Jumlah Pegawai Pemkot Tangerang Tak Sebanding 

NERACA

Tangerang - Pjs Wali Kota Tangerang H.M. Yusuf mengatakan, tidak sebandingnya jumlah pegawai saat ini disebabkan karena pegawai yang purna tugas lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan pegawai.

"Setiap tahun kurang lebih ada 300 pegawai yang purna tugas, sementara yang masuk jauh dari angka tersebut. Untuk itu efisiensi pekerjaan menjadi sangat diperlukan untuk sistem perencanaan dan hasil kerja maksimal dari pemerintah daerah," kata H. M. Yusuf di Tangerang, Kamis (8/3).

Ditambahkannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan output terakhir yang harus disusun dari rangkaian proses kerja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Untuk itu LKIP menjadi salah satu tolak ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

"Persoalan di kita kan terbatasnya sumber daya pegawai yang fokus terkait dengan penyusunan LAKIP, artinya ini juga perlu strategi agar LKIP tersusun dengan baik dan tepat waktu," tutur dia.

Mengingat pentingnya LKIP dalam mengukur tingkat keberhasilan program pemerintah, Pjs Wali Kota juga meminta agar para pegawai pemkot Tangerang bisa menyusun LKIP dengan baik dan benar.

Sementara itu, Sekretaris Daerah kota Tangerang H. Dadi Budaeri menyampaikan sejumlah kendala yang ditempuh dalam menyusun LAKIP diantaranya sulitnya penelusuran bukti dasar yang mengakibatkan adanya beberapa catatan dari Kemen PAN-RB kepada kota Tangerang."Kendalanya masih ada kesulitan dalam mensinkronkan data yang dilaporkan dengan yang ada di OPD," Jelas Sekda.

Oleh karena itu, lanjut Sekda, pihaknya terus melakukan upaya untuk memperbaiki LKIP pemkot antara lain dengan mendatangkan tenaga ahli dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang juga telah menyanggupi untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah kota Tangerang dalam penyusunan LKIP."Mulai dari perencanaan hingga pelaporannya," kata Sekda. Ant