden Jokowi hanya dilihat jeleknya saja," tegas Sri Mulyani saat menjadi pembicara dialog nasional Indonesia Maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (11/3).

Menurut dia, ada pihak yang menulis bahwa utang Indonesia mencapai Rp 4.000 triliun. Utang di masa ini, kata Sri Mulyani, dibilang yang paling besar selama ini. Menkeu melanjutkan, pemerintah mengelola keuangan negara secara hati-hati. Pengelolaan kesehatan keuangan negara disesuaikan dengan undang-undang dan ditujukan untuk menyejahterakan rakyat.

"Utang itu instrumen bukan tujuan. Dibilang utang meningkat mendekati Rp 4.000 triliun, Indonesia akan runtuh. Padahal kalau membandingkan nominal (utang) belum ada apa-apanya dibanding Jepang dan Amerika. Itu negara yang punya utang besar," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia tidak akan menjadi negara dengan utang besar. Pemerintah Indonesia mengelola utang seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. "Sesuai UU (utang) tidak boleh lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini (utang Indonesia) tidak lebih dari 30%. Ada yang mau memprovokasi. Bikin hoax atau menghasut. Dia hanya lihat satu sisi (jumlah utang Indonesia). Enggak lihat keseluruhan ekonomi. Enggak lihat secara keseluruhan APBN-nya seperti apa," tutur dia.

Sri Mulyani mengatakan, "Maksud saya kalau lihat utang lihat APBN secara keseluruhan. Lihat keseluruhan konteks ekonomi. Akan kelihatan apakah (keuangan Indonesia) sehat atau tidak. Lihat juga rasio utang dengan PDB. Secara prinsip (utang) kita kelola sebaik mungkin. Jadi orang ini (yang menyebar isu utang Indonesia besar dan Indonesia akan runtuh) sengaja menakuti orang. Saya enggak suka negara Indonesia jadi negara yang enggak percaya diri."

Menkeu mengatakan, jangan melihat utang hanya dari satu sisi, tapi lihat utang di dalam APBN secara keseluruhan. “Dalam mengelola utang negara, kita menggunakannya dengan hati-hati sesuai amanat undang-undang. Seperti kesehatan, kita juga melihat kesehatan keuangan negara seperti apa,” ujarnya. Menurut Sri Mulyani, orang yang menganggap utang Indonesia semakin besar hanya menakut-nakuti masyarakat. Dia anggap ketika utang meningkat Indonesia sampai Rp4.000 triliun bisa menghancurkan negara dan sebagainya.

Berita Bohong

Pada kesempatan terpisah, Sri Mulyani menegaskan informasi yang menyebutkan rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan merupakan hoax atau kabar bohong.

Saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu kenaikan gaji presiden dan wapres, Sri Mulyani dengan nada tegas, "Itu tidak ada dan belum pernah dibahas", ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (12/3).

Kesempatan klarifikasi tersebut dimanfaatkan Menkeu seusai memberikan keterangan mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Menurut dia, saat ini memang banyak beredar informasi maupun dokumen yang dibuat seolah-olah berasal dari institusi pemerintah. "[benar] Yang dikatakan Menpan [tentang kenaikan gaji] itu adalah berita bohong adalah memang seperti itu. Di media sosial sekarang ini banyak sekali informasi dan dokumen yang dibuat seperti mirip dari pemerintah dan dipublikasikan," ujarnya seperti dikutip laman bisnis.com.

Sebelumnya, beredar di media sosial mengenai rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam isu tersebut, disebutkan bahwa presiden akan diusulkan untuk menerima gaji hingga sebesar Rp553.422.694 per bulan. Adapun wakil presiden disebut-sebut diusulkan untuk menerima gaji sebesar Rp368.948.462 per bulan.

Realisasi APBN 2017

Pada kesempatan paparan realisasi APBN 2017 di Jakarta, kemarin, Menkeu mencatat pendapatan negara mencapai Rp 1.666 triliun atau naik Rp 10,2 triliun, atau  96% dari total target 2017, pertumbuhannya 7,1% dibanding tahun 2016.

Penerimaan perpajakan terkumpul Rp 1.343,5 triliun atau 91,2% dari target APBN 2017 , pertumbuhannya tercatat sebesar 4,6%. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat terkumpul Rp 311,2 triliun yaitu 119,6% dari target APBN 2017, dalam hal ini pertumbuhannya 18,8%.

Penerimaan hibah tercatat Rp 11,2 triliun atau 360% dari target undang-undang APBN 2017 atau terjadi kenaikan 24,5%. Di sisi belanja, belanja negara 2017 tercatat mencapai Rp 2.004 triliun atau 93,9% dari UU APBN 2017, kenaikannya 7,5% dari belanja tahun 2016. Karena belanja K/L mencapai Rp 761,9 triliun atau naik 11,4% dari tahun sebelumnya, dan ini merupakan 95,4% dari APBN 2017.

Transfer ke daerah Rp 742 triliun atau 96,8% dari UU APBN 2017 atau tumbuh 4,5%. Realisasi dana desa mencapai Rp 59,8 triliun atau 99,6% dari total alokasi, atau tumbuh 28%.

"Dengan pendapatan dan belanja negara itu, maka laporan untuk 2017 APBN kita defisit anggaran Rp 338,1 triliun. Ini lebih kecil dari realisasi sementara yang saya sampaikan pada awal Januari yang sebesar Rp 345,8 triliun," ujarnya.

Dengan demikian kalau dilihat dari GDP 2017, masih dalam aman di bawah target, yaitu 2,49% dari PDB 2017 atau lebih kecil dari estimasi sementara awal Januari lalu, yang sebesar 2,57%. Sementara dalam UU APBNP 2017 dipatok angka defisit di level 2,92%

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menilai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang luar negeri tidak ada masalah. Menurut dia, beban utang Indonesia jika dibanding kan negara lain di dunia tidak terlalu tinggi.“Utang kita gak ada masalah, bahwa utang kita kenaikannya mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja beban utang kita tidak tinggi di antara negara mana pun,” ujarnya.  

Darmin mengatakan, kenaikan utang Indonesia memang terjadi lebih cepat karena pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Penambahan nilai utang ini, menurut dia, justru akan membawa dampak positif. “Kita tidak menggunakan utang untuk konsumsi. Kita gunakan utang untuk investasi infrastruktur. Jadi, jangan menakut-nakuti diri,” tuturnya.

Dia mengingatkan, penambahan nilai utang Indonesia tetap diiringi indikator fiskal yang baik. “Indikator fiskalnya mulai menunjukkan defisit primer kita sudah mulai habis. Artinya, kita tidak meminjam untuk bayar utang lagi. Dulu sempat begitu karena warisan krisis tahun 1998. Tapi, sekarang mulai mengarah ke positif,” ujarnya.

Menurut Darmin, dampak dari upaya pemerintah mendongkrak pembangunan infrastruktur akan mulai terasa pada tahun depan. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian. “Kita bangun infrastruktur di mana-mana, mungkin sebagian besar belum selesai tapi sebagian kecil sudah. Tahun depan semakin banyak yang selesai dan tentunya ekonomi akan menjadi lebih baik. Hasilnya akan lebih banyak dari utangnya,” ujarnya. bari/mohar/fba