Pesantren di Tengah Pusaran Pilkada

Oleh : Nurdin M. Noer, Pemerhati Budaya Masyarakat

“Pesta politik” pun dimulai. Para pasangan calon, baik walikota/bupati dan gubernur di seluruh Indonesia beriringan mendaftar melalui Komisi Pemilihan Umum di daerah masing-masing. Gejala-gejala konflik mulai terasa sejak masa pendaftaran lantaran beberapa pasangan calon tersingkir. Di beberapa daerah mulai nampak emosi para pendukung pasangan calon dengan menyertakan ratusan bahkan ribuan massa menggeruduk kantor KPU.

Sebagian masyarakat kita, terutama di perdesaan masih belum bisa menghargai aspirasi yang berbeda. Pada pemilihan kuwu (kepala desa) misalnya, seringkali terjadi tawuran yang berakibat terjadinya korban luka-luka bahkan tewas. Persoalan-persoalan yang remeh temeh pun bisa berubah menjadi perselisihan yang panjang dan membuahkan dendam. Pengalaman penulis yang pernah menjadi Ketua RW dan Ketua Panitia Pemilihan Kuwu pada awal tahun 2000an di sebuah desa di Kabupaten Cirebon bisa dijadikan pengalaman, betapa sebagian masyarakat masih belum bisa diajak berkompromi dalam menerima perbedaan pendapat.

Akar kekerasan memunculkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Fenomena ini, nampaknya akan terus berlanjut jika tidak ditangani secara serius. Sumber konflik banyak terindikasi, karena persoalan sepele memunculkan tindakan anarkis Salah satunya, tawuran antardesa yang belakangan terjadi di beberapa daerah yang terindikasi rawan konflik.

Bukan cuma itu, munculnya tindakan kekerasan juga kini lebih banyak melibatkan kalangan anak muda. Salah satunya pelajar bahkan mahasiswa. Mereka, seolah kehilangan jati dirinya, seharusnya menjadi pewaris bangsa malah melakukan tindakan tidak terpuji. Sebutan tawuran, seolah menjadi hal biasa bagi mereka yang kerap melakukan tindak kekerasan.

Dari berbagai konflik yang muncul lebih disebabkan karena krisis kepercayaan di kalangan anak muda. Di samping faktor ekonomi masyarakat yang kian sulit dikendalikan. Untuk menanamkan kepercayaan akan pentingnya keimanan mereka perlu dibekali pengetahuan agama yang kuat. Dengan bekal itu, diharapkan, mereka akan lebih menyadari terhadap kemungkinan perbuatan yang dilakukan. Bekal agama menjadi hal yang penting sebagai tameng dalam pengendalian emosi.

Di samping faktor tadi, ada indikasi lain yang mengarah pada kemerosotan mental serta akhlak kalangan pemuda dengan munculnya alat komunikasi canggih seperti internet dan gedget. Hal ini, cukup berpengaruh terhadap tananan kehidupan mereka yang diindikasikan bersebarangan dengan tatanan kehidupan mereka dan mampu menyerap berbagai informasi kurang baik, termasuk informasi hoaks. Secara represif, mereka merasakan sesudah terjadi. Ini artinya, berbagai pengaruh yang muncul akan dapat dirasakan di kemudian hari. Untuk mengatasinya, perlu tindakan preventif pihak terkait, yang secara langsung memberi dampak positif bagi mereka.

Pikiran “Raja Jawa”

Warisan tradisi pikiran masa lalu masih terus mengarat di sebagian besar kepala manusia negeri ini. Penguasa adalah raja yang kekuasaannya ditentukan oleh wahyu, pulung dan kesakten. Jadi kekuasaan tak bisa dimiliki sembarang orang. Rakyat kecil yang pernah terpinggirkan pada masa lalu tiba-tiba bisa menjadi walikota misalnya, dianggap sebagai suratan takdir yang telah ada pada garis tangannya. Demikian pula kejatuhan sang penguasa di suatu saat akibat wahyu, pulung dan kesakten-nya telah memudar.

