KPPU Minta Stok Pangan Jelang Ramadhan Diawasi

KPPU Minta Stok Pangan Jelang Ramadhan Diawasi

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga menjaga stabilitas pangan serta mengawasi pendistribusiannya.

"Bulan Ramadhan ini sekitar dua bulan lagi dan kita sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo agar mengawasi pendistribusian serta stok pangannya," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Senin (12/3).

Ia mengatakan, pengawasan distribusi stok pangan dari para petani ke pasar harus dipantau karena dikhawatirkan adanya para tengkulak yang menimbun sehingga memicu lonjakan harga. Syarkawi mengaku, jika arahan dari Presiden Jokowi untuk menjaga dan mengawasi distribusi pangan tidak lain agar rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang tanpa adanya gejolak harga di pasaran.

Berdasarkan arahan itu juga, presiden menekankan agar harga-harga pangan bisa dijaga atau lebih rendah dari harga tahun sebelumnya atau pada 2017."Harga pangan di bulan Ramadhan tahun 2017 adalah yang terbaik sepanjang delapan tahun terakhir. Dan ini berdasarkan data dari Bank Indonesia yang dilaporkannya," ujar dia.

Kemudian dia juga mengatakan, data yang diterimanya dari Bank Indonesia menyatakan jika harga komoditas pangan berdasarkan perkembangan inflasi selama Ramadhan tahun 2017, itu merupakan yang terbaik terbaik dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Karenanya, kestabilan harga kebutuhan pokok pada tahun 2018 ini harus bisa lebih baik atau sama dengan harga dari tahun sebelumnya mengingat kebutuhan jelan bulan puasa Ramadhan akan meningkat.

"Biasanya pada bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, kebutuhan meningkat sehingga dibutuhkan peranan semua pihak untuk bisa menjaga pemicu kenaikan-kenaikan yang tidak masuk akal," kata dia.

Disebutkannya, beberapa komoditas pangan yang selalu menjadi penyumbang inflasi yakni beras, daging sapi, bawang putih, telur, ayam, bawang merah dan cabe rawit. Syarkawi menerangkan jika 11 kebutuhan pokok yang selalu menjadi penyumbang inflasi ini harus bisa ditekan agar harga kebutuhan lainnya tidak merangkak naik.

"Biasanya kalau ada inflasi pasti ada deflasinya juga dan itu tidak terlepas dari peran TPID. Tapi, kami di Satgas Pangan akan berusaha keras dalam memantau ketersediaan pangan ini dan memutus rantai dari tengkulak pengepul komoditas tertentu," terang dia. Ant

BERITA TERKAIT

SAAT INI ADA 11 MASKAPAI NASIONAL MEGAP-MEGAP - INACA Minta Pemerintah Proteksi Maskapai Domestik

Jakarta-Ketua Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang juga menjabat Dirut Garuda Indonesia, Ari Askhara, meminta pemerintah memproteksi maskapai nasional…

Minta Dukungan, Humprey Temui Mantan Wakil Presiden

  NERACA   Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Humprey Djemat mengunjungi Mantan Wakil Presiden…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…