NERACA

Jakarta – Tuduhan miring terhadap PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS) sebagai kontraktor pembangunan proyek hunian uang muka atau down payment (DP) nol rupiah yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, direspon reaktif oleh perseroan. Emiten kontraktor ini menegaskan, penetapan perseroan sebagai mitra kerja PD Pembangunan Sarana Jaya pada proyek hunian DP nol rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur sesuai ketentuan.

Direktur Utama Totalindo Eka Persada, Donald Sihombing menagatakan, proyek yang dikerjakan perseroan bersama PD Pembangunan Sarana Jaya sudah melewati prosedur dan aturan yang berlaku,”Untuk menggarap proyek itu, pada 18 Desember 2017 perseroan mengirimkan surat minat atas pengumuman di website PD Pembangunan Sarana Jaya tentang pemilihan mitra kerja yang selanjutnya perseroan melakukan presentasi," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dalam kesepakatannya, dia mengemukakan, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Eka Persada Tbk sepakat melakukan kerja operasional untuk empat tower, satu tower diantaranya dijadikan rusun DP nol rupiah dan PT Totalindo Eka Persada Tbk menyetujui hal tersebut.”Sebenarnya, jujur saja kita lebih suka komersial, tapi ikut proyek DP nol rupiah tidak apa-apa. Kan menolong orang kecil banyak pahala," ucapnya.

Dia mengemukakan bahwa untuk tower DP nol rupiah sebanyak 703 unit seharga Rp8,8 juta per meter persegi. Dan, untuk tower komersial seharga Rp13 juta per meter persegi. Proyek itu dibagi dua tahap. Kemudian, dirinya menuturkan, dibuat perjanjian kerja sama operasi (KSO) dengan porsi PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar 75% dan PT Totalindo Eka Persada Tbk sebesar 25%.

Selain itu, lanjut dia, Totalindo Eka Persada Tbk juga diwajibkan mengambil alih tanggung jawab PT Gemilang Usaha Terbilang di Bank DKI sebesar Rp34 miliar dan diperhitungkan sebagai porsi penyertaan PT Totalindo Eka Persada Tbk.”Proyek ini tidak menggunakan APBD dan proyek ini tidak terkait dengan Dinas Perumahan," katanya.

Direktur TOPS, Andre Chandra Biantoro pernah bilang, dua proyek pembangunan perumahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi berkah bagi perseroan karena memberikan kontribusi pendapatan.”Tahun ini, kami telah mengantongi dua kontrak baru dari Pemprov DKI Jakarta. Keduanya ialah proyek pembangunan rumah DP Rp 0 di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan proyek TOD Lebak Bulus,”ujarnya.

Dua proyek senilai total Rp1,5 triliun ini diharapkan bisa berdampak positif kepada pendapatan TOPS. Sebab, proyek rumah DP Rp 0 ini diprediksi bisa memberikan kontribusi sebesar 5% terhadap total pendapatan TOPS pada tahun ini. Sementara proyek TOD Lebak Bulus diperkirakan bisa memberikan kontribusi sebesar 4% ke pendapatan emiten konstruksi tahun ini. Jadi, dua proyek Pemprov DKI itu diharapkan bisa menyumbang 9% pada kinerja pendapatan tahun ini.

Tahun ini, TOPS menargetkan bisa meraih kontrak baru sebesar Rp4,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding target kontrak tahun lalu sebesar Rp3,4 triliun, dari target tersebut, TOPS hanya berhasil meraih nilai kontrak sebesar Rp2 triliun.