Perbaikan Infrastruktur Jalan Butuh Rp500 Miliar - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi – Sepanjang 1.730 kilometer jalan di Kabupaten Sukabumi masih rusak. Untuk memperbaiki infrastruktur tersebut, idealnya dibutuhkan dana sebesar Rp500 miliar. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Adjo Sardjono kepada wartawan, kemarin, saat meninjau jalan rusak di daerah Palabuhanratu.

Namun karena kemampuan daerah yang terbatas, sebut Sekda, Pemkab pada 2012 ini hanya mampu menganggarkan Rp82 miliar dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Dana itu akan kita salurkan kepada perbaikan jalan skala prioritas”, tandas Adjo Sardjono.

Adjo mengatakan, kerusakan jalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti akibat longsor, drainase yang tidak terawat, bahkan akibat masuknya kendaraan yang melebihi tonase. “Agar jalan tidak cepat rusak, perlu pengawasan dari mayarakat. Bukan hanya dari pemerintah”, tandas Adjo.

Kerusakan jalan ini, tambah Adjo, dapat memicu terjadinya kenaikkan harga barang. “Banyak efek samping akibat jalan rusak. Dan kita berupaya akan terus memperbaiki jalan yang rusak. Agar roda ekonomi rakyat tidak terhambat”, terang dia.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi Ir Lukman Sudrajat mengakui, kondisi jalan di wilayah kerjanya mencapai 1.730 kilometer yang mengalami kerusakan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan dana sebesar Rp82 miliar, kata Lukman, tidak akan semua jalan terbenahi. “Kita berharap pemerintah pusat melalui Kementrian PU membantu pos anggaran pembangunan jalan di Kabupaten Sukabumi”, tegas Lukman.

Ditambahkan Lukman, kondisi jalan rusak paling banyak di daerah Utara Kabupaten Sukabumi. Di wilayah tersebut, dengan tiga Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), yakni UPTD Sukabumi, Cibadak dan Cicurug, mencapai 600 kilometer. “Dalam ajuan UPTD, semua ruas jalan itu masuk kategori segera diperbaiki. Itu tadi karena anggaran yang minim dari APBD, maka kita memilih yang sangat mendesak”, papar Lukman.

Namun, tambah Lukman, pihaknya optimis jalan rusak bisa diatasi dalam jangka waktu dekat ini. “Kita akan optimalkan pekerjaan jalan itu dilakukan yang sangat mendesak. Sementara yang kategori rusak ringan, kita akan upayakan dengan pengerjaan rutin. Mudah-mudahan dalam perencanaan ABT (anggaran Biaya Tambahan), tahun ini program perbaikan jalan masuk lagi, dan mendapatkan dana yang cukup dari”, jelas dia.

Legislatif Mendukung

Di lain pihak, Ketua Komisi III Jaenudin berpendapat, pemerintah seharusnya berargumen kuat soal infrastruktur. Komisi III yang membidangi anggaran, kata dia, tidak pernah mengcounter kebutuhan pembangunan. “Ajuan yang diberikan Pemkab, kita kaji dan kita sahkan sesuai kebutuhan Pemda. Seharusnya Pemda, memberikan argumen kuat soal banyaknya ruas jalan yang rusak dengan dibarengi data otentik baik berbentuk visual maupun aspirasi”, terang politisi PDIP ini.

Ditambahkan Jaenudin, dengan banyaknya jalan rusak di wilayah Kabupaten Sukabumi, Pemkab sedini mungkin dan secara matang harus menganggarkan dana perbaikan. “Legislatif pasti akan mendukung upaya pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Karena Infrastruktur merupakan komponen vital bagi masyarakat umum”, kata ketua DPC PDIP Kabupaten Sukabumi ini.

Sementara bagi kalangan pengusaha, akibat kerusakan jalan di sejumlah titik, mengakibatkan membengkaknya biaya transportasi. “Untuk mengangkut barang dari Sukabumi bagian utara ke daerah Selatan Kabupaten Sukabumi, biasanya memakan waktu empat jam menjadi tujuh jam. Cost pun bertambah. Apabila jalan terus dibiarkan rusak, maka pengusaha bisa rugi”, terang Mulyadi, seorang pengusaha sektor pertanian asal kecamatan Kadudampit. (rony)

BERITA TERKAIT

Produksi Pangan Kabupaten Serang Surplus 100 Persen Lebih

Produksi Pangan Kabupaten Serang Surplus 100 Persen Lebih NERACA Serang - Produksi pangan di Kabupaten Serang pada 2018 surplus melebihi…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia

Tagar #JokowiOrangnyaBaik Masuk Trending Topic Dunia NERACA Jakarta - Jagad media sosial, khususnya Twitter, pada Sabtu (16/2), dikejutkan dengan munculnya…

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar - Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong

Pemkot Depok Lelang Jabatan Pengelola APBD Rp 600 Miliar Setelah Dua Kursi Kepala Dinas Kosong NERACA Depok - ‎Pemerintah Kota…

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM

Sebanyak 43 Ribu Koperasi Dibubarkan Oleh Kemenkop UKM NERACA Sukabumi - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah membubarkan…