Kemendagri: Korupsi Pejabat Daerah Meningkat Jelang Pilkada

NERACA

Batam - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono menyatakan pengungkapan kasus korupsi pejabat daerah justru meningkat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.

"Yang terjadi di sebagian wilayah, kasus operasi tangkap tangan cenderung meningkat menjelang Pilkada, baik kepala daerah, maupun DPRD, juga SKPD," kata Sumarsono dalam Rakernas Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (6/3).

Di satu sisi, pemerintah mengapresiasi kinerja KPK yang berhasil mengungkap banyak kasus, namun di sisi lain prihatin dengan banyaknya pejabat daerah yang terlibat."Pemerintah merasa prihatin kejadian yang terus-menerus terjadi berbagai kasus OTT," ujar dia.

Sebagai Dirjen Otda yang menilai kinerja kepala daerah dan DPRD, ia berharap tidak ada lagi pejabat daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Ia juga berharap Adeksi dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi asosiasi itu beranggotakan sekitar 1.500 tokoh masyarakat."Saya yakin dengan proses yang dilakukan dari hari ke hari, kondisinya akan semakin baik," kata dia.

Sementara itu, Rakernas Adeksi 2018 mengambil tema "DPRD di Tahun Politik 2018, Politik Edukasi Bukan Provokasi" sebagai pengingat kepada masyarakat dan internal, mengenai fungsi legislatif.

Ketua Adeksi, Armuji mengatakan Adeksi sepakat menjadikan tahun politik 2018 sebagai waktu untuk mengedukasi warga tentang politik, bukan memprovokasi warga untuk mencapai kepentingan tertentu."Sambut tahun politik dengan suka cita, menjadikan tahun politik untuk edukasi, bukan provokasi," kata dia.

Ia mengatakan pada 2018, suhu politik dipastikan meningkat, karena itu legislator harus memiliki peranan tinggi untuk meredakan ketegangan."Mudah-mudahan adem ayem, DPRD dengan menunjukkan edukasi bukan provokasi," ujar dia.

Adeksi memiliki kepentingan besar dalam tahun politik, dan tidak ingin ada kerusuhan antaretnis dalam pemilu."Kerusuhan saat pemilu menjadi pertaruhan yang berat bagi keutuhan bangsa," kata dia.

Menurut dia, acara Adeksi saat ini diikuti oleh 53 kota dengan jumlah anggota sekitar 900 orang. "Ini merupakan kekuatan yang besar untuk bisa melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara," kata Armuji yang juga Ketua DPRD Surabaya ini.

Armuji berharap anggota dewan yang tergabung dalam Adeksi bisa menghindari politik provokasi, meskipun terlibat dalam upaya perolehan suara pemilih. Ia menyadari anggota dewan tidak bisa netral dalam perhelatan pilkada karena terikat dengan parpol."Artinya, meskipun berbeda pilihan, tapi mereka bisa memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarkat. Baik yang menang dalam pilkada maupun yang kalah tidak boleh emosi," ujar dia.

Adapun rakernas kali ini akan membahas program-program kerja Adeksi Tahun 2018 antara lain memperoleh pemahaman mengenai peran DPRD dalam menciptakan dan mewujudkan tahun politik yang cerdas, edukatif dan kontruktif.

Selain itu, lanjut dia, merumuskan program kerja Adeksi demi terwujudnya DPRD Kota yang berkinerja efektif dan akuntabel dalam kerangka pelaksanaan mandat perwakilan rakyat demi percepatan pembangunan nasional.

Sementara, Sumarsono menyambut tema yang diusung Adeksi dalam Rakornas 2018."Pemerintah melalui Kemendagri sangat mengapresiasi Adeksi dalam Rakernas 3 yang mengambil tema Politik Edukasi Bukan Provokasi. Substansi ini sangat tepat di tahun politik," kata dia lagi.

Ia mengajak semua pihak untuk ikut mendukung agar situasi kondusif saat pemilu. Sumarsono tidak ingin Pilkada 2018 mengulang kejadian Pilkada DKI Jakarta yang sarat dengan informasi dan berita hoax menyesatkan."Saat Pilkada DKI Jakarta, saya menurunkan 100 spanduk bermuatan SARA setiap hari," kata dia.

Rakernas III Adeksi ini dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Sumarsono, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan sejumlah tamu penting lainnya. Ant