NERACA

Jakarta - Indonesia dipandang perlu mendorong negara-negara maju dan berkembang dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia (Annual Meeting IMF-WB) 2018 untuk membuat komunike bersama dalam menurunkan ketimpangan ekonomi global. "Ukuran kesuksesan Indonesia bukan hanya soal mampu atau tidak menjadi tuan rumah penyelenggara, namun bisa tidak Indonesia membawa agenda-agenda yang lebih strategis," kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah dalam Diskusi Kelompok Terfokus di Digital Media Research Center di Jakarta, Senin (12/3).

Indonesia, lebih tepatnya Provinsi Bali, akan menjadi tuan rumah sidang tahunan IMF-WB dengan tiga agenda utama pada 12-14 Oktober 2018. Mengutip keterangan Satuan Tugas Panitia Penyelenggara Pertemuan Tahunan IMF-WB, pertemuan tahunan tersebut dapat menambah perputaran uang senilai Rp4 triliun khusus di Propinsi Bali.

Firmanzah mengatakan Indonesia jangan hanya menjadi tuan rumah yang gagal memanfaatkan peluang diplomasi ekonomi. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang tumbuh (emerging countries) dan negara berkembang (developing countries), Indonesia harus bisa mewakili kepentingan negara sesama untuk mengedepankan perekonomian global yang lebih merata dan berkeadilan.

Firmanzah mengatakan selama ini struktur pasar finansial global gagal memberikan solusi untuk menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi. "Sistem finansial global kerap jauh dari masalah ketimpangan. Kita bisa perjuangkan untuk masuk agenda untuk membuat komunike. Namun jika sudah masuk dan dibahas di panelis saja itu juga sudah baik," ujar dia.

Masalah ketimpangan ekonomi perlu diperjuangkan Indonesia karena Tanah Air merupakan salah satu negara berkembang yang masih terkendala dengan ketidakadilan manfaat ekonomi. Saat ini, indikator ketimpangan yakni koefisien gini Indonesia berada di 0,393. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia baru di kisaran lima persen, yakni 5,07 persen (yoy) pada 2018.

Angka koefisien gini itu relatif cukup tinggi bagi Indonesia dan masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 0,36 pada 2019. Firmanzah menuturkan, selain ketimpangan ekonomi global, agenda lain yang dapat diperjuangkan Indonesia sebagai negara berkembang adalah komitmen kerja sama infrastruktur dan pengembangan pariwisata.

"Kita perlu berkaca pada Peru, Singapura, dan Turki sebelumnya sebagai penyelenggara. Mereka menikmati banyak manfaat dari pertemuan ini, bukan hanya sebagai tuan rumah," ujarnya. Pertemuan tahunan IMF-WB setiap tiga tahun sekali diselenggarakan di wilayah negara anggota dua lembaga itu, selain di Washington, Amerika Serikat (AS). Adapun selama dua tahun berturut-turut secara periodik, pertemuan tahunan IMF-WB diselenggarakan di AS.

Tiga tahun yang lalu atau 2015, pertemuan tahunan IMF-WB diselanggarakan di Peru. Dengan pertemuan tahunan tersebut, Peru sukses menggenjot pertumbuhan sektor pariwisata sebesar 16 persen pada 2015. Dalam pertemuan tahunan IMF-WB tahun ini, akan terdapat 189 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari seluruh dunia yang datang ke Bali pada 12-14 Oktober 2018. Secara keseluruhan terdapat 15 ribu delegasi untuk rangkaian acara yang dimulai sejak 8 Oktober dengan acara puncak di 12-14 Oktober 2018.