Jakarta-Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/3), mengingatkan para menteri-menteri terkait arah kebijakan fiskal, pergerakan suku bunga,  pasar komoditas nasional, arus modal masuk dan keluar, nilai tukar rupiah. Pasalnya, keberhasilan pengelolaan tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan daya saing Indonesia.

NERACA

"Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018, maupun rancangan APBN 2019 agar diwaspadai, diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah sangat dinamis, bergerak sangat dinamis," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Presiden, pemerintah harus terus mengelola pergerakan suku bunga, komoditas nasional, arus modal masuk dan arus modal keluar serta nilai tukar Rupiah. Sebab, keberhasilan pengelolaan itu dapat mempengaruhi perekonomian dan daya saing Indonesia.

Dia juga meminta perwakilan Indonesia di negara lain terus mencari area pasar baru bagi komoditas Indonesia. "Termasuk munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif, yang proteksionis, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing ekspor kita," ujar Jokowi seperti dikutip Antara.

Sementara mengenai keterbatasan APBN, Jokowi meminta ada inovasi secara sinergis yang melibatkan seluruh pihak baik BUMN maupun pihak swasta. "Saya juga ingin agar pada akhir bulan ini yang berkaitan dengan 'single submission' untuk mendorong investasi, untuk memberikan insentif-insentif kepada investasi. Ini betul-betul harus bisa kita selesaikan karena dengan inilah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga meminta para menteri untuk segera menyiapkan langkah-langkah antisipasi kenaikan harga bahan kebutuhan sebelum masuknya bulan Ramadhan. Dengan demikian, saat bulan puasa tidak terjadi gejolak harga.

Menurut Jokowi, harga bahan pokok harus menjadi perhatian. Sebab, gejolak harga ini berdampak langsung pada inflasi dan membebani masyarakat miskin. "Yang berkaitan dengan harga-harga kebutuhan pokok, yang memiliki kontribusi terhadap inflasi, pada angka kemiskinan, seperti beras harus dikendalikan," ujarnya.

Jokowi menyatakan, telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk segera mengambil langkah dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. "Saya perintahkan Pak Menko Ekonomi untuk koordinasikan ini," tutur dia.

Presiden menargetkan, sebelum masuk bulan Ramadan, pemerintah telah melakukan persiapan. Dengan demikian, harga kebutuhan pokok bisa terkendali saat masuk bulan puasa dan Lebaran. "Dan saya minta betul beberapa harga, baik itu yang berkaitan dengan beras, daging, betul-betul diselesaikan agar sebelum masuk bulan puasa bisa dipastikan harga betul-betul turun," ujarnya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah berupaya menekan harga beras dengan berbagai cara. Salah satunya membuka keran impor sebanyak 500 ribu ton hingga akhir Februari 2018.  "Kita mengusahakannya di sana sini. Presiden prinsipnya sebelum puasa, sebelum lebaran, harus sudah normal kembali (harga beras)," tegas dia di Jakarta, pekan lalu.  

Menyimak data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan inflasi 0,17% di Februari 2018, Darmin mengaku, realisasi tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Inflasi dan andil inflasi dari beras pun sudah mulai berkurang. "Kalau lihat inflasi atau IHK 0,17% sudah masuk track, termasuk untuk gejolak pangannya dibanding bulan sebelumnya. Artinya, kenaikan (harga) berhenti, karena di sana sini sudah mulai turun," ujarnya.

Proteksi Dagang

Pada bagian lain, Presiden menginstruksikan para menterinya untuk mewaspadai gejolak ekonomi global dan kebijakan proteksi dagang dari negara lain, khususnya yang berdampak langsung pada APBN dan ekspor Indonesia.

Jokowi mengatakan, saat ini sejumlah negara tengah mengeluarkan kebijakan yang memproteksi produk-produk dalam negerinya. Ini juga harus diantisipasi agar tidak berimbas pada ekspor Indonesia.  ‎"Oleh sebab itu, harus betul-betul diantisipasi termasuk munculnya kencenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang proteksionis, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing ekspor kita," ujarnya.

Presiden berharap, hal-hal tersebut harus diantisipasi dengan meningkatkan pasar ekspor produk-produk Indonesia. Dengan demikian, jika mengalami hambatan di suatu negara, produk Indonesia masih memiliki pasar di negara lain.  "Saya kira juga sudah sampaikan saat pertemuan dengan duta besar, ITPC, bahwa kita harus cari pasar-pasar alternatif untuk ekspor, pasar-pasar nontradisional, sehingga pasar semakin meluas," ujarnya.

Sebelumnya tersiar berita bahwa Presiden AS Donald Trump akan menerapkan bea masuk sebesar 25% untuk baja impor dan 10% untuk aluminium, yang tentu ditengarai akan memicu perang dagang dari negara lain yang terusik dengan kebijakan Trump tersebut.

Menurut Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengatakan, pengenaan bea masuk pada baja dan aluminium oleh Trump tidak akan berdampak signifikan terhadap Indonesia. Alasannya, Indonesia bukan pemain besar atau eksportir utama besi baja dan alumunium ke AS.

"Namun demikian, Indonesia perlu terus memantau perkembangan kasus ini, karena apabila nanti diambil keputusan untuk memberlakukan tarif atau kuota secara country-specific, maka itu akan membuka kesempatan bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar besi baja dan aluminium AS," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, belum lama ini.  

Oke menambahkan, mengimpor baja dari negara ASEAN lain, seperti Vietnam dan Thailand. Lanjutnya, beberapa produk baja Indonesia masih terus mengalami tudingan dumping di AS selama beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan pendalaman lebih lanjut.

Kemendag berpendapat negara eksportir baja ke AS, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang akan secara agresif menyusun strategi melalui diplomasi, jalur hukum, maupun retaliasi.

Terkait potensi serbuan impor dari besi, baja, dan alumunium dari negara lain yang terkena dampak kebijakan Donald Trump ke Indonesia, Oke mengatakan, belum mengetahuinya secara pasti. Namun menurut dia, kebutuhan besi baja dan alumunium di Indonesia masih besar, karena adanya pembangunan infrastruktur yang sedang masif. bari/mohar/fba