Pengembang Australia Berupaya Tarik Investor Properti Indonesia  

NERACA

Jakarta - Pengembang asal Australia, Crown Group, berupaya untuk menarik lebih banyak investor dari luar negeri termasuk dari Indonesia agar mau membeli properti di Negeri Kangguru tersebut.

"Daerah CBD Sydney dan Waterloo di Australia akan terus menjadi lokasi yang dicari di Tahun Anjing," kata CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut dia, peningkatan populasi dan investasi pemerintah Australia senilai jutaan dolar untuk infrastruktur publik seperti light rail, metro bawah tanah yang baru dan pusat aquatic baru membuat Sydney CBD dan Waterloo menjadi daftar teratas bagi banyak investor. Untuk itu, ia mengemukakan bahwa informasi itu sangat berguna bagi para investor properti termasuk yang berasal dari Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, konsultan properti internasional Jones Lang LaSalle (JLL) menginginkan tahun politik seperti 2018 yang dipenuhi dengan perhelatan Pilkada di berbagai daerah jangan sampai mengganggu realisasi investasi sektor properti nasional."Menjelang tahun politik, diharapkan realisasi investasi tidak terganggu sehingga tetap stabil," kata Country Head JLL Indonesia, Todd Lauchlan.

Menurut dia, secara umum sepanjang tahun 2017 lalu dinilai mampu memberikan kesan bahwa bisnis properti di Indonesia masih menarik, yang ditandai dengan tingkat permintaan yang mulai membaik khususnya dalam investasi sektor perkantoran.

Selain itu, ia juga melihat sejumlah investor dari beberapa negara Asia seperti Jepang, China, dan Singapura masih menunjukkan minat yang cukup tinggi untuk berinvestasi pada sektor properti di Indonesia, seperti logistik dan residensial.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam sejumlah kesempatan menginginkan pemerintah dapat benar-benar mengatasi hambatan terhadap investasi karena dirinya masih kerap mendengar adanya keluhan perwakilan sejumlah negara yang mengaku sulit berinvestasi."(Investasi) itu harusnya dipermudah sehingga negara sahabat mau berinvestasi," kata Fadli.

Menurut politisi Gerindra itu, masih adanya keluhan dari sejumlah negara terkait dengan banyaknya regulasi yang menimbulkan beban biaya tinggi. Selain itu, ujar dia, sejumlah hambatan lainnya yang juga masih dilaporkan seperti adanya peraturan yang tumpang tindih di antara lintas kementerian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengatasi persoalan investasi di Indonesia, salah satunya dengan menyamakan persepsi di tingkat kementerian guna memperlancar keran investasi.

"Presiden minta saya untuk mengatasi itu, oleh karenanya (Presiden) minta semua kementerian untuk mempelajari itu. Saya kumpulkan di sini data itu, saya kasih datanya semua," kata Wapres Kalla usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (6/2).

Wapres menjelaskan untuk meningkatkan investasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi masalah. Untuk itu, Wapres telah mengumpulkan perwakilan pengusaha besar asing, para duta besar dan kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) guna menganalisa persoalan yang dialami. Mohar/Ant