Pemerintah Deteksi Kebijakan untuk Dorong Daya Saing

NERACA

Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso, mengatakan pemerintah akan mendeteksi kebijakan-kebijakan yang perlu diperbaiki untuk mendorong daya saing. Dalam seminar di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/3), Bambang mengatakan cara mendeteksi kebijakan yang perlu diperbaiki adalah dengan melihat peringkat Indonesia dalam indeks daya saing global.

Perbandingan melalui indeks tersebut menilai tingkat daya saing suatu negara yang terefleksikan dalam pemeringkatan. "Kalau tidak cukup kompetitif, maka indeks tersebut akan memberi masukan mengenai kebijakan yang tidak tertangani atau belum ada, sehingga harus ditangani untuk memperbaikinya," ucap Bambang.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa untuk mendorong peringkat daya saing di Indonesia, pengembangan ekonomi harus dilihat tidak hanya mencakup domestik saja melainkan harus mengglobal. "Perusahaan-perusahaan sekarang tidak bisa hidup hanya lingkup domestik, contohnya perusahaan penerbangan. Maka melihatnya harus dalam kerangka regional, sehingga aspek daya saing menjadi perlu," kata Bambang.

Menurut Laporan Daya Saing Global 2017-2018 yang diluncurkan oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum), tingkat daya saing Indonesia berada di peringkat 36 dari 137 negara. Peringkat Indonesia tersebut meningkat dibandingkan laporan serupa pada periode 2015-2016 (peringkat 37) dan periode 2016-2017 (peringkat 41). Sementara menurut data yang dihimpun Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada April 2017, PDB per kapita di Indonesia pada 2016 mencapai 3.604,3 dolar AS

BERITA TERKAIT

Berikan Bunga 0%, TOKOMODAL Fokus Majukan Daya Saing Usaha Kecil

Berikan Bunga 0%, TOKOMODAL Fokus Majukan Daya Saing Usaha Kecil NERACA Jakarta - Perusahaan fintech peer to peer lending (P2P…

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE

Ombudsman Minta Pemerintah Tidak Terburu-buru Sahkan Revisi PP PSTE NERACA Jakarta - Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menandatangani…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…