NERACA

Jakarta - Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga akhir tahun 2017, porsi batubara dalam bauran energi pembangkit listrik tercatat sebesar 57,22 persen. Porsi tersebut merupakan yang terbesar diantara jenis bahan bakar lainnya. Selebihnya berasal dari gas bumi sebesar 24,82 persen, Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 5,81 persen dan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 12,15 persen. Hal tersebut dilihat dari output produksi listrik dari tiap jenis pembangkit yang menggunakan jenis energi tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah terus mengupayakan agar porsi BBM dalam bauran energi di pembangkit listrik terus turun. Catatan akhir tahun 2017, porsi BBM tersebut mengalami penurunan signifikan, lebih dari separuhnya dibanding bauran BBM untuk pembangkit pada 2014 yang mencapai 11,81 persen.

Sejak tahun 2014, pangsa pembangkit listrik jenis BBM sendiri menurun drastis sejak tahun 2014. Dari 11,81 persen di tahun 2014 kemudian bergerak turun ke 8,58 persen (2015), 6,96 persen (2016) hingga 5,81 persen (2017). Bahkan Pemerintah menargetkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik hanya 5 persen dari bauran energi nasional di tahun 2018.

Kementerian ESDM juga mencatat, konsumsi listrik nasional pada akhir tahun 2017 mencapai 1.021 kWh/kapita. Bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 2016 meningkat sebesar 65 kWh/kapita. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya rasio elektrifikasi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin banyak mengkonsumsi listrik dalam kehidupan sehari-hari.

Pasokan listrik juga terus dioptimalkan dengan menjaga agar susut jaringan atau electricity loss dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Berdasarkan data terakhir, angka susut jaringan tahun 2014 sebesar 10,58 persen berhasil diturunkan menjadi 9,60 persen pada akhir tahun 2017. Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain dengan memperketat pengawasan pencurian listrik dan modernisasi sistem penyaluran dan metering.

Energi Baru dan Terbarukan

Sementara itu, pemerintah mempunyai target untuk meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi menjadi sekitar 23 persen pada 2026, dari saat ini kurang dari 3 persen, dinilai tidak akan tercapai apabila pengembangan EBT secara signifikan tidak segera dimulai. Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, YS Susilo, mengemukakan saat ini porsi bauran energi dari EBT di Indonesia EBT di bawah 3 persen, meski pemerintah mengklaim lebih dari angka tersebut. Namun, dunia mencatat kurang dari 3 persen, itu sudah termasuk tenaga air dan panas bumi.

“Kalau pemerintah targetkan porsi bauran energi EBT lebih dari 20 persen pada 2026 maka mulai sekarang pengembangan EBT harus dimulai secara signifikan,” ujar dia. Jika tidak, lanjut dia, dengan kontrak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang terus bertambah, sedangkan EBT tidak bertambah secara signifikan, maka porsi EBT akan turun di bawah 3 persen.

“Inilah yang disebut kontradiksi, pelaksanaan program berlawanan dengan target yang dicanangkan. Sebab, EBT tidak dikembangkan, tapi energi batu bara yang ditingkatkan,” imbuh Susilo. Dia mengungkapkan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengembangan EBT bisa dimulai jika pemerintah menetapkan tarif EBT di bawah biaya produksi. Sementara itu, tarif energi batu bara di atas biaya produksi.