NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit anggaran dalam APBN hingga akhir Februari 2018 telah mencapai Rp48,9 triliun atau sekitar 0,33 persen terhadap PDB. "Realisasi ini lebih baik dari periode sama pada 2017 sebesar Rp54,7 triliun atau 0,40 persen terhadap PDB," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN 2018 di Jakarta, Senin (12/3).

Sri Mulyani menjelaskan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp200,1 triliun dan belanja negara yang tercatat sebesar Rp249 triliun. Ia memaparkan realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp160,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp39,2 triliun.

"Realisasi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak ini tercatat masing-masing tumbuh 13,6 persen dan 34 persen dibandingkan periode tahun lalu," ujar Sri Mulyani. Sementara itu, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat yang telah mencapai Rp127,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp121,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp56,2 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp72,4 triliun. "Penyerapan belanja ini lebih cepat karena realisasi belanja Kementerian Lembaga dan non Kementerian Lembaga pada akhir Februari 2017 masing-masing tercatat Rp43,9 triliun dan Rp59 triliun," katanya.

Untuk pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2018, pemerintah juga telah menyerap dana sebesar Rp57,2 triliun yang berasal dari pinjaman, utang, investasi maupun pembiayaan lainnya. "Neraca keseimbangan primer juga tercatat sebesar Rp14,5 triliun, lebih rendah dari pencapaian pada akhir Februari 2017 sebesar Rp22,4 triliun," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebutkan 10 dari 15 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar yang tingkat penyerapannya lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Kementerian dan lembaga tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Polri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan.

Kemudian, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Mahkamah Agung. "Terjadi kenaikan yang luar biasa tinggi untuk Kemensos. Realisasinya mencapai Rp5,2 triliun termasuk bansos dibandingkan tahun lalu Rp500 miliar dan bahkan pada Februari 2016 hanya membelanjakan Rp100 miliar," kata Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan mencatat total realisasi penyerapan belanja seluruh kementerian dan lembaga sampai dengan 28 Februari 2018 mencapai Rp55,2 triliun atau 6,5 persen terhadap APBN 2018. Sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya, total realisasi belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp43,9 triliun atau 5,5 persen terhadap APBNP 2017.

Sekedar informasi, defisit anggaran untuk RAPBN 2018 sebesar Rp 325,94 triliun atau 2,19% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut sama seperti usulan awal dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi. Namun, jumlah itu lebih rendah dari target defisit dalam APBN-P 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 397,24 triliun atau 2,92% dari PDB. Dan lebih rendah dibanding outlook APBN-P tahun ini yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, defisit anggaran dalam RAPBN 2018 dirancang secara ekspansif. Sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan produktif. "Dengan defisit sebesar 2,19% dari PDB maka rasio utang akan tetap bisa kami tekan di angka 29% dari PDB," jelasnya, beberapa waktu lalu.

Defisit keseimbangan primer juga menurun menjadi Rp 78 triliun, di bawah target dalam APBN-P tahun ini yang sebesar Rp 178,04 triliun. Rendahnya defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer tersebut, lanjut Suahasil, mengindikasikan bahwa APBN lebih sehat dan lebih produktif. "Namun tetap dalam siklus yang ekspansif yang mendorong kapasitas produksi dan daya saing," jelas dia.

Tak hanya itu, pemerintah dan Banggar juga menyepakati target pembiayaan tahun 2018 sama besar dengan defisit anggaran, yaitu Rp 325,94 triliun. Pos-pos anggaran dalam RAPBN 2018 juga mengalami sedikit perubahan dari usulan awal karena asumsi kurs rupiah sebesar Rp 13.400. Pembiayaan utang disepakati sebesar Rp 399,19 triliun, lebih rendah Rp 51,8 miliar dari usulan awal.

Jumlah itu terdiri dari penerbitan SBN Netto sebesar Rp 414,52 triliun yang lebih rendah Rp 205,7 miliar dari usulan awal, dan penarikan pinjaman menjadi Rp 15,33 triliun yang lebih tinggi Rp 153 miliar dari usulan awal. Pembiayaan investasi pada tahun depan sebesar Rp 65,65 triliun, lebih tinggi Rp 15 miliar dari usulan awal. Selain itu, pemberian pinjaman Rp 6,66 triliun, lebih rendah Rp 31,2 miliar dari usulan awal. Serta kewajiban penjaminan Rp 1,12 triliun, lebih rendah Rp 5,6 miliar dari usulan awal.