Menko PMK - Pendidikan Vokasi-Industri Harus Selaras

Puan Maharani

Menko PMK 

Pendidikan Vokasi-Industri Harus Selaras

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan pendidikan vokasi dan dunia industri harus selaras dalam memproduksi sumber daya manusia dan bidang tenaga kerja yang dibutuhkan.

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (5/3), pemerintah meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten sebagai salah satu upaya dalam memperluas kerja sama dengan industri.

Dengan program ini, dunia industri diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri di era kompetensi."Kemajuan industri di Indonesia yang berdaya saing dan didukung oleh putra-putri Indonesia yang profesional, akan memperkuat perekonomian Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka kemudian perlu dilakukan kerja bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan ini, saling bersinergi antara pusat, pemerintah daerah dan juga industri," kata Menko Puan dalam sambutannya saat meluncurkan Program Pendidikan Vokasi Industri untuk wilayah Banten dan DKI Jakarta..

Dengan jumlah tenaga kerja yang 63 persen di antaranya hanya lulusan SMP dan rata-rata berpenghasilan serta berdaya saing rendah, pasar tenaga kerja Indonesia juga belum diperkuat dengan sistem pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Sebagian Sekolah Menengah Kejuruan di tanah air selama ini masih terkendala dengan muatan kurikulum pendidikan yang kurang adaptif terhadap perkembangan industri. Selain itu jumlah guru produktif masih terbatas, dan teknologi pada peralatan praktik kerja masih tertinggal dari perkembangan industri.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK menyusun beberapa agenda yang menjadi perhatian dalam revitalisasi vokasional antara lain meningkatkan kapabilitas lembaga pendidikan vokasi.

Peningkatan kapabilitas vokasi tersebut meliputi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kebutuhan industri, penguatan tenaga pengajar berbasis keahlian, dan peralatan praktik. Selain itu juga meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK serta memperluas kerja sama SMK dengan dunia usaha atau industri. Ant

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…