NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun ini segera dirampungkan, khususnya sebelum bulan Maret ini untuk yang 10 juta. “Tahun depan, saya minta agar Rupiah yang diberikan kepada peserta PKH bisa paling tidak dua kali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/3).

Sesuai hitungan Bappenas, menurut Presiden, 16 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Namun ia meminta, agar bisa menjadi 20 persen. “Tolong itu dihitung sekali lagi agar betul-betul yang berkaitan dengan keluarga prasejahtera ini bisa kita tangani secepat-cepatnya,” ujar Presiden. Dari perhitungan dengan Bappenas, Presiden menjelaskan, kalau sekarang anggaran PKH itu Rp50 triliun, maka hanya perlu tambahan Rp20 triliun. Jika ini dilakukan maka angka keluarga pra sejahtera bisa di bawah 9 persen.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan, agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2019, harus betul-betul mengantisipasi dinamika perubahan ekonomi dunia yang bergerak dan berubah dinamis, baik harga komoditas, suku bunga internasional, nilai tukar maupun arus modal. “Itu semua dapat mempengaruhi perekonomian kita, mempengaruhi daya saing kita. Oleh sebab itu harus betul-betul diantisipasi,” kata Presiden Jokowi.

Antisipasi itu, lanjut Presiden, termasuk beberapa perubahan yang akan terjadi ke depan termasuk munculnya kebijakan perdagangan protektif dari negara tujuan ekspor, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing ekspor, serta untuk mencari pasar alternatif, pasar non tradisional. “Kita harus mencari pasar-pasar alternatif untuk ekspor pasar non tradisional, sehingga ekspor kita semakin meluas,” tutur Presiden.

Presiden juga menekankan kembali agar dalam pelaksanaan APBN 2018 dan penyusunan APBN 2019, program rakyat miskin seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian beras sejahtera (rastra), cash for work, Dana Desa, berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, serta menjaga kualitas. Presiden meminta adanya inovasi dalam APBN, dan minta agar BUMN dan dunia usaha dilibatkan agar tidak ada ketergantungan kepada APBN melalui peningkatan investasi dan ekspor, yang harapannya meningkatkan lapangan pekerjaan.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta agar akhir bulan ini masalah single submission dapat diselesaikan sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “Kuncinya adalah koordinasi konsolidasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait,” ujar Presiden.

Saat ini, Bappenas tengah mengkaji kenaikan alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) baik dari segi kenaikan jumlah rupiah maupun penerimanya. “Kita melihat PKH itu salah satu instrumen anggaran yang sangat efektif mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Saat ini PKH diberikan kepada 10 juta penerima dgn besaran yg diterima secara rupiah kira-kira 10% dari pengeluaran rumah tangga mereka,” kata Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Meskipun langkah simulasi tengah dilakukan, dia meyakini penambahan jumlah penerima dan alokasi PKH ke tiap penerima masih cukup memungkinkan dari segi asumsi anggaran tahun depan. Tak hanya itu, meski membebani anggaran, Bambang menekankan pengaruh PKH terhadap penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan juga sangat besar. Saat ini, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditargetkan berjumlah 10 juta atau bertambah dari realisasi tahun sebelumnya sebanyak 6 juta. Angka ini mewakili setidaknya 16% dari pengeluaran rumah tangga nasional.

Kenaikan PKH juga tidak hanya dari segi jumlah penerimanya saja. Merujuk pada APBN 2018, anggaran PKH pada 2018 naik 56% menjadi Rp17,3 triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan penambahan KPM sebanyak 10 juta pada 2017, pemerintah optimistis tingkat kemiskinan bisa ditarik turun ke bawah 10%. Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan per September 2017 mencapai 10,12%. "Kalau 2019 kita lakukan dengan menambah jumlah maupun rupiahnya [KPH], kemiskinan bisa turun di bawah 9%," ujarnya.