Salah Prosedur dan Ruang Banggar

VIEW

Salah Prosedur dan Ruang Banggar

Oleh Eko Cahyono

Wartawan Neraca

Kisruh renovasi ruang Banggar yang menelan biaya Rp20,3 miliar belum selesai. Bahkan setelah dilakukan efisiensi cuma turun Rp6 miliar. Namun biaya Rp14 miliar masih dianggap mahal. Untuk terus menekan penghematan, semua mebelair produk impor diganti produk local.

Yang jelas Badan Kehormatan (BK) DPR RI telah menemukan indikasi pelanggaran prosedur dalam proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menghabiskan dana sebesar Rp 20,3 miliar. Bahkan ada indikasi Sekjen DPR tak memiliki itikad baik dalam merealisasikan anggaran secara efektif dan efisien. Bukan hanya itu, kelemahan peraturan dan mekanisme seperti kesalahan Sekjen juga dibebankan kepada Ketua DPR sebagai ex-officio Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Secara prosedural, memang pelaksanaan proyek renovasi ruang rapat Banggar nyata terjadi pelanggaran. Pengusul renovasi ruang rapat Banggar itu adalah pengguna ruang tersebut, yaitu Badan Anggaran. Prosesnya, usulan itu disampaikan ke BURT. Selanjutnya BURT membahas dan mengembalikan usulan itu ke Banggar DPR untuk diberi anggaran. Setelah itu, usulan proyek ini diserahkan kembali kepada BURT untuk ditindaklanjuti oleh Sekjen DPR RI.

Dalam perjalanannya, ternyata BURT merasa ditinggalkan dalam proses. Karena Sekjen langsung berkoordinasi dengan Pimpinan Badan Anggaran. Dengan demikian dapat dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai temuan Badan Anggaran yang melakukan pengusulan beserta dengan klasifikasi dan nilai proyek renovasi Banggar DPR RI

Padahal prosedur yang seharusnya dilakukan internal BURT, Alat Kelengkapan DPR, dan Sekjen DPR dalam pengadaan barang dan jasa melakukan komunikasi dan koordinasi. Berdasarkan pedoman pengawasan terhadap pelaksaanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI, prosedur itu memang seharusnya ditempuh BURT untuk memperoleh informasi dari Sekjen tentang rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan.

Dari situ, BURT kemudian bersama dengan Sekjen melakukan pembahasan dan pendalaman mengani spesifikasi pengadaan barang dan jasa tersebut. Kemudian, BURT memeroleh informasi, melakukan pembahasan, dan pendalaman progress report pangadaan tersebut bersama Sekjen DPR.

Langkah selanjutnya, BURT melakukan pengecekan on the spot ke barang dan jasa yang diadakan pada awal pengadaan, pada saat pelaksanaan pekerjaan dan akhir pekerjaan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. BURT kemudian meminta klarifikasi ke Sekjen DPR apabila terdapat ketidaksesuaian antara spesifikasi yang telah ditentukan dengan kenyataan atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

Dari hasil klarifikasi tersebut, BURT menyampaikan rekomendasi reward dan punishment kepada Sekjen DPR dan Sekjen kemudian menyampaikan tindaklanjut atas rekomendasi tersebut.

BERITA TERKAIT

Pengawasan Perbankan dan Harga Minyak

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis   Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, naiknya…

BI Sepakati Kerangka LCS dengan Malaysia dan Thailand

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyepakati kerangka "Local Currency Settlement" (LCS) secara bilateral dengan Bank Negara…

Bappenas Tekankan Pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran berkualitas…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Harbolnas

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro Dosen Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Solo   Dunia maya dan dunia nyata nampaknya kini semakin…

Peluang Bisnis Ritel Syariah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Bisnis ritel di Indonesia—dalam beberapa tahun  akhir  ini mengalami kelesuan yang luar  biasa,…

Industri Plastik Dihadang Cukai

    Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF   Industri plastik masuk dalam kategori supporting industry terpenting baik dari segi…