KPPU Minta Stok Pangan Jelang Ramadhan Diawasi

KPPU Minta Stok Pangan Jelang Ramadhan Diawasi 

NERACA

Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga menjaga stabilitas pangan serta mengawasi pendistribusiannya.

"Bulan Ramadhan ini sekitar dua bulan lagi dan kita sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo agar mengawasi pendistribusian serta stok pangannya," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Senin (12/3).

Ia mengatakan, pengawasan distribusi stok pangan dari para petani ke pasar harus dipantau karena dikhawatirkan adanya para tengkulak yang menimbun sehingga memicu lonjakan harga. Syarkawi mengaku, jika arahan dari Presiden Jokowi untuk menjaga dan mengawasi distribusi pangan tidak lain agar rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang tanpa adanya gejolak harga di pasaran.

Berdasarkan arahan itu juga, presiden menekankan agar harga-harga pangan bisa dijaga atau lebih rendah dari harga tahun sebelumnya atau pada 2017."Harga pangan di bulan Ramadhan tahun 2017 adalah yang terbaik sepanjang delapan tahun terakhir. Dan ini berdasarkan data dari Bank Indonesia yang dilaporkannya," ujar dia.

Kemudian dia juga mengatakan, data yang diterimanya dari Bank Indonesia menyatakan jika harga komoditas pangan berdasarkan perkembangan inflasi selama Ramadhan tahun 2017, itu merupakan yang terbaik terbaik dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Karenanya, kestabilan harga kebutuhan pokok pada tahun 2018 ini harus bisa lebih baik atau sama dengan harga dari tahun sebelumnya mengingat kebutuhan jelan bulan puasa Ramadhan akan meningkat. 

"Biasanya pada bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri, kebutuhan meningkat sehingga dibutuhkan peranan semua pihak untuk bisa menjaga pemicu kenaikan-kenaikan yang tidak masuk akal," kata dia.

Disebutkannya, beberapa komoditas pangan yang selalu menjadi penyumbang inflasi yakni beras, daging sapi, bawang putih, telur, ayam, bawang merah dan cabe rawit. Syarkawi menerangkan jika 11 kebutuhan pokok yang selalu menjadi penyumbang inflasi ini harus bisa ditekan agar harga kebutuhan lainnya tidak merangkak naik.

"Biasanya kalau ada inflasi pasti ada deflasinya juga dan itu tidak terlepas dari peran TPID. Tapi, kami di Satgas Pangan akan berusaha keras dalam memantau ketersediaan pangan ini dan memutus rantai dari tengkulak pengepul komoditas tertentu," terang dia. Ant

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…