OJK Diminta Pahami Industri Fintech

 

 

 

NERACA

 

Jakarta - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) meminta Otoritas Jasa Keuangan memahami model bisnis industri jasa keuangan berbasis teknologi finansial (tekfin) yang bergerak di usaha layanan pinjam meminjam uang (peer-to-peer lending). Wakil Ketua Umum Aftech Adrian Gunadi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/3), mengatakan model bisnis dari industri layanan pinjam meminjam uang memiliki segmentasi yang berbeda-beda.

Ia mengatakan tekfin layanan pinjam meminjam uang di Indonesia ada yang fokus ke dana talangan konsumen di bawah Rp3 juta dengan jangka waktu pinjaman kurang dari satu minggu hingga dana talangan mencapai Rp2 miliar dengan termin pembayaran sampai 12 bulan. Adrian mengatakan bahwa hal tersebut ditawarkan merujuk pada tingkat bunga pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya.

“Tentu karakteristik produk dan pendekatan mitigasi risikonya berbeda untuk masing-masing layanan sehingga inilah yang menentukan tingkat bunga pinjaman yang ditawarkan dengan tetap menekankan pada aksesibilitas dan kecepatan proses," kata dia. Menurut POJK 77/2016 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman yang ditetapkan sebesar Rp2 miliar. Aftech meminta OJK untuk mengawasi secara proporsional kegiatan teknologi finansial khususnya yang bergerak di usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Hal itu menyusul pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang menyebutkan bahwa tekfin hanya menghubungkan pemodal dan peminjam, sehingga tidak diperkenankan menggunakan logo OJK sebagai bentuk validasi kegiatannya. Adrian mengatakan OJK perlu menekankan pengawasan terhadap fitur-fitur yang menentukan kesungguhan operasi dan kinerja sebuah usaha layanan pinjam meminjam uang. Fitur tersebut terutama menyangkut tata kelola usaha yang baik melalui transparansi transaksi, manajemen risiko yang menekan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).

Ia juga menilai fungsi kontrol yang baik dari pihak regulator akan otomatis menyeleksi pelaku usaha yang tidak sungguh-sungguh. "Kegiatan usaha yang diatur dan dilindungi oleh regulasi OJK justru menjaga pelaku tekfin dari kemungkinan menyalahgunakan dana masyarakat karena penyaluran dananya dipantau melalui mekanisme perbankan. Potensi kolaborasi tekfin dan institusi keuangan lainnya bahkan terus meningkat dalam waktu dekat," kata Adrian.

Aftech menilai pencantuman logo OJK di kegiatan promosi usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (peer-to-peer lending) sesuai Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. “Logo itu sejalan dengan aturan Pasal 35 POJK 77/2016, di mana semua pemain yang sudah terdaftar harus menampilkannya,” kata Adrian. Pasal 35 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi finansial (tekfin) wajib mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK. Adrian menjelaskan bahwa hal yang mendasari kewajiban pencantuman itu adalah persamaan fungsi antara pelaku usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan lembaga jasa keuangan.

CEO PT Investree Radhika Jaya tersebut juga mengatakan bahwa kerja sama antara pelaku usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dengan lembaga jasa keuangan akan terjadi. "Sudah ada bank dan multifinance yang bekerja sama. Kami menjadi bagian ekosistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia," kata dia.

Dengan adanya kemungkinan kerja sama tersebut, maka Adrian menilai pengawasan dan pengaturan oleh OJK menjadi penting. "Kalau tidak berada di bawah naungan OJK maka akan menjadi berbahaya karena regulator tidak bisa memantau risiko sistemik," ucap dia. Di satu sisi, Adrian juga menilai bahwa pelaku usaha tekfin juga harus bertanggung jawab menerapkan prinsip kehati-hatian dari sisi tata kelola dan perlindungan konsumen.

 

BERITA TERKAIT

Ramadan 1445 H, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Total Rp11,24 Miliar

Ramadan 1445 H, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Total Rp11,24 Miliar NERACA Jakarta - BSI Maslahat yang merupakan strategic partner PT…

CIMB Niaga Permudah Donasi Lewat Octo Mobile

CIMB Niaga Permudah Donasi Lewat Octo Mobile  NERACA Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menjalin kerja sama…

Bank Muamalat Jadi Bank Penyalur Gaji untuk RS Haji Jakarta

Bank Muamalat Jadi Bank Penyalur Gaji untuk RS Haji Jakarta  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ditunjuk sebagai…

BERITA LAINNYA DI Jasa Keuangan

Ramadan 1445 H, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Total Rp11,24 Miliar

Ramadan 1445 H, BSI Maslahat Menebar Kebaikan Total Rp11,24 Miliar NERACA Jakarta - BSI Maslahat yang merupakan strategic partner PT…

CIMB Niaga Permudah Donasi Lewat Octo Mobile

CIMB Niaga Permudah Donasi Lewat Octo Mobile  NERACA Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) menjalin kerja sama…

Bank Muamalat Jadi Bank Penyalur Gaji untuk RS Haji Jakarta

Bank Muamalat Jadi Bank Penyalur Gaji untuk RS Haji Jakarta  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ditunjuk sebagai…