KPK: Musik Alat Kampanye Pemberantasan Korupsi

KPK: Musik Alat Kampanye Pemberantasan Korupsi

NERACA

Ambon - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, musik merupakan alat kampanye pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Berbicara soal musik sebagai alat kampanye pemberantasan korupsi, kita mendorong semua orang terutama generasi muda untuk menyuarakan anti korupsi," kata dia di Ambon, Maluku, Jumat (9/3).

Ia menyatakan, KPK sejak tahun 2016 melaksanakan program Suara Anti Korupsi (SAKSI), sebagai upaya mendorong generasi muda di daerah untuk menyuarakan anti korupsi melalui musik. Program ini melibatkan anak muda untuk ambil peran dalam gerakan antikorupsi melalui lagu yang berisi nilai-nilai antikorupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

"Kami percaya melalui nilai kejujuran hidup, kepedulian, mandiri,tanggung jawab, kesedererhanaan, adil yang ada dalam lagu, pasti ada doa, keinginan dan cita-cita," ujar dia.

Lagu yang diciptakan melalui program Saksi diharapkan dapat menyuarakan peringatan kepada siapa saja yang ingin atau telah melakukan upaya korupsi. Jadi kalau KPK dinilai menakut-nakuti rakyat hal tersebut tidaklah benar, karena siapapun juga dan unsur manapun baik itu warnanya merah, putih, hijau, semua akan ditindak."Semua upaya tersebut dilakukan sejalan dengan undang-undang terkait empat tugas KPK yakni mencegah, koordinasi, monitoring dan pencegahan. Program saksi yang dilakukan merupakan upaya pencegahan tindak korupsi," kata dia.

Saut mengakui, saat KPK menderita yang datang untuk menghibur para musisi, makna yang terkandung dari koordinasi dengan para musisi adalah nilai musik yang terpenting."Jika kita ngotot musik harus masuk dalam program KPK karena ada advokasi, impian dan mempecepat akselerasi , kita harus konsisten agar musik dari berbagi genre dapat masuk didalam program ini," kata dia.

Ditambahkannya, sejauh ini peminat program ini datang dari generasi muda di daerah yang sebagian bisa memainak musik secara profesional maupun masih amatir."Intinya kita mendorong karena setiap lagu yang kita terima akan diseleksi dan kita nilai originalitas musiknya seperti apa,kontennya apakah anti korupsinya. Kita juga kita akan lihat liriknya, tetapi bagaimana komposisinya dan sebagainya akan ada yang menilainya yakni musisi Adi MS," tandas Saut.

Saut menghadiri konser Konferensi Musik Indonesia (KAMI) dan Festival 2018 di Lapangan Merdeka Ambon, Jumat (9/3) malam. KAMI 2018 diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut di Taman Budaya Maluku pada 7 hingga 9 Maret. Berbagai kegiatan juga digelar untuk menyukseskan acara tersebut, seperti bincang musik, lokakarya, dan acara kolaborasi karya yang dihadiri oleh ratusan musisi dan penyanyi kenamaan Indonesia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…