Oleh: Ariyo DP Irhamna

Ekonom INDEF

Sejak awal, pemerintah sangat berupaya untuk membangun infrastruktur transportasi, baik darat, laut maupun udara. Salah satu tujuannya ialah agar biaya mobilitas orang, barang, dan jasa dapat ditekan sehingga mendorong aktivitas industri. Di sisi lain, pemerintah sudah mengeluarkan belasan paket kebijakan ekonomi, ratusan peraturan juga telah diregulasi, dan izin birokrasi telah dipangkas.

Namun apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sepertinya tidak efektif. Ekspor Indonesia pada 2017 mencapai US$145 miliar masih kalah dengan Thailand yang mencapai US$231 miliar, Malaysia US$184 miliar dan Vietnam yang mencapai US$160 miliar.

Tidak heran Minggu lalu Presiden Jokowi sedih dan kesal karena ekspor Indonesia kalah dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Bukan hanya ekspor, Jokowi juga menyesalkan soal investasi yang juga kalah dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Bahkan Presiden Jokowi memberikan peringatan bahwa bukan tidak mungkin nanti kita juga akan kalah dengan Laos, dengan Kamboja.

Data terbaru pun mengalami penuruanan, nilai ekspor Indonesia Januari 2018 hanya mencapai US$14,46 miliar, atau turun 2,81% dibanding ekspor Desember 2017. Ekspor nonmigas Januari 2018 mencapai US$13,17 miliar, turun 1,45% dibanding ekspor nonmigas Desember 2017.

Penurunan terbesar ekspor nonmigas Januari 2018 terhadap Desember 2017 terjadi pada bijih, kerak, dan abu logam sebesar US$370,9 juta (49,13%), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada perhiasan/permata sebesar US$253,5 juta (78,40%).

Selain permasalahan nilai, ekspor nasional juga belum mampu menjangkau negara-negara destinasi baru. Ekspor nonmigas Januari 2018 terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu US$1,92 miliar, disusul Amerika Serikat US$1,54 miliar dan Jepang US$1,39 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 36,81%.

Sementara ekspor ke Uni Eropa (28 negara) sebesar US$1,36 miliar. Ketergantungan yang begitu tinggi pada kawasan dan negara-negara tertentu akan berdampak buruk saat terjadi gejolak ekonomi kawasan dan negara-negara tersebut.

Begitu juga dengan realisasi penanaman modal asing yang pada kuartal IV-2017 tumbuh sebesar 10,6% (yoy) sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016 realiasi penanaman modal asing tumbuh 12,0% (yoy). Artinya ada penurunan pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal asing sebesar 2%. Penunjukan ini menunjukan tidak efektifnya beragam deregulasi yang sudah dilakukan.

Sedangkan dari aspek industri manufaktur juga mengalami kelesuan. Pertumbuhan produksi Industri Besar dan Sedang pada triwulan IV-2017 mengalami penurunan sebesar 0,59% (q-to-q) dari triwulan III-2017.  Jenis industri manufaktur yang mengalami kelesuan terbesar ialah industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia yang tumbuh negatif  -14,85%.

Dari perkembangan statistik di atas tidak heran Presiden Jokowi marah dan kecewa terhadap kinerja tim ekonomi Kabinet Kerja. Kemarahan ini bisa jadi sebagai cerminan ke­ge­lisah­an Presiden mengingat infra­struktur yang sedang di­bangun dan telah menelan dana triliunan akan “mangkrak” sebab kinerja industri semakin tidak berdaya dan nilai investasi juga tidak membanggakan. Sehingga hal tersebut dapat mendorong overheating economy. Di sisi lain, kinerja sektor ekonomi yang negatif terjadi di tahun politik. Bukan tidak mungkin kondisi ini akan dimanfaatkan lawan politik sebab menjadi titik lemah kinerja Presiden Jokowi.