Perlu Disain Pengembangan Kredit Pertanian

NERACA

Jakarta---Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka perbankan nasional harus lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Karena itulah, maka Bank Indonesia (BI) menggandeng Kementerian Pertanian untuk memuluskan hal tersebut. "Kami sendiri mendorong perbankan untuk membiayai di bidang sektor pertanian yang lebih besar. Nantinya model-modelnya harus didesain dan perlu dikembangkan," kata Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad di Jakarta,8/2

Diakui Mulyaman, memang diperlukan waktu yang panjang untuk mendorong keterlibatan perbankan di industri pertanian. Dalam memuluskan niatan tersebut, Bank Sentral terus melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian. "Harus ada tren yang lebih efektif dan ada sesi khusus diskusi yang lebih mendalam yang nantinya perlu pendanaan dana akselerasinya," tambahnya sambil menyebutkan realisasi kredit ketahanan Pangan dan energi (KKPE) hanya sebesar 33% pada 2011.

Dalam catatan BI, per November 2011 lalu, perbankan menyalurkan kredit ke masayarakat sebesar Rp2.146 triliun. Angka ini sudah tumbuh Rp446 triliun atau 26 persen. Dari angka ini, menurut dari data BI, kredit di sektor pertanian mencapai Rp105 miliiar di bank umum. Bank swasta menyalurkan Rp58,43 miliar.

Bank devisa Rp32,29 miliar, bank nondevisa Rp599 miliar sedangkan BPD hanya Rp6 miliar. Bank Campuran sendiri menyalurkan Rp5,7 miliar sedangkan bank asing menyalurkan Rp2,65 miliar sehingga total penyaluran kredit ke sektor pertanian di sektor perbankan per November 2011 mencapai Rp750,35 miliar.

Ditempat terpisah Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty menegaskan pemerintah telah menyediakan kredit untuk petani sebesar Rp 368,1 miliar. Ini terdiri dari Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar Rp 274,8 miliar dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPPNRT) sebesar Rp 93,3 miliar. "KPPE itu alokasinya tahun ini Rp 274,8 miliar. Kita punya KPPNRT yang alokasinya Rp 93,3 miliar," tuturnya

Menurut Anny, bantuan pemerintah dari sisi kredit belum digunakan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor pertanian. "Sebetulnya insentif itu sudah banyak diberikan. Jadi sekarang tinggal bagaimana insentif tersebut bisa dimanfaatkan. Insentif kalau kemudian nggak ada yang dikerjakan yah nggak dipakai juga," ujarnya.

Dikatakan Anny, hal ini perlu dilakukan kajian khusus. Pasalnya, terdapat kemungkinan hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yaitu Kementerian Pertanian. "Sebetulnya seperti kredit program tadi lead-nya ada di Kementan. Kementan harusnya bisa sosialisasi. Misalnya syarat-syarat, kalau syarat-syarat tidak bisa dipenuhi harus kita lihat apa bisa diganti syarat yang lain," jelasnya.

Ataupun dari sisi perbankan, Anny menyatakan rendahnya realisasi penyaluran kredit ini karena perbankan yang menilai sektor ini merupakan sektor yang penuh risiko, apalagi pada saat climate change seperti beberapa tahun belakangan ini. "Kita akan tanyakan ke perbankan, meskipun jawabannya pasti masalah risiko, farming system risikonya tinggi apalagi karena masalah iklim apalagi saat climate change," paparnya.

Selain bantuan kredit, Anny menambahkan terdapat anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 41,9 triliun yang terdiri dari beberapa program. "Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian itu sebesar Rp 4,1 triliun. Program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp 8,2 triliun karena tidak mungkin bicara

Kedua program kredit petani ini memang disalurkan Kementerian Pertanian melalui bank-bank pelaksana yang jumlahnya 20 bank. Bank tersebut adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, Bukopin, Niaga, Agroniaga, BCA, BII dan Danamon. Serta 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu BPD Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Besaran plafon untuk untuk petani, peternak, petani kebun, dan nelayan paling tinggi sebesar Rp 25 juta dan untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (gabah, jagung, dan kedelai) paling tinggi sebesar Rp 500 juta. Pinjaman tersebut mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah sehingga lebih ringan. **maya/cahyo

BERITA TERKAIT

Pulihkan Penyaluran Kredit, BI Andalkan Makroprudensial

      NERACA   Jakarta - Pelonggaran kebijakan makroprudensial pada 2018 menjadi tumpuan untuk memulihkan penyaluran kredit perbankan yang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

Penyaluran Kredit BCA Tumbuh Hingga 12,3%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menumbuhkan penyaluran kredit sebesar 12,3 persen (tahun ke…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Suku Bunga Acuan Diprediksi Naik Kuartal IV

      NERACA   Jakarta - Chief Economist PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi suku bunga acuan atau…

AAJI Dorong Asuransi Manfaatkan Aplikasi Digital

      NERACA   Bali - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendorong anggotanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi teknologi digital…

Bank Mandiri Bidik Pertumbuhan KPR 15%

    NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri Persero Tbk membidik pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dapat mencapai 15…