Usaha Kecil - UMKM Diharapkan Punya Kreativitas E-commerce

NERACA

Jakarta – Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (Idea) Aulia E Marinto mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus memiliki kreativitas dalam memberdayakan "e-commerce" (perdagangan elektronik) dalam usaha yang dikelolanya. Dalam e-commerce, selain UMKM dituntut meningkatkan kreativitas dalam mengolah usahanya, kemandirian digital juga diperlukan, kata Aulia dalam rilis, sebagaimana disalin dari Antara.

Menurut dia, kemandirian digital yang dimaksud adalah mampu membaca kondisi pasar sehingga dapat mengambil langkah strategi dalam mengelola pemasaran daring. Hal tersebut, lanjutnya, adalah kunci untuk usaha yang berkelanjutan karena bila tidak UMKM itu dikhawatirkan akan mengalami kemunduran.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menginginkan pajak tentang "e-commerce" harus dapat mendorong penguatan pengusaha atau investor lokal di Tanah Air. "Kami berharap keberpihakan kepada pengusaha atau investor dimulai dari perpajakan," kata Ajib Hamdani.

Menurut Ajib, pada saat ini pasar "e-commerce" nasional sayangnya masih lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak pelaku usaha asing. Untuk itu, ujar dia, instrumen pajak merupakan pintu awal yang efektif untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara di industri "e-commerce".

Sebagaimana diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok aturan pajak bisnis online atau e-commerce. Nantinya, para pelaku e-commerce akan diminta menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), di mana aturan itu bakal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Ajib mengatakan, pihaknya mendukung penerapan pajak untuk e-commerce sebab perlahan-lahan pola belanja masyarakat semakin bergeser aplikasi "online" atau dalam jaringan. Meski demikian, pihaknya berharap sistem perpajakan e-commerce dirancang sedemikian rupa untuk mendorong kepemilikan (ownership) pengusaha atau investor dalam negeri.

Ia mengingatkan bahwa potensi pasar Indonesia di 2017 berkisar 32,5 miliar dolar AS per tahun, dan transaksi "e-commerce" nasional tumbuh 30-50 persen pada tahun 2017 dibandingkan 2014.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan perekaman data awal perdagangan secara elektronik atau e-Commerce akan selesai akhir Februari 2018. Kepala BPS Suhariyanto, usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, saat ini pihaknya baru mulai melakukan perekaman data terhadap anggota Idea melalui kuesioner yang disampaikan via surat elektronik atau email.

Suhariyanto menuturkan, perekaman data e-Commerce sendiri terkait dengan perdagangan secara elektronik termasuk transaksi, nilai dan volume, merchant atau seller, unique buyer, investasi, metode pembayaran, tenaga kerja dan teknologi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal diharapkan dapat menjual produk mereka secara daring agar mengembangkan potensi besar serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional di komunitas global. Dengan berbisnis dengan daring, maka UMKM dapat meningkatkan kesempatan untuk mempromosikan dan membuka pasar semakin lebar, terlebih pemerintah selalu berkolaborasi majukan ekonomi digital.

"Inilah saatnya bagi kita menyiapkan produk-produk unggulan kita, untuk dijual secara 'online'," kata Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel A Pangerapan, sebagaimana disalin dari Antara. Hal tersebut, lanjutnya, semata-mata dilakukan guna memperkuat UMKM spesifik lokal mampu bersaing di pasarnya masing-masing.

Sebelumnya, berbagai UMKM yang tersebar secara nasional harus bisa mengantisipasi peluang ekonomi digital (e-commerce) yang dinilai bakal bertambah besar ke depannya. "Peluang UMKM di ekonomi digital tentu harus diantisipasi. Pelaku 'e-commerce' yang sudah besar, kita dorong untuk merangkul UMKM," kata Anggota Komisi VI Juliari Batubara.

Menurut politisi PDIP itu, pengembangan atas kerja sama semacam itu dinilai bakal bisa menciptakan hasil yang lebih baik, karena kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai lebih signifikan.

Ia mengingatkan adanya kajian menyebutkan kontribusi UMKM terhadap kemajuan ekonomi lima tahun terakhir juga meningkat dari 57 persen menjadi 60 persen lebih, sedangkan perkembangan pengguna internet di negara-negara berkembang cukup tinggi.

Selain itu, ujar dia, luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

BERITA TERKAIT

Distribusi dan Stabilitas Harga Ikan Selama Ramadhan Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus mengawal ketersediaan serta kestabilan harga ikan. KKP menyebut bahwa…

Indonesia dan Sri Lanka Perkuat Hubungan Dagang Bilateral

NERACA Jakarta – Indonesia dan Sri Lanka meluncurkan perundingan Indonesia–Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL–PTA). Penandatanganan dilaksanakan secara simultan melalui…

2023, Kontribusi Parekraf Terhadap PDB Mencapai 3,9 Persen

NERACA Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan realisasi program…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Distribusi dan Stabilitas Harga Ikan Selama Ramadhan Terus Dikawal

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan akan terus mengawal ketersediaan serta kestabilan harga ikan. KKP menyebut bahwa…

Indonesia dan Sri Lanka Perkuat Hubungan Dagang Bilateral

NERACA Jakarta – Indonesia dan Sri Lanka meluncurkan perundingan Indonesia–Sri Lanka Preferential Trade Agreement (ISL–PTA). Penandatanganan dilaksanakan secara simultan melalui…

2023, Kontribusi Parekraf Terhadap PDB Mencapai 3,9 Persen

NERACA Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan realisasi program…