Penghapusan Pajak Dividen Diperjuangkan - Dorong Minat Investasi Saham

NERACA

Jakarta – Perjuangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan penghapusan pajak dividen bagi investor yang sudah melakukan investasi besar di pasar saham terus diperjuangkan dengan harapan bisa meningkatkan minat masyarakat berinvestasi saham dan juga meningkatkan likuiditas di pasar.”Secara resmi kami belum usulkan, namun itu hal yang bisa kami lakukan, insentif pajak cukup menarik" kata Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Hamdi Hassyarbaini di Jakarta, Kamis (8/3).

Menurut Hamdi, jika ada pengurangan pajak, maka investor pasti akan senang. Dirinya memastikan bahwa otoritas BEI secara resmi bakal mengajukan kepada pihak terkait. Sebelumnya, Direktur Utama BEI Tito Sulistio pernah mengatakan, pihaknya tengah mengusulkan jika investor berinvestasi maksimal Rp 10 juta sebulan selama satu tahun dan berinvestasi secara rutin, pajak dividennya boleh ditiadakan.

Saat ini, investor terkena beberapa pajak saat bertransaksi dan memiliki saham di pasar modal seperti pajak penjualan sebesar 0,1% dan juga pajak dividen sebesar 10%. Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan bilang, insentif penghapusan pajak dividen bisa menggairahkan investor ritel dalam berinvestasi. Namun, jumlah investasinya dalam kurun waktu tertentu harus dibatasi agar tidak disalahgunakan pemain besar.”Kita berpikir ajukan ke pemerintah dalam hal ini Kemenkeu beri insentif berupa penghilangan pajak dividen. Program ini belum diajukan, masih di internal BEI," ujarnya.

Nicky berharap, proses pengajuan insentif dapat selesai tahun ini. Adanya penghapusan pajak dividen, dia menjelaskan, tidak berarti penerimaan negara berkurang karena dalam transaksi saham masih ada pajak pertambahan nilai (Ppn). Jadi, bukan seolah pajak dividen bikin pemasukan berkurang tapi dengan banyak masyarakat yang investasi serta transaksi saham, ada pajak yang meningkat. Saat ini, jumlah pajaknya sebesar mencapai 15%. "Nilai pajak dividen sekarang 10% hingga 15%," kata Nicky.

Ide untuk meningkatkan jumlah investor ritel ini, diakui Nicky diperoleh dari Negeri Sakura yang lebih dulu menerapkan penghapusan pajak dividen. Hasilnya, literasi pasar modal dari masyarakat Jepang cukup tinggi hingga menjangkau kelas menengah ke bawah. "Di Jepang orang jualan sayur saja sambil trading saham," ungkapnya.

Menurutnya, jika insentif ini diberlakukan di Indonesia maka peluangnya sangat besar. Ada ratusan juta masyarakat yang berpotensi menjadi investor ritel. Mereka bisa membeli saham dan reksa dana mulai dari Rp100 ribu. Jumlah investor juga bisa bertambah signifikan dengan adanya insentif.

Sementara Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri menilai, langkah yang dilakukan oleh BEI ini akan menjadi pemikat bagi investor untuk masuk ke pasar modal. Maklum, saat ini pajak dividen sebenarnya merupakan double tax. Menurut Hans pemotongan pajak dari pembagian dividen ini bakal menarik investor apalagi distribusi uang dalam pembagian dividen cukup merugikan investor karena pajak yang diberikan cukup besar.

BERITA TERKAIT

Multi Bintang Bagikan Dividen Rp 1,32 Triliun

NERACA Jakarta - Masih tumbuh positifnya industri pariwisata memberikan dampak berarti terhadap penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai…

Awasi Potensi Pasca Amnesti Pajak dengan AEOI

Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Program Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) yang…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Multi Bintang Bagikan Dividen Rp 1,32 Triliun

NERACA Jakarta - Masih tumbuh positifnya industri pariwisata memberikan dampak berarti terhadap penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai…

Graha Layar Bakal Stock Split Saham

Guna memenuhi aturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk ketentuan free float saham atau jumlah saham yang beredar di publik,…

MMLP Bidik Rights Issue Rp 447,79 Miliar

Dalam rangka perkuat modal, PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), emiten pengelola pergudangan berencana untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak…