NERACA

Jakarta-Transaksi keuangan elektronik atau non tunai kini gencar disosialisasikan dalam berbagai kesempatan, bahkan pemerintah mulai menerapkan transaksi semacam ini dalam banyak hal, salah satunya adalah transaksi pembayaran di gerbang tol. Meski demikian, transaksi keuangan elektronik belum banyak digunakan masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi terkait literasi keuangan elektronik.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, transaksi keuangan elektronik memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah efisiensi waktu. Efisiensi yang dimaksud adalah pemangkasan waktu transaksi yang dapat berimbas pada peningkatan pelayanan.

“Lebih dari 50% penduduk Indonesia merupakan pengguna layanan internet. Akan tetapi, sayangnya baru 7,5% dari keseluruhan pengguna layanan internet memanfaatkan jaringan internet untuk transaksi elektronik,” ujar Novani dalam rilisnya diterima Neraca, akhir pekan lalu.

Padahal transaksi elektronik diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar / money supply yang akan memengaruhi tingkat inflasi. Oleh karena itu, kontrol terhadap suku bunga bukan lagi menjadi satu-satunya cara pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Berkurangnya jumlah uang beredar secara tidak langsung juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara agregat.

Rendahnya transaksi digital, menurut dia, menunjukkan masih rendahnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran online. Menanggapi hal ini, perlu adanya literasi mengenai transaksi digital secara merata baik masyarakat rural, perbatasan, maupun urban.

Pemerintah maupun perbankan harus secara aktif memberikan pemahaman akan kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dan keamanan yang terjamin sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi elektronik tanpa harus menuju bank/ mesin ATM terdekat. Selain itu, pemerintah harus fokus terhadap penanganan cyber crime yang merupakan salah satu pemicu trauma dan ketidakpercayaan masyarakat atas keamanan data pribadi mereka di jejaring internet.

Transaksi digital dapat menjadi salah satu alternatif pemerintah untuk dapat meningkatkan financial inclusion yang merupakan suatu bentuk pendalaman layanan keuangan dengan menggunakan digitalisasi dan ditargetkan mencapai 75% sampai akhir tahun 2019.

“Dengan demikian, pemerintah dapat memfasilitasi keuangan masyarakat selama ini minim/tidak terjamah oleh masyarakat rural. Hal ini juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi seputar transaksi digital agar masyarakat memahami akan manfaat dan jaminan keamanan atas data transaksi keuangan mereka,” jelas Novani.

Pada bagian lain, Novani menilai bonus demografi akan maksimal kalau para penduduk usia produktif tersebut memiliki kesehatan yang layak, pendidikan dan keterampilan yang memadai. Hal lain yang tidak kalah penting adalah lapangan pekerjaan yang mampu memanfaatkan potensi mereka. Lapangan kerja itu harus menyesuaikan kondisi yang ada. Kalau digitalisasi semakin maju, maka mereka dituntut untuk beradaptasi dan menguasai perkembangan teknologi digital seiring dengan era digitalisasi yang semakin modern.

“Digital economy memang jadi cenderung mendorong orang menjadi produktif dengan memanfaatkan teknologi. Contohnya para pebisnis muda muda sekarang banyak yang berbisnis di online business, bikin fintech dan lain-lain. Semua akan terbantu dengan teknologi tapi teknologi tidak akan menggantikan sepenuhnya. Dengan bonus demografi nanti diharapkan, dengan semakin canggihnya teknologi, generasi muda yang nanti ada harus lebih menguasai perkembangan teknologi digital,” ujarnya.

Penguasaan teknologi digital adalah salah satu hal yang masih terbilang minim di Indonesia. Hal inilah yang harus diantisipasi dan diselesaikan oleh pemerintah jelang bonus demografi. Kalau kemajuan tekologi tidak dibarengi dengan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut, maka Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton dan pangsa pasar produk asing.

“Perkembangan teknologi digital memunculkan banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Misalnya saja kini sudah banyak orang yang memanfaatkan platform sosial media untuk berjualan atau menawarkan jasa. Ke depannya hal ini akan semakin berkembang dan menampilkan banyak peluang,” jelasnya.

Bonus demografi adalah keadaan di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Melimpahnya jumlah tenaga kerja usia produktif diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian dan membawa Indonesia menjadi maju.

Sementara itu kini Indonesia adalah pasar potensial ekonomi digital. Hal ini diperlihatkan dengan adanya peningkatan kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61%. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 4% pada tahun 2017. Menurut dia, jumlah ini diperkirakan akan mengalami kenaikan di 2018 yaitu sebesar 8 – 10%. Untuk itu, penguasaan teknologi digital harus diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. mohar