Kemendagri-KPK Imbau Plt Gubernur Tindaklanjuti Pencegahan Korupsi

Kemendagri-KPK Imbau Plt Gubernur Tindaklanjuti Pencegahan Korupsi

NERACA

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur bisa menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan KPK yang rawan korupsi.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung KPK untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK."Membicarakan beberapa hal sekaligus memperkenalkan Plt Gubernur empat provinsi dan beliau berharap para Gubernur yang Plt ini bisa menindaklanjuti kerja-kerja pencegahan KPK yang rawan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (26/2).

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengajak empat Plt Gubernur masing-masing Plt Gubernur Papua, Plt Gubernur Sulawesi Tenggara, Plt Gubernur Kalimantan Barat, dan Plt Gubernur Lampung."Termasuk calon Plt di empat daerah yang nanti akan beriringan karena ada yang masa Gubernur sekarang ini habis, ada yang sedang cuti kampaye, banyak hal tadi dapat arahan, masukan dari KPK. Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih," ungkap Tjahjo.

Sementara terkait seringnya kepala daerah diamankan KPK akhir-akhir ini, Tjahjo menegaskan bahwa mulai dari Presiden sampai KPK mengimbau semua kepala daerah berhati-hati dan memahami area rawan korupsi.

"Ya saya kira imbauan, harapan, penegasan oleh Presiden sampai saya sampai KPK sendiri untuk semua pejabat baik saya sebagai Mendagri maupun semua kepala daerah harus hati-hati dan memahami area rawan korupsi. Berkaitan dengan masalah perencanaan penganggaran, dana hibah bansos, pembelian barang dan jasa, jual beli jabatan," ungkap Tjahjo.

Sementara itu, Syarif juga mengingatkan agar para Plt Gubernur itu memahami area rawan korupsi, yaitu tentang belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi dan retribusi penerimaan daerah, pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan serta dana hibah bansos. 

"Plus ini karena tahun politik kami berharap dan memberitahukan pada Plt ini bahwa KPK bekerja sama dengan Polri ingin mencegah dan mensukseskan Pemilu Serentak tetapi pada saat yang sama ingin mencegah tidak terjadinya politik uang. Oleh karena itu, kami berharap bahwa para Plt ini bisa menjalankan hal ini," ucap Syarif.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Mendagri juga menyampaikan dalam pertemuan itu agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan lancar dan tidak melibatkan uang."Salah satu yang disampaikan tadi memang Pak Mendagri pelaksanaan dari pemilu bisa berjalan mulus lancar dan tidak melibatkan uang karena itu kami juga menyampaikan beberapa informasi kepada beliau dan beliau mendukung itu supaya nanti salah satu tugas yang diberikan kepada Plt Gubernur adalah mau memperbaiki," tutur dia.

Untuk diketahui, sebanyak 171 daerah akan menggelar Pilkada 2018. Jumlah daerah yang akan menggelar Pilkada 2018 lebih banyak dibandingkan Pilkada 2017 yang hanya berlangsung di 101 daerah. Ke-171 wilayah itu terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…

BERITA LAINNYA DI

Organisasi Nirlaba Berkontribusi Bagi Pembangunan RI

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, organisasi nirlaba (NGO) telah membuktikan kontribusi pentingnya bagi pembangunan…

Masyarakat Menerima Hasil Pemilu dengan Kondusif

NERACA Jakarta - Pengamat politik Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa masyarakat menerima hasil Pemilihan Umum 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum…

Demokrasi Adalah Jalan Capai Kebenaran

NERACA Semarang - Mantan Sekretaris Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Hudallah Ridwan yang akrab disapa Gus Huda…