Megawati Soekarnoputri 

Presiden RI Kelima

GBHN Perlu Dicermati Lagi 

Jatinangor - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengatakan bangsa Indonesia perlu memikirkan lagi secara mendalam dan cermat mengenai pentingnya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

"Perlu kita pikirkan lagi secara mendalam dan cermat tentang pentingnya GBHN sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dan rakyat Indonesia," kata Megawati dalam pidatonya di acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa yang diberikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepadanya di Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3).

Megawati menekankan arah politik pemerintahan yang disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sudah seharusnya ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dia mengatakan GBHN merupakan Kebijaksanaan Umum Penyelenggaraan Negara Indonesia. Turunannya adalah Garis-Garis Besar Pembangunan, yaitu berupa cetak biru rencana pembangunan nasional. Rencana pembangunan tersebut bersifat menyeluruh, terencana, terarah, serta menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Lalu, dalam pidatonya, Megawati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran sivitas akademika IPDN."Saya ucapkan beribu terima kasih kepada IPDN. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat anugerah gelar doktor honoris causa dari IPDN. Banyak yang memberikan selamat karena saya banyak menerima gelar honoris causa, tapi saya sebetulnya berpikir, makin banyak topi ini sebenarnya makin berat," ujar Megawati.

Adapun Megawati menaruh harapannya agar IPDN dapat terus mencetak kader-kader pamong praja yang nasionalis sesuai dengan tujuan pendiri IPDN yakni Presiden RI pertama Ir Soekarno.

Dalam acara penganugerahan gelar doktor HC itu turut hadir sejumlah tokoh dan petinggi negeri, antara lain mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menko Bidang Pwmbangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Mahfud MD, anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan sejumlah anggota legislatif serta pimpinan lembaga tinggi negara. Ant