DJP Pastikan Harta Warisan Tak Dikenakan Pajak

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak akan memungut pajak atas harta warisan, melainkan hanya penghasilan yang berasal dari harta warisan. “Masyarakat tidak perlu khawatir karena DJP tidak akan mengenakan pajak atas warisan, melainkan hanya penghasilan yang berasal dari harta warisan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/3).

Hestu menjelaskan pelaporan warisan yang belum dibagi berupa saldo rekening oleh Lembaga Keuangan adalah bentuk konsistensi dalam pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis untuk kepentingan perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan di Indonesia, warisan yang belum dibagi juga merupakan subyek pajak yang harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak tersendiri, menggantikan pewaris yang sudah meninggal dunia.

Untuk itu, menurut Hestu, warisan yang belum dibagi dapat menimbulkan penghasilan yang juga merupakan objek pajak. Sebagai contoh rekening di bank yang mendapatkan penghasilan berupa bunga maka harus sudah dipotong PPh final oleh Bank, atau properti yang disewakan juga harus sudah dipotong PPh Final Pasal 4 (2) oleh penyewa. "Kewajiban perpajakan atas penghasilan dari warisan yang belum dibagi harus dilaksanakan, dalam hal ini dapat diwakili oleh salah satu ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan tersebut," tutur Hestu.

Sementara itu, ketika warisan tersebut telah dibagikan, maka kewajiban perpajakan beralih kepada ahli waris yang sah. "Sesuai UU PPh, penghasilan berupa warisan yang diterima ahli waris bukan merupakan objek Pajak Penghasilan," tambah Hestu. Sebelumnya, sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaga Keuangan wajib melaporkan data keuangan milik subyek pajak luar negeri (WNA) di Indonesia kepada DJP.

Kemudian, DJP harus mempertukarkan atau menyampaikan kepada otoritas pajak negara asal WNA tersebut. Informasi keuangan yang wajib dilaporkan Lembaga Keuangan antara lain saldo rekening, termasuk milik WNA yang sudah meninggal dunia, dan rekening tersebut belum dibagi kepada ahli waris yang sah.

BERITA TERKAIT

Tak Terganggu Aksi Teror, RI Siap Selenggarakan AG 2018

Oleh : Dani Setia N, Pemerhati Sosial Masyarakat   Perhelatan akbar Asian Games (AG) 2018 sebentar lagi akan dimulai, gegap…

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi, menilai, subsidi…

Menkeu : Aturan Tarif Pajak UMKM Segera Diterbitkan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Darmin Tampik Ekonomi Indonesia “Lampu Kuning”

  NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum 'lampu kuning'…

Proyek LRT Fase II akan Gunakan Skema KPDBU

    NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase II…

Produksi Gas PHE Kuartal I Naik Tiga Persen

      NERACA   Jakarta - PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu, mencatat…