Reformasi Birokrasi Mulai dari Mana?

Oleh: Ikhwan Wahyudi

Pada berbagai kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur kerap menyampaikan hanya 40 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang memiliki keahlian sisanya 60 persen cuma mempunyai kemampuan administratif.

Suka atau tidak data tersebut menggambarkan bagaimana kapasitas sumber daya manusia pengelola jalannya pemerintahan hingga pemberi pelayanan bagi publik di Tanah Air.

Keberadaan ASN dapat diibaratkan jantung bagi suatu negara yang akan menjadi penentu kemajuan karena kuncinya ada di tangan para birokrat tersebut.

Tidak hanya itu Menpan RB Asman Abnur juga mengemukakan masih banyak program pemerintah daerah yang tidak tepat sasaran menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran.Ia menemukan masih banyak program dengan kegiatan tidak nyambung, bahkan ada kegiatan yang tidak mendukung program.

Padahal Presiden Jokowi telah berpesan agar pemerintah daerah tidak usah terlalu banyak membuat program karena sebaiknya fokus pada beberapa saja namun bisa terealisasi dan tepat sasaran."Jangan ada lagi temuan bendungan ada, irigasinya tidak ada, bahkan sawahnya juga tidak ada, jangan pakai prinsip yang penting proyeknya jadi, seharusnya bendungan ada, irigasi ada dan sawahnya juga ada jadi terkoneksi satu sama lain," kata Asman.

Ia pun senantiasa mengingatkan pemerintah daerah dalam melaksankan program dan kegiatan jangan hanya berorientasi pada keberhasilan penyerapan anggaran semata."Kalau penyerapan anggaran 90 persen dipandang hebat tapi hasilnya tidak jelas, uang yang telah digunakan tidak menghasilkan apa-apa," katanya.

Ia memberi contoh ada program pemerintah daerah meningkatkan produktivitas pertanian maka kegiatannya tentu upaya untuk mendukung bertambahnya hasil pertanian seperti pemberian bibit unggul, pemberian pupuk, pembinaan petani."Tapi yang dibuat bukan itu malah menggelar seminar, studi banding jadi tidak tepat sasaran,"ujarnya.

Apalagi menurutnya para pejabat eselon II di pemerintah daerah sudah berpengalaman puluhan tahun ada yang pintar menyembunyikan kegiatan dengan alasan titipan DPRD."Ini tidak boleh lagi terjadi ke depan, semua itu harus diperbaiki dimulai dari penyelenggara negara terutama pejabat eselon II," kata dia.

Lebih memprihatinkan akibat program dengan kegiatan tidak sinkron berdasarkan penghitungan menyebabkan kerugian negara hampir Rp400 triliun, lanjut Asman.

Tidak hanya itu Menteri Asman juga pernah menemukan guru yang diangkat menjadi pejabat struktural."Di suatu daerah saya pernah bertemu Kepala Dinas Perhubungan, saya tanya kamu darimana pendidikannya, yang bersangkutan menjawab guru agama, ini bagaimana ceritanya bisa begini, katanya heran.

Oleh sebab itu Kemenpan RB fokus untuk membenahi mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi agart tidak lagi diisi oleh sembarangan orang.
Asman mengakui banyak ASN yang datang ke kantor hanya untuk mengisi absen dan tidak tahu apa yang hendak dikerjakan karena tidak ada program kerja yang jelas.

Menurutnya pembenahan ini dimulai dari kepala daerah karena jika pemerintah daerah mau berubah tergantung iktikad baik pimpinannya."Karena itu jangan berharap akan ada perubahan jika tidak dimulai dari pimpinannya," kata dia.

Sejalan dengan itu Pejabat Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyampaikan esensi dari konsep revolusi mental yang digagas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla salah satunya adalah melakukan reformasi birokrasi di Tanah Air."Saat ini 50 persen aparatur sipil negara memiliki adalah tenaga administrasi dengan keterampilan yang rendah, dan birokrasi ini sering digambarkan sebagai hal yang menghambat perubahan, untuk itu revolusi mental diperlukan," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanar Nugroho.

