Wabup Sukabumi: Hormati Penegakan Hukum Terkait Pungli

NERACA

Sukabumi - Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi Adjo Sardjono menghormati penegakan hukum terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

"Kita semua harus menghormati langkah dan tindakan tegas Tim Sapu Bersih Pungli Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sukabumi Kota Sukabumi yang melakukan OTT terhadap oknum PNS yang bertugas di Disdukcapil," kata dia di Sukabumi, Selasa (6/3).

Selain itu, ia pun mendukung upaya pemberantasan segala macam bentuk yang dilakukan aparat penegak hukum salah satunya membongkar kasus dugaan pungli permohonan pembuatan arsip kependudukan seperti pembuatan e-KTP, kartu keluarga dan lain-lain yang dilakukan oknum PNS berinisial DD.

Lanjut dia, kasus dugaan pungli tersebut pun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Sukabumi Kota dan jika terbukti bersalah silahkan dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku.

Ia pun secara tegas jika oknum tersebut terbukti bersalah maka tentunya akan ada sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan jabatan hingga pemecatan."Kami mendukung upaya aparat hukum yakni Polres Sukabumi Kota melakukan penindakan tersebut agar ke depannya pelayanan menjadi lebih baik dan tidak ada lagi bentuk pungli lainnya yang jelas merugikan dan memberatkan rakyat," tambah dia.

Adjo mengimbau kepada jajarannya kasus OTT dugaan pungli tersebut harus menjadi tamparan keras agar tidak ada lagi oknum-oknum PNS atau lainnya yang bertugas sebagai pelayan terjerat pungli."Kami ingin mewujudkan pemerintah yang bersih dari pungli dan suap serta tentunya setiap berbagai bentuk pelayanan diawasi agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini," kata dia. Ant