Bebankan Negara, BUMN Rugi Sebaiknya Dijual Saja - Pertahankan Yang Strategis

Neraca

Jakarta – Pemerintah harus segera menjual beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sering merugi untuk meringankan beban anggaran negara. Pasalnya, BUMN yang sakit tersebut terpaksa harus sering disuntik dana agar tetap bisa beroperasi. Kondisi ini jelas tidak sehat untuk keuangan negara.

Guru besar fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika mengaku sangat mendukung jika pemerintah menjual BUMN yang merugi. Namun Erani mewanti-wanti agar BUMN yang strategis tidak sembarang dijual ke investor. Apalagi jika investor tersebut berasal dari mancanegara. “Sah-sah saja, BUMN sakit dijual. tapi jangan ke pihak asing,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Rabu (8/2).

Menurutnya, BUMN yang terus merugi ada baiknya segera dijual. Alasannya, bila tidak akan selalu membebankan negara dan menggerogoti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Buat apa mempertahankan BUMN yang terus rugi dan tidak produktif," cetusnya.

Namun dalam penjualan BUMN, pemerintah sebaiknya membuat road map yang jelas dalam masalah pengembangan BUMN ini. Pasalnya, karena kinerja BUMN itu bisa menjadi tolak ukur penilaian pemerintah dalam mengambil keputusan. Nantinya, pemerintah bisa memilliki pilihan apakah BUMN tersebut dijual atau dimerger.

Kata Erani, bagi BUMN pelayanan publik dinilai tidak perlu dijual dan sebaliknya diberi suntikan dana oleh pemerintah. Karena suntikan dananya juga akan digunakan untuk memperbaiki kinerja mereka. “BUMN yang terus rugi akan terus disuntik dana oleh negara, untuk pembiayaan kinerja mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Lili Asjudiredja, menilai BUMN merugi tidak perlu dimatikan, tetapi dilakukan sinergi dengan BUMN yang lain, sehingga BUMN bisa berjalan bagus dan bisa mengendalikan terjadinya pengganguran apabila dimatikan.

Dalam proses sinergi ini, lanjut Lili harus diperbaiki manajemen dan direksi-direksi yang terpilih yang mempunyai kemampuan yang baik. Kemudian BUMN harus modernisir infrastruktur yang ada dengan melalui perbaikan-perbaikan dan harus berdasarkan atas anggaran-anggaran APBN. “BUMN yang dijalankan dengan baik maka akan berpengaruh kepada bisnis yang lain,” ujarnya.

Soal usulan penjualan Merpati, dia menilai, sejak pembelian Merpati sudah bermasalah dari awalnya, karena mesin Merpati merupakan produk dari Cina. Padahal, sebaiknya, daripada menggunakan produk luar negeri yang tidak baik, lebih baik menggunakan hasil dalam negeri sendiri. “Hal ini bisa menguntungkan keduanya, dimana pihak Merpati dan produksi dalam negeri tetap digunakan untuk kebutuhan dalam negeri pula,” paparnya.

Kemudian untuk persoalan BUMN stategis, Lili sependapat dengan Erani untuk tidak dijual ke pihak lain. Alasannya, yang dibutuhkan BUMN strategis ádalah sinergi diantara BUMN-BUMN yang ada.

Bereskan Internal

Selanjutnya, terkait 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi, Lili berpendapat harus diperbaiki terlebih dahulu manajemen dan direksi-direksi, khususnya yang tidak mempunyai kemampuan baik. “Kerugian BUMN itu kan karena direksi yang dipilih tidak bekerja dengan baik, makanya harus di bedah terlebih dahulu semuanya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, BUMN yang memiliki tugas strategis dalam pembangunan dan perintis seharusnya mendapat subsidi oleh pemerintah. “BUMN strategis tidak bisa langsung ditutup, selain itu juga pemerintah harus segera memberikan subsidi kepada BUMN yang sakit itu,” kata Marwan.

Contohnya, imbuh Marwan, seperti Merpati yang akhir-akhir ini diisukan mengalami kerugian, justru sebaiknya mendapat perlindungan pemerintah. Pasalnya, hanya dia yang mampu menyediakan pelayanan yang menjangkau daerah-daerah terpencil. “Harus ada perlindungan dan proteksi untuk BUMN perintis. Bagaimana kita bisa menjangkau daerah terpencil? Ini kan buat kepentingan rakyat juga,” tuturnya.

Untuk memperbaikinya, Marwan mengatakan sebetulnya ada dua hal yang perlu dipahami dan diperbaiki pemerintah. Pertama, pemerintah seharusnya memberikan subsidi kepada BUMN-BUMN strategis. Walaupun tidak profitable tetapi untuk kepentingan rakyat.

Kedua, perlu diadakan perbaikan pada internal dari BUMN itu sendiri. Karena, tidak berjalannya Good Corporate Governance (GCG) dari BUMN strategis ini kan perlu dipertanyakan. “Internalnya harus diperbaiki dulu,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan pernah bilang, bentuk restrukturisasi 15 BUMN rugi adalah dengan diambilalih (akuisisi) oleh BUMN sehat yang ingin membentuk anak usaha baru.

Menurut Dahlan, cara ini lebih efisien dibanding BUMN harus membentuk anak usaha baru. Selanjutnya, bentuk, nama dan jenis usaha dari BUMN rugi yang diakuisisi menjadi anak usaha baru BUMN ini akan disesuaikan dengan keinginan BUMN yang mengakuisisi

Pendapat ini diamni oleh Danang Parikesit (Pengamat Transportasi); menurutnya, lebih baik BUMN seperti itu disehatkan terlebih dahulu dari segeap sisi. Baik itu dari direksi, maupun kinerjanya sendiri. Pasalnya, kerugian seperti yang diderita Merpati ini merupakan limpahan masalah dari masa lalu. ”Itu kan sudaj sejak awalnya seperti itu,” ujarnya.

Dia menyarankan, agar BUMN transportasi seperti ini disehatkan dengan memisahkan liabilities dan menjadikan BUMN memeiliki level playing field lebih baik.

BERITA TERKAIT

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

All-New Mazda3 Dijual Secara Global Mulai Tahun Depan

Mazda Motor Corporation hari ini menjadi tuan rumah peluncuran perdana All-New Mazda3 untuk pertama kalinya di dunia. Model yang dirancang…

Presiden Apresiasi Prestasi Difabel - Inspirasi Semangat Disabilitas Yang Pantang Menyerah

Keberadaan disabilitas masih belum sambut ramah oleh masyarakat dan bahkan institusi sekalipun, sehingga prilaku diskiriminatif masih saja ditemukan di lapangan.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…