NERACA

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menargetkan pada 2019 hampir 100 persen penduduk Indonesia sudah menjadi peserta Jaminan Kesahatan Nasional. "Pada 2019 agar JKN ini mencakupi di atas 90 persen penduduk," kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Jakarta, Senin (26/2).

Andayani Budi Lestari mengatakan hingga saat ini terdapat 26 persen penduduk yang belum tersentuh layanan JKN atau sekitar 90 juta jiwa. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kata dia, sedikitnya 95 persen jumlah penduduk di Indonesia harus menjadi peserta JKN. "Jumlah ini memang besar. Tapi kami terus berupaya untuk mengejar target tersebut," kata dia.

Dia mengatakan BPJS Kesehatan yang dirintis pada 1 Januari 2014 memiliki 121,6 juta jiwa sebagai peserta dengan indeks kepuasan 75 persen dan indeks kepuasan faskes 65 persen. "Pada 2017 peserta bertambah menjadi 187,9 juta penduduk, dan diharapkan pada tahun 2019 mendatang jumlahnya menjadi 257,5 juta penduduk," kata dia.

Andayani kembali mengingatkan filosofi BPJS Kesehatan bekerja. "Apabila ada satu orang yang sakit, bisa memanfaatkan iuran JKN dari peserta yang lain yang masih sehat. Itulah filosofi awal BPJS Kesehatan. Sekarang, untuk mendapatkan layanan kesehatan memang cukup ramai karena sudah semakin besar jumlah peserta," kata dia.

Soal banyaknya keluhan layanan BPJS Kesehatan, dia mengatakan hal itu wajar seiring banyaknya pengguna layanan kesehatan yang dibiayai BPJS. "Kalau menjadi peserta BPJS Kesehatan harus antre, padahal tidak begitu juga. Yang bukan peserta BPJS-pun juga harus antre jika memang rumah sakitnya sedang ramai. Selain itu, masih ada kelompok masyarakat yang tidak paham prinsip rujukan. Sakit sedikit langsung ke rumah sakit. Padahal, seharusnya ke pelayanan tingkat pertama dulu," kata dia.

Hingga saat ini, menurut Andayani, fasilitas kesehatan terus bertumbuh. Begitu juga yang bekerja sama dengan BPJS. "Tapi, mengapa masih ada fasilitas kesehatan yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS kesehatan? Karena memang ada aturan bersama dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mungkin hal itu yang tidak sesuai oleh mereka," katanya.

Padahal, lanjut dia, saat ini banyak warga masyarakat yang sangat terbantu sebagaimana terdapat penduduk yang dulu kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, kini merasakan keadilan yang sama terkait pelayanan kesehatan.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional lewat BPJS mendapatkan apresiasi dari Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Christine Lagarde. Ia mengaku terkesan setelah melihat secara singkat sistem jaminan kesehatan Indonesia. Perempuan Prancis itu melihat sistem tersebut di Rumah Sakit Pusat Pertamina, sebuah rumah sakit besar di Jakarta dalam kunjungan selama tidak lebih dari 30 menit tersebut. Lagarde mengunjungi rumah sakit itu bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nila F.Moeloek dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

"Saya sangat-sangat terkesan dengan jaminan universal yang disediakan untuk banyak orang Indonesia yang memiliki tingkat ekonomi tertentu," kata Lagarde. Menurutnya, situasi dimana lebih dari 90 juta orang dijamin secara gratis mengakses jasa kesehatan merupakan suatu pencapaian yang fantastis. Lagarde menilai fasilitas seperti ukuran kamar hingga kartu (Kartu Indonesia Sehat) yang dilihatnya "sangat impresif". "Bravo untukmu Presiden dan juga untuk orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang begitu genting dalam menyediakan perawatan dan pelayanan," kata Lagarde.