Penyaluran Rastra di Banten Terkendala Biaya Distribusi

NERACA

Serang - Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah pusat dalam bentuk beras sejahtera (rastra) di Banten masih terkendala biaya operasional ke titik distribusi atau titik keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, dalam rapat kordinasi penyaluran bantuan sosial dilaporkan sejumlah persoalan dari kabupaten/kota misalnya untuk penyaluran rastra, di antaranya ketiadaan biaya distribusi dari penyedia rastra yakni Bulog ke titik distribusin di mana keluarga penerima manfaat (KPM) berada. Persoalan diperparah dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak di beberapa wilayah Banten bagian selatan seperti Pandeglang dan Lebak.

''Jadi memang biaya operasional dari titik distribusi ke titik bagi belum ada, sementara pemerintah pusat membebankan itu kepada pemerintah daerah," kata Nurhana usai rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) 2018 di aula Gedung BI Banten, Kamis (8/3).

Rapat kordinasi dipimpin Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bulog Sub Divre dan pihak Perbankan penyalur BPNT serta pihak terkait lainnya.

Persoalan lain, kata Nurhana, banyak kepala desa menolak program BPNT dan rastra karena tidak ada anggaran sosialisasi. Menurut dia, anggaran sosialisi tersebut alokasinya berada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.''Tapi kami masih menunggu SK (surat keputusan) Gubernur tentang Tim Koordinasi Bansos rastra sebagai dasar boleh dipergunakannya anggaran tersebut," ujar dia.

Selain itu dalam rapat tersebut juga terungkap ada upaya-upaya pemanfaatan program tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi para pendamping program, seperti untuk kepentingan politik praktis. Salah satunya dari pihak Dinas Sosial Kota Tangerang yang menyampaikan bahwa bantuan tersebut dimanffatkan salah seorang pendamping yang mengesankan bantuan tersebut seolah-olah dari pendamping tersebut karena untuk kepentingan politik 2019.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku mencatat semua persoalan dalam pelaksanaan program BPNT dan Rastra yang dilaporkan dari kabupaten/kota rapat tersebut.''Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Gubernur agar ditemukan solusinya secepatnya," kata Andika.

Andika mengatakan, ia telah meminta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota untuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada anggota masyarakat yang berhak menerima secara tepat waktu dan tepat jumlah.''Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mereka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi," ujar dia.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa kuota BPNT untuk masyarakat Banten pada tahun 2018 mencapai 93.915 KPM. Sementara untuk rastra, kuotanya mencapai 390 ribu lebih KPM. Mulai tahun 2018 ini, pemerintah telah mengubah skema penyaluran beras sejahtera dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan.

Biasanya keluarga penerima manfaat mendapat rastra 15 kg setiap bulan, dengan tebusan Rp1.600 per kg, mulai tahun ini KPM tidak perlu menebus lagi alias mendapatkannya secara cuma-cuma.Sedangkan warga penerima BPNT akan menerima bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan yang disalurkan melalui rekening perbankan. Uang yang diterima melalui bank bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, atau telur di warung-warung yang telah ditunjuk pemerintah. Ant