NERACA

Jakarta--- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak aktif mengurangi kemiskinan melalui penggunaan  dana Corporate Social Responsibility yang tepat sasaran. “Oleh karena itu pastikan penggunaan CSR ini tepat dan saya ingin CSR ini lebih banyak digunakan tentu bersama-sama dengan pemerintah dan pihak lain untuk mengurangi kemiskinan masyarakat kita," katanya di Jakarta,8/2

Kepala Negara mengaku mendapat  laporan dari Kementerian BUMN bahwa dana CSR sangat besar an berpotensi digunakan mengurangi kemiskinan. “ Saya dapatkan penjelasan dari menteri BUMN bahwa CSR dari jajaran BUMN itu besar,” tambahnya

Presiden berharap, dengan dana CSR tersebut banyak hal yang bisa dibagikan kepada penduduk lokal. Selain itu, sambung presiden, BUMN juga harus memberikan contoh dalam green economy dan green growth. "Dengan demikian tidak ada yang dilalaikan. Kalau BUMN bisa memberi contoh, tentu swasta dan pihak-pihak lain tentu juga tidak akan careless pada pemeliharaan lingkungan yang ada di negeri kita," terangnya

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berbagai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, di antaranya angka kemiskinan yang dicatat turun hingga 0,13 juta orang. Laporan BPS itu seolah memantapkan sederet prestasi pemerintah, namun diragukan oleh sejumlah pihak, dan BPS dianggap menyampingkan fakta sosial sebenarnya.

Malah BPS menyebutkan angka inflasi periode Januari hingga Desember 2011 sebanyak 3,79%,  BPS juga memaparkan data perkembangan ekspor Indonesia maju pesat naik 32,04% dengan total 186,11 miliar dolar Amerika. Angka impor Indonesia tidak kalah meningkat. Sepanjang tahun 2011 naik sebanyak 31,38%  dengan total 160,96 miliar dolar Amerika. BPS juga tidak ragu mengeluarkan data angka kemiskinan yang menurun sebanyak 0,13 juta orang selama kurun waktu Maret hingga September 2011.

Laporan BPS semakin memantapkan sederet prestasi pemerintah sepanjang tahun 2011. Namun fakta itu tidak begitu saja membuat masyarakat yakin. Sejumlah pihak bahkan menuding BPS sengaja mengesampingkan fakta sosial sebenarnya.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini juga menyatakan data BPS tidak memotret kehidupan rakyat, dan hanya melihat dari sudut pandang ekonomi. Berulang kali BPS mengeluarkan data statistik terkait prestasi ekonomi pemerintah, namun rakyat tidak sepenuhnya percaya. BPS yang notabene dibiayai negara, dinilai menjadi alat pemerintah memperbaiki citra bangsa, bukan menjadi lembaga riset swasta. **cahyo