Indonesia berpeluang mengekspor bus ke Vietnam setelah pemerintah kedua negara melakukan konsultasi terkait diberlakukannya Prime Minister Degree No. 116/2017/ND-CP dan Circular No. 04/2018/TT-BGTVT atau keputusan tentang persyaratan manufaktur, perakitan dan impor kendaraan bermotor, perdagangan jasa jaminan dan pemeliharaan kendaraan bermotor.

"Konsultasi teknis yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Vietnam tersebut dalam rangka untuk mendapatkan konfirmasi atas keberterimaan sertifikat 'type approval' yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi ketentuan yang keluarkan oleh Pemerintah Vietnam," kata Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Agus Saptono, sebagaimana disalin dari Antara.

Hadir sebagai Ketua Delegasi Indonesia yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati, Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Agus Saptono, Direktur Sarana Perhubungan Darat Eddy Gunawan, Perwakilan Kementerian Perindustrian dan Gaikindo.

Pada kunjungan tersebut, Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan regulasi Vietnam tersebut di antaranya Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Kantor Perdana Menteri Vietnam, Asosiasi Vietnam Automobile Manufacturers (VAMA) dan Kementerian Transportasi Vietnam.

Sementara itu Direktur Sarana Perhubungan Darat Eddy Gunawan mengatakan dalam pertemuan dengan Wakil Dirjen Sains dan Teknologi Tran Quang Ha, disaksikan oleh Duta Besar RI di Hanoi Ibnu Hadi dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Pemerintah Vietnam mengharapkan industri otomotif di Indonesia dapat mengikuti regulasi yang diterapkan oleh pihak Vietnam.

Salah satu syarat yang diminta adalah Pemerintah Indonesia dapat menyampaikan sertifikat "Vehicle Type Approval" (VTA) kepada pihak Vietnam yang merupakan salah satu persyaratan dokumen yang harus dipenuhi pada saat melakukan impor kendaraan.

"Pada dasarnya VTA yang dimiliki pihak Indonesia secara substansi telah diterima secara positif oleh pihak Vietnam namun diperlukan beberapa penyempurnaan terhadap format sesuai informasi tambahan yang disampaikan pihak Vietnam sebagaimana diatur didalam regulasi Vietnam," ujar Eddy.

Terkait dengan standar yang dibutuhkan oleh pihak Vietnam yaitu Euro 4, Indonesia telah memenuhi karena di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) telah memiliki peralatan uji standard Euro 4.

Pertemuan terakhir dilakukan dengan Wakil Menteri Transportasi Vietnam terkait pelaksanaan peraturan Prime Minister Decree 116. Pihak Indonesia meyakinkan bahwa Indonesia telah memiliki sertikat VTA yang telah dapat memenuhi standar Euro 4 mengingat Indonesia telah memiliki peralatan uji standar Euro 4 tersebut.