Oleh: Ahmad Wijaya

Kecelakaan kerja yang menimpa tujuh pekerja yang sedang mengerjakan konstruksi Tol Becakayu sehingga mengalami luka, pada Selasa (20/2) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB, membuat pemerintah harus mengambil keputusan moratorium.

Dalam catatan sejak 1 Agustus 2017 hingga 20 Februari 2018 setidaknya ada 14 kecelakaan proyek infrastruktur, tidak saja terjadi di Jakarta tapi juga di Palembang, Bogor, Cikampek, Pasuruan (Jawa Timur), Pemalang-Batang (Jawa Tengah), hingga Depok (Jawa Barat).

Dari kecelakaan tersebut paling banyak makan korban tewas terjadi 4 Februari 2018 saat Crane pengangkat beton proyek "double double track" di Jalan Matraman Raya, Jakarta, roboh sehingga empat pekerja tewas dan beberapa luka-luka.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selaku kontraktor tol Becakayu, membantah bahwa bukan tiang beton penyangga yang roboh tetapi "bekisting pierhead".

Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dono Parwoto dalam keterangan tertulis, mengatakan ingin meluruskan bahwa bukan tiang pancang atau tiang penyangga yang roboh seperti pemberitaan tetapi "bekisting pierhead" Kecelakaan terjadi pada pukul 03.00 WIB pada saat dilakukan pengecoran "pier head" dengan kondisi beton masih basah dan "bekisting" merosot sehingga jatuh.

Waskita juga telah berkoordinasi dengan aparat dan pihak yang berwajib untuk menangani masalah ini. Saat ini pun sedang dilakukan investigasi secara internal maupun oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peristiwa tersebut.

Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 kilometer.

Melihat terus berulangnya kecelakaan kerja proyek infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta seluruh pekerjaan berat proyek elevated di seluruh Indonesia dihentikan sementara pascaambruknya tiang girder Tol Becakayu. "Saya hentikan seluruh pekerjaan berat dan elevated di seluruh Indonesia," kata Menteri Basuki di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa. Dia mengklaim ambruknya tiang penyangga Tol Becakayu pada dasarnya merupakan kecelakaan konstruksi yang tidak terlalu besar.

Kendati demikian sebagai upaya mitigasi, maka perlu dilakukan audit keselamatan oleh pada seluruh pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung.
Pemerintah berjanji akan dilanjutkan apabila seluruhnya sudah diaudit. Ini demi keselamatan pekerja dan semuanya serta demi keberhasilan pekerjaan konstruksi ke depan.

Semua pengerjaan proyek elevated atau yang berada di atas tanah membutuhkan pekerjaan berat seperti pemasangan girder dan lainnya baik pada tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, dan Sulawesi.

Evaluasi secara menyeluruh penting dilakukan mengingat kecelakaan konstruksi bukan kali pertama terjadi melainkan sebanyak 14 kali selama dua tahun terakhir.

Basuki menilai kecelakaan konstruksi seperti yang terjadi pada Tol Becakayu bukan karena pengerjaannya dikebut melainkan karena faktor kedisiplinan pelaksana di lapangan.

Kecepatan pengerjaan proyek infrastruktur di Indonesia masih belum bisa dibandingkan dengan kecepatan pengerjaan di negara lain seperti Malaysia, Filipina, atau Tiongkok. Pengerjaan proyek infrastruktur di Tiongkok dalam satu tahun bisa mencapai 4.000 kilometer, sedangkan di Indonesia baru 1.000 kilometer dalam satu tahun.

Rekanan kontraktor yang ditunjuk untuk mengerjakan proyek infrastruktur berat di atas permukaan atau melayang juga telah disesuikan dengan keahliannya.

Jangan Terlalu Lama

Moratorium pembangunan proyek infrastruktur yang diputuskan pemerintah tersebut, tentunya menimbulkan kerugian materil bagi kontraktor yang mengerjakan juga akan menjadikan penyelesainnya molor waktunya.

Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan moratorium berbagai proyek jalan layang yang telah ditetapkan pemerintah tidak berlangsung lama.

Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan cukup tiga minggu saja karena bila moratorium terlalu lama maka kerugian yang dialami oleh kontraktor akan semakin besar. Alasannya selama masa moratorium, beban biaya akan terus berjalan dan target yang ada juga akan sulit tercapai. 
Gapensi mendukung moratorium sementara yang diputuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam pandangannya momen moratorium merupaan jeda yang baik untuk dilakukan evaluasi semua prosedur keselatan kerja sudah dijalankan atau belum. Kalau dijalankan titik lemahnya dimana.

Perusahaan pelaksana proyek infrastruktur memperketat keselamatan kerja dalam mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air. Selain itu perusahaan pelaksana infrastruktur mesti disiplin serta menerapkan perketat manajemen keselamatan kerja.

Meski pengerjaan konstruksi saat ini telah banyak mengandalkan teknologi tinggi, namun pelaksana proyek tidak boleh terlena dengan kehebatan teknologi tersebut.

Hal itu karena adalah ujung-ujungnya manusia juga yang mesti memeriksa, mengecek, dan memutuskan sesuatu. Sebab itu pimpinan proyek dan kepala satuan di lapangan mesti disiplin dan rajin mengecek ke lokasi saat ada keputusan penting.

Semua pelaksana proyek kembali diminta menekankan pentingnya ketaatan dan displin kepada prosedur keselamatan di titik-titik kritis pengerjaan sebuah proyek konstruksi.

Momentum pembangunan infrastruktur oleh pemerintah diharapkan tidak mengendor meski terdapat insiden dengan tetap mengedepankan keamanan dan kesalamat tidak saja bagi pekerja tapi juga pengguna jika kelak pembangunan infrastruktur tersebut sudah selesai. (Ant.)