Tata Niaga Sawit dan Nasib Petani

Oleh Nur Iman Gunarba

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Hingga 2011 ini, Indonesia masih menjadi jawara dunia dalam produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude plam oil (CPO). Total produksi CPO Indonesia 2010 kemarin diperkirakan mencapai 23 juta ton atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 20,8 juta ton. Sedangkan Malaysia berada di urutan kedua dengan produksi 17 juta ton per tahun. Luas lahan tercatat 7,976 juta ha atau jauh di atas Malaysia yang hanya 4 juta ha.

Dari luasan itu, petani rakyat menguasai porsi terbesar yaitu 47,65% atau 3,8 juta ha pada 2010. Sedangkan perusahaan swasta seluas 3,5 juta ha dan sisanya dikelola perusahaan negara melalui PT Perusahaan Perkebunan Nusantara 676 ribu ha.

Soal rezeki dari sawit, gambarannya dapat kita lihat dari kemilau salah satu produk akhirnya yaitu minyak goreng. Kuning keemasan. Tak pelak, salah satu sebutan untuk kelapa sawit adalah emas cair. Gemerincing dolar juga mengikuti alirannya karena dari total produksi CPO nasional sebesar 23 juta ton, sebanyak 17 juta ton mengalir ke luar negeri sementara konsumsi CPO domestik hanya 5,5 juta ton.

Nilai ekonominya? Intip saja harga CPO di bursa Rotterdam, Belanda untuk pengapalan Februari dan Maret 2011 yang dipatok pada level US$ 1.255 per ton. Kas negara pun membukit seperti terlihat dari kontribusi komoditi ini kepada ekspor non migas Indonesia yang mencapai 12% dari total ekspor non migas.

Jika petani sawit menguasai komposisi lahan terbesar, dalam hitungan sederhana tentu kita membayangkan merekalah yang menikmati rejeki pertama kali dan terbanyak. Sayang, yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan, petani yang pertama menanggung derita dari tata niaga yang timpang dan praktik busuk pungutan liar.

Kalangan petani sawit melalui Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) juga mengeluh kurang dilibatkan dalam tata niaga. Mereka mendesak Permentan No 17/2010 mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun harus direvisi. Paling utama adalah penghapusan biaya administratif sebesar 5% dalam setiap penjualan TBS.

Selain itu, pengawasan pemerintah terbilang lemah. Jamak terjadi petani tidak mendapat harga sesuai patokan. Misalnya, pabrik hanya bersedia membeli pada level Rp 1.400 per kg padahal harga patokan Rp 1.900 per kg. Dengan produktivitas kebun sawit petani 4 ton per hektar setiap bulan maka selisihnya mencapai Rp 20 juta. Besaran angka ini sangat berarti bagi petani yang sebelumnya memiliki beban angsuran kredit dan pemeliharaan.

Selain itu, perusahaan besar yang menerima pasokan TBS menekan biaya produksi dan pajak kepada petani. Ini terkait pula dengan bea keluar CPO sebesar 25%. Praktiknya, pengusaha mempertahankan margin dengan menekan harga di tingkat petani.

Jika kembali menengok nilai ekonomi, kontribusi pada kas negara, dan penyediaan lapangan kerja, sudah semestinya pemerintah memihak petani melalui revisi regulasi dan memperketat pengawasan. Respon pemerintah juga mesti secepat ketika menanggapi keluhan pengusaha besar soal bea keluar. Jika tidak, nasib petani tidak kurang dari ‘habis manis sepah dibuang’.

Related posts