Minim Minat IPO di Sulsel Rendah - OJK Sebut Belum Siap Bersikap Transparan

NERACA

Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) sudah banyak yang memenuhi syarat untuk "go public" atau melantai di pasar saham, namun terkendala akibat masih enggan berbagi saham dan bersikap transparan.

Deputi Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B OJK, M Maulana mengatakan, keengganan melepas saham ke publik atau initial public offering (IPO) seharusnya tidak terjadi karena justru akan membuat perusahaan lebih besar dengan tambahan modal dari masyarakat.”Keengganan berbagi oleh owner perusahaan IPO memang menjadi salah satu penyebab sulitnya perusahaan untuk dapat melantai dipasar saham. Untuk go public itukan harus berbagi, ada porsi untuk publik,”ujarnya di Makassar, Rabu (28/2).

Selain enggan berbagi saham, kata dia, juga dikarenakan keengganan untuk bersikap lebih transparan atau terbuka. Padahal kata dia, perusahaan hanya diminta membuka informasi yang berlaku umum saja, seperti laporan keuangan atau saham manajemen secara umum, termasuk berapa karyawan perusahaannya dan sebagainya.

Sementara terkait perusahaan Bank Pembangunan Daerah (BPD), kata dia, memang perusahaan ini sahamnya merupakan milik kabupaten/kota. Jadi jika ingin bergabung ke lantai saham tentu harus mendapatkan persetujuan dari seluruh kabupaten/kota dan itu juga menjadi kendala. Dirinya menjelaskan, pihaknya bersama Bursa Efek Indonesai (BEI) tentunya akan terus berupaya mendorong perusahaan diberbagai daerah termasuk di Sulsel untuk mau melepas sahamnya ke publik atau IPO. "OJK dan perusahaan efek tentu akan mendekati perusahaan untuk IBO," jelasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga mengajak masyarakat yang ingin berinvestasi saham untuk lebih memilih reksadana dengan pertimbangan resiko kerugian yang lebih kecil. Dirinya menjelaskan, untuk berinvestasi saham memang menyediakan berbagai jenis sesuai keinginan seperti reksadana, beli saham langsung, beli obligasi dan sukuk secara langsung.”Namun untuk reksadana memang disarankan karena faktor resiko itu. Reksadana itu sudah dikelolah oleh pihak yang terpercaya dan profesional. Apalagi yang mengelolah itu sudah memiliki izin dari OJK,”jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Tito Sulistio terus mendorong perusahaan di dalam negeri melakukan "go public" agar bisnisnya berkembang.”Satu hal paling mendasar jangan menungu besar baru 'go public', tetapi jadilah besar karena 'go public'. Dengan go public perusahaan mendapatkan dana dari pasar modal yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis,"ujarnya.

Disampaikannya, mayoritas perusahaan yang masuk ke pasar modal membukukan pertumbuhan nilai kapitalisasi yang cukup tinggi setelah melakukan "go public". Tercatat pada 2017 kemarin yang go publik paling kecil sekitar Rp20 miliar dan sekarang kapitalisasi pasarnya sekitar Rp1 triliun. Dicontohkannya, PT Mayora Indah Tbk pada saat 'go public' kapitalisasi pasarnya juga masih kecil sekitar Rp50 miliar sekarang Rp60 triliun. (ant/bani)

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…