KPK Selalu Terbuka Terkait Rekrutmen Jabatan Tertentu

KPK Selalu Terbuka Terkait Rekrutmen Jabatan Tertentu

NERACA

Pontianak - Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, KPK selalu terbuka terkait rekrutmen jabatan apa saja."Kami akan selalu terbuka dalam rekrutmen, dan juga sudah ada usulan dari berbagai instansi, tetapi prosesnya akan selalu terbuka dalam berkompetisi untuk mengisi jabatan tersebut," kata Agus saat membuka pelatihan bersama dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalbar, Senin (5/3).

Ia menjelaskan, kemungkinan hari ini atau besok sudah ada pengumuman nama-nama yang siap berkompetisi dalam mengisi jabatan tersebut (Direktur Penindakan KPK), yang bisa dibuka diwebsite KPK."Sehingga bukanlah hal yang tertutup dalam mengisi jabatan tersebut," kata Agus.

Dalam kesempatan itu, dia menambahkan, untuk sementara ini, jabatan Direktur Penindakan KPK, masih dirangkap oleh pejabat sebelumnya, dan ke depan pihaknya bisa saja menunjuk plt (pelaksana tugas).

Pelatihan Bersama Penegak Hukum

KPK menggelar pelatihan bersama dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di Provinsi Kalimantan Barat, 5 hingga 9 Maret 2018."Tujuan diselenggarakannya pelatihan bersama ini, yakni melakukan peningkatan kepada aparat terkait pada proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan pengetahuan," kata Agus saat membuka pelatihan bersama di Pontianak, Senin (5/3).

Selain itu, pelatihan bersama tersebut, juga dalam peningkatan kemampuan yang bersifat khusus, kepada aparat penegak hukum dan memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pelatihan tersebut diikuti oleh aparat penegak hukum, diantaranya kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, Oditur Militer, Polisi Militer TNI di Provinsi Kalbar.

Selain para peserta di atas, pelatihan bersama ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Kiagus Ahmad Badaruddin; Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolonel Bambang Sumarsono; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman; Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi; Deputi Investigasi BPKP, Iswan Elmi dan Forkopimda Kalbar.

Ada beberapa materi yang akan disampaikan dalam pelatihan bersama tersebut, seperti tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, sektor perdagangan internasional, dan sektor kehutanan dan perkebunan, titik rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara, prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah, pemahaman audit investigatif, audit forensik, dan perhitungan kerugian keuangan negara, tindak pidana pencucian uang, strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan, peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Sejak tahun 2012, KPK secara bertahap telah melaksanakan pelatihan bersama tingkat teknis di 22 provinsi dengan total jumlah peserta 3.617 peserta. Komposisinya adalah 1.445 penuntut umum; sebanyak 1.595 penyidik kepolisian, 216 auditor dari Kantor Perwakilan BPK, 241 auditor dari kantor perwakilan BPKP, enam Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan, 85 penyidik POM TNI, dan 21 Oditur Militer, kata Agus."Kami berharap dengan pelatihan bersama ini, bisa meningkatkan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi di antara penegak hukum," kata Agus. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…