NERACA

Jakarta - Upaya revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan dapat meningkatkan transaksi sekaligus menyejahterakan masyarakat. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (8/3), mengharapkan program revitalisasi pasar rakyat di beberapa daerah di Indonesia dapat berjalan dengan lancar.

"Dengan begitu bisa memberikan ruang bagi UMKM sebagai pedagang pasar atau PKL untuk dapat berkembang," kata I Wayan Dipta. Menurut Wayan, program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku koperasi dan UMKM, mengingatkan program tersebut dianggap telah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja.

"Hal ini kami sangat harapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan sarana penunjang jaringan distribusi produk unggulan daerah," katanya menambahkan. Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak tahun 2003-2017 telah dibangun sebanyak 728 unit pasar tersebar di 383 kabupaten/kota.

Tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal maupun wilayah yang telah terkena bencana. Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1.000 pedagang atau pelaku koperasi dan UMKM.

Wayan belum lama ini juga telah menyerahkan secara simbolis petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada delapan satuan kerja penerima program tugas pembantuan tahun anggaran 2018, untuk program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL. Program revitalisasi pasar rakyat, DIPA yang diserahkan masing-masing kepada Kabupaten Raja Ampat, Mamuju Tengah, Tanah Datar, dan Malaka. Sedangkan penataan sarana usaha kawasan PKL, DIPA diserahkan kepada Kabupaten Kutai Barat, Sangihe, Maluku Barat Daya, dan Sikka.