Salah Prosedur dan Ruang Banggar

VIEW

Salah Prosedur dan Ruang Banggar

Oleh Eko Cahyono

Wartawan Neraca

Kisruh renovasi ruang Banggar yang menelan biaya Rp20,3 miliar belum selesai. Bahkan setelah dilakukan efisiensi cuma turun Rp6 miliar. Namun biaya Rp14 miliar masih dianggap mahal. Untuk terus menekan penghematan, semua mebelair produk impor diganti produk local.

Yang jelas Badan Kehormatan (BK) DPR RI telah menemukan indikasi pelanggaran prosedur dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menghabiskan dana sebesar Rp 20,3 miliar. Bahkan ada indikasi Sekjen DPR tak memiliki itikad baik dalam merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien. Bukan hanya itu, kelemahan peraturan dan mekanisme seperti kesalahan Sekjen juga dibebankan kepada Ketua DPR sebagai ex-officio Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Secara prosedural, memang pelaksanaan proyek renovasi ruang rapat Banggar nyata terjadi pelanggaran. Pengusul renovasi ruang rapat Banggar itu adalah pengguna ruang tersebut, yaitu Badan Anggaran. Prosesnya, usulan itu disampaikan ke BURT. Selanjutnya BURT membahas dan mengembalikan usulan itu ke Banggar DPR untuk diberi anggaran. Setelah itu, usulan proyek ini diserahkan kembali kepada BURT untuk ditindaklanjuti oleh Sekjen DPR RI.

Dalam perjalanannya, ternyata BURT merasa ditinggalkan dalam proses. Karena Sekjen langsung berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Anggaran. Dengan demikian dapat dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai temuan Badan Anggaran yang melakukan pengusulan beserta dengan klasifikasi dan nilai proyek renovasi Banggar DPR RI

Padahal prosedur yang seharusnya dilakukan internal BURT, Alat Kelengkapan DPR, dan Sekjen DPR dalam pengadaan barang dan jasa melakukan komunikasi dan koordinasi. Berdasarkan pedoman pengawasan terhadap pelaksaanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI, prosedur itu memang seharusnya ditempuh BURT untuk memperoleh informasi dari Sekjen tentang rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan.

Dari situ, BURT kemudian bersama dengan Sekjen melakukan pembahasan dan pendalaman mengani spesifikasi pengadaan barang dan jasa tersebut. Kemudian, BURT memeroleh informasi, melakukan pembahasan, dan pendalaman progress report pangadaan tersebut bersama Sekjen DPR.

Langkah selanjutnya, BURT melakukan pengecekan on the spot ke barang dan jasa yang diadakan pada awal pengadaan, pada saat pelaksanaan pekerjaan dan akhir pekerjaan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. BURT kemudian meminta klarifikasi ke Sekjen DPR apabila terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi yang telah ditentukan dengan kenyataan atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Dari hasil klarifikasi tersebut, BURT menyampaikan rekomendasi reward dan punishment kepada Sekjen DPR dan Sekjen kemudian menyampaikan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut.

BERITA TERKAIT

Soal Tiket "Mahal" dan Nasib Maskapai Nasional

Oleh: Metta Dharmasaputra, CEO Katadata.co.id Jalur udara, tak lagi menjadi primadona arus mudik Lebaran tahun ini. Tiket pesawat yang naik…

Harkopnas 2019 Akan Bernuansa Milenial dan Budaya Lokal

Harkopnas 2019 Akan Bernuansa Milenial dan Budaya Lokal NERACA Jakarta - Untuk pertama kali, puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas)…

Pemerintah Kaji Penggunaan O-Bhan untuk Transportasi Massal - Gabungkan BRT dan LRT

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengkaji angkutan massal yang merupakan gabungan antara Bus…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jakarta dan Wajah Baru

    Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Selama 492 tahun bukan waktu yang singkat…

Mengambil Untung dari Perang Dagang

  Oleh: Nailul Huda, Peneliti INDEF   Sudah lebih dari 3 tahun pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat…

Menata Industri Penerbangan Nasional

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Gejolak harga tiket pesawat menjadi sorotan…