Menurutnya salah satu target dari revolusi mental adalah mereformasi birokrasi agar ASN makin profesional.Salah satunya dengan menerapkan sistem penggajian tunggal dan penerapan merit sistem dalam penempatan, kata dia.

Jadi, menurutnya ke depan tidak ada lagi pengangkatan ASN karena sudah mengabdi sekian tahun sebab yang paling penting adalah keahlian serta kemampuan yang dimiliki.

Kemudian salah satu bentuk upaya reformasi birokrasi adalah sikap lebih terbuka dan transparan sehingga rapat-rapat kerja bisa diakses dan pengadaan barang serta jasa dilakukan secara elektronik."Kita mau musrenbang desa sampai ke nasional prosesnya terbuka dan bisa diakses siapa saja," ujar dia.Ia mengakui selama ini birokrasi sudah nyaman dengan pola lama yaitu tertutup dan ini butuh proses untuk memperbaikinya.

Rekrutmen Transparan

Pada sisi lain Menpan RB Asman Abnur meminta Badan Kepegawaian Negara memprioritaskan untuk merekrut anak-anak yang lulus terbaik dengan predikat pujian serta indeks prestasi kumulatif yang tinggi.

Ia melihat ke depan Indonesia akan lebih maju, modern dan kuat bisa diwujudkan dengan ASN yang profesional."Jadi tidak ada lagi cerita penerimaan ASN karena ada hubungan saudara, titipan dan lainnya karena kami akan seleksi dengan amat ketat," ujar mantan Ketua Komisi X DPR RI tersebut.

Asman mengatakan Indonesia membutuhkan ASN yang profesional, pintar serta kuat sehingga siapa pun pemimpin politiknya tidak ada masalah karena jika ASN mantap negara ini akan maju.

Karena itu , lanjut dia proses rekrutmen ASN akan diperbaiki serta dilakukan analisa kebutuhan berdasarkan spesialisasi sehingga dihasilkan ASN yang bertaraf internasional dan siap menjadikan Indonesia bersaing dengan negara lain."Jadi tidak ada lagi ASN yang pagi hari tiba di kantor kehilangan akal tidak tahu apa yang mau dikerjakan, tidak ada inovasi dan tidak boleh kalah dengan swasta," ujarnya.

Selain itu ia merencanakan pendidikan kepegawaian yang dikelola oleh beberapa kementerian diarahkan pada pendidikan vokasional sehingga meningkatkan kemampuan ASN dalam bidang tugas yang dibutuhkan oleh lembaga negara maupun pemerintah pusat hingga daerah. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Sejarah Perdamaian Dunia Dimulai dari Singapura

Oleh: Yunianti Jannatun Naim Konflik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terus memanas dalam sebulan terakhir akhirnya mereda setelah…

Wisata Jalur Vulkanik Jadi Berkah dari Gunung Merapi

Pekan kemarin Gunung Merapi kembali menunjukkan statusnya sebagai gunung api teraktif di Indonesia. Gunung yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa…

Reformasi Ekonomi dan Manajemen Risiko

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Reformasi perekonomian yang dilakukan oleh Abenomics justru berupaya…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Sinergi DJP-DJBC: Strategi Pengamanan Keuangan Negara

  Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar *) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan…

Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018

  Oleh : Steven Sulu, Mahasiswa Nusa Cendana Kupang Kali ini ajang pertandingan antar negara siap dilakukan di Indonesia. Asian…

Strategi BPIP Menangkal Perjuangan Khilafah

Oleh : Toni E dan Torkis T Lubis, Pemerhati Kebijakan Publik Sangat menarik mempertanyakan bagaimana perjuangan menegakkan khilafah untuk menggeser…