RUU Kewirausahaan Nasional Harus Jawab Dinamika Bisnis

NERACA

Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional harus mampu menjawab dinamika kondisi bisnis terutama terkait iklim kewirausahaan yang terdapat di Indonesia.

"Kalau UU ini sudah disahkan, diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah kewirausahaan yang muncul saat ini dan akan muncul di masa depan," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri di Jakarta, Jumat (9/3).

Menurut Novani, sejumlah hal yang kemungkinan muncul sebagai tantangan dunia bisnis antara lain seputar kemudahan perizinan, iklim usaha, peningkatan daya saing pasar, akses pendanaan, literasi keuangan dan teknologi serta kemampuan memanfaatkan teknologi yang dapat mendisrupsi pasar. Oleh karena itu, ujar dia, UU Kewirausahaan nantinya diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia bisnis dan menyelesaikan masalah yang akan datang.

"Jangan sampai keberadaan UU yang baru akan membuat pelaku bisnis semakin bingung dengan semakin banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan bisnis mereka," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta DPR RI untuk dapat menuntaskan Undang-Undang Kewirausahaan dalam mendorong percepatan ekonomi di Indonesia."Saya setuju sekali undang-undang wirausaha ini segera diselesaikan oleh DPR. Dan di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha-pengusaha pemula atau 'start up' ini penting sekali," kata Jokowi dalam sambutan Pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2018 di Tangerang, Rabu (7/3).

Menurut Presiden, dengan undang-undang tersebut dapat mendorong pencetakan wirausahawan-wirausahawan baru di Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah wirawusahawan dianggap masih minim atau belum memadai karena baru sekitar 1,6 persen dari populasi nasionalnya, padahal sebuah negara idealnya memiliki 5 persen warganya yang menjadi wirausahawan.

Untuk itu pula, RUU Kewirausahaan yang sedang digodok DPR RI bakal mempermudah berbagai permasalahan yang kerap dialami wirausahawan dengan harapan dapat muncul lebih banyak lagi pengusaha baru.

Dalam RUU ini, kata Wakil Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional DPR RI Matri Agoeng, negara wajib memfasilitasi dengan baik tentang notifikasi masalah perizinan. Menurut dia, dengan adanya fasilitas tersebut, tidak ada lagi pengusaha kecil yang harus datang ke dinas. Mereka cukup melalui notifikasi "online" (daring) sehingga mendapat izin.

Politisi PKS itu memaparkan idealnya dalam satu negara, jumlah penduduk yang menjadi wirausahawan adalah sekitar 5 persen. Di Indonesia, baru 1,6 persen dari total penduduk."Kami ingin mempercepat, khususnya terkait dengan persentase pelaku usaha yang baru 1,6 persen. Seharusnya lebih dari 3 atau sampai 5 persen," papar dia. Ant