Salah Prosedur dan Ruang Banggar

VIEW

Salah Prosedur dan Ruang Banggar

Oleh Eko Cahyono

Wartawan Neraca

Kisruh renovasi ruang Banggar yang menelan biaya Rp20,3 miliar belum selesai. Bahkan setelah dilakukan efisiensi cuma turun Rp6 miliar. Namun biaya Rp14 miliar masih dianggap mahal. Untuk terus menekan penghematan, semua mebelair produk impor diganti produk local.

Yang jelas Badan Kehormatan (BK) DPR RI telah menemukan indikasi pelanggaran prosedur dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menghabiskan dana sebesar Rp 20,3 miliar. Bahkan ada indikasi Sekjen DPR tak memiliki itikad baik dalam merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien. Bukan hanya itu, kelemahan peraturan dan mekanisme seperti kesalahan Sekjen juga dibebankan kepada Ketua DPR sebagai ex-officio Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Secara prosedural, memang pelaksanaan proyek renovasi ruang rapat Banggar nyata terjadi pelanggaran. Pengusul renovasi ruang rapat Banggar itu adalah pengguna ruang tersebut, yaitu Badan Anggaran. Prosesnya, usulan itu disampaikan ke BURT. Selanjutnya BURT membahas dan mengembalikan usulan itu ke Banggar DPR untuk diberi anggaran. Setelah itu, usulan proyek ini diserahkan kembali kepada BURT untuk ditindaklanjuti oleh Sekjen DPR RI.

Dalam perjalanannya, ternyata BURT merasa ditinggalkan dalam proses. Karena Sekjen langsung berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Anggaran. Dengan demikian dapat dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai temuan Badan Anggaran yang melakukan pengusulan beserta dengan klasifikasi dan nilai proyek renovasi Banggar DPR RI

Padahal prosedur yang seharusnya dilakukan internal BURT, Alat Kelengkapan DPR, dan Sekjen DPR dalam pengadaan barang dan jasa melakukan komunikasi dan koordinasi. Berdasarkan pedoman pengawasan terhadap pelaksaanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI, prosedur itu memang seharusnya ditempuh BURT untuk memperoleh informasi dari Sekjen tentang rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan.

Dari situ, BURT kemudian bersama dengan Sekjen melakukan pembahasan dan pendalaman mengani spesifikasi pengadaan barang dan jasa tersebut. Kemudian, BURT memeroleh informasi, melakukan pembahasan, dan pendalaman progress report pangadaan tersebut bersama Sekjen DPR.

Langkah selanjutnya, BURT melakukan pengecekan on the spot ke barang dan jasa yang diadakan pada awal pengadaan, pada saat pelaksanaan pekerjaan dan akhir pekerjaan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. BURT kemudian meminta klarifikasi ke Sekjen DPR apabila terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi yang telah ditentukan dengan kenyataan atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Dari hasil klarifikasi tersebut, BURT menyampaikan rekomendasi reward dan punishment kepada Sekjen DPR dan Sekjen kemudian menyampaikan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut.

BERITA TERKAIT

Yulie Sekuritas Tuding BEI Salah Sasaran

NERACA Jakarta – Sanksi yang diberikan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) menuai keprihatinan…

Kemajuan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Era Kini

Oleh : Abdul Aziz, Mahasiswa Fikom di PTN Jakarta   Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan merupakan hal vital bagi…

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Revolusi Mental Menjungkirbalikkan Akal - Oleh : EdyMulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang  Hendrar Prihadi yang bikin…

Sinkronisasi RTRW Jabodetabek

  Oleh: Yayat Supriatna Pengamat Tata Kota Presiden Jokowi telah menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla memnenahi persoalan pengelolaan rencana tata…

Pendanaan Pembangunan Berbasis Pasar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Saving and investment gap tetap menjadi isu penting dalam pembangunan. Dan gap…