Pikiran-pikiran “Raja Jawa” yang tak terlepas dari kosmologi Jawa itu sendiri memang membuat kekuasaan menjadi pusat kehidupan masyarakat di lingkungannya. Lihat misalnya, untuk menentukan ketua DKM sebuah masjid saja harus ada restu dari walikota atau bupati. Padahal antara walikota/bupati dan DKM tak ada kaitan struktural apa pun. Suatu upacara semacam seminar atau pameran harus dibuka kepala daerah. Maka jika sang kepala daerah itu ngaret alias kemplud, maka undangan pun pasti maklum. “Ah, namanya juga pimpinan, banyak yang dikerjakan,” kata mereka.

Masyarakat kita secara tradisional masih belum bisa melepaskan ikatan-ikatan emosional semacam itu. Maka saat mereka memilih pemimpin pun jaring-jaring ikatan atau hubungan kekeluargaan atau pertemanan menjadi sangat penting. Seorang calon bupati atau walikota yang berpikir rasional misalnya, belum tentu dihargai masyarakat. Karena bisa jadi ia dianggap muluk dan berlebihan dalam mengampanyekan programnya Dari jaring-jaring pertemanan inilah sang calon bupati harus menyiapkan dana yang besar agar bisa dipilih. Dari sini pula benih-benih KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) muncul. Karena hitung-hitungan untung-rugi saat mencalonkan.

Kasus kekuasaan dalam skala yang lebih kecil bisa dilihat pada saat pemilihan kepala desa. Sangat sedikit calon kepala desa yang mampu mengampanyekan program-programnya secara rasional. Kampanye program dianggap sebagai syarat sambilan. Syarat pertama adalah mistik (perdukunan) dan kedua adalah uang untuk jajan para calon pemilih.

Mistifikasi kekuasaan bisa dilihat pada malam sebelum pemilihan dilakukan keesokan harinya. Kantor balaidesa penuh sesak dengan asap kemenyan dan suguhan kembang, jaburan dan buah-buahan serta sebuah lampu tempel yang menyala terang. Masyarakat desa masih mempercayai, sang calon kepala desa yang bakal jadi adalah mereka yang lampu tempelnya menyala terang sepanjang malam. Jika ada di antara yang surut atau padam, maka mereka bakal jadi pecundang.

Kini saatnya berubah. Tanggal 27 Juni 2018 Pilkada serentak akan dilakukan di seluruh Indonesia, tak terkecuali Provinsi Jawa Barat, Kota dan Kabupatem Cirebon. Kita butuh pemimpin yang kuat, mengakar dengan rakyat dan mau mendengar suaranya yang terus merintih dengan memegangi perutnya pada saat malam hari, karena lapar. Catat menurut BPS 2017, 109 ribu penduduk Kota Cirebon tergolong miskin. Artinya sekira sepertiga dari sekira 310 ribu lebih penduduk kota perlu diberi makan dan penghasilan yang baik. Demikian pula di Kabupaten Cirebon, setiap jam terjadi perceraian. Faktornya sebagian besar lantaran ekonomi.

Nilai Dasar

Sikap masyarakat terhadap pluralisme sesungguhnya mencakup nilai dasar masyarakat itu sendiri. Kemajemukan yang diajarkan dalam Islam jelas tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 13. Dalam surat tersebut Allah menyeru kepada seluruh manusia (ya ayyuhannas), bahwa manusia semula diciptakan dari lelaki dan perempuan, kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Semuanya sederajat di mata Allah, kecuali bagi mereka yang bertakwa.

Sekitar tujuhratus tahun setelah Allah SWT menurunkan firman tersebut, pada abad ke-14 Empu Tantular dari Majapahit menemukan formula nilai dasar bagi bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan.

Keyakinan untuk bisa “hidup damai dalam perbedaan” sesungguhnya telah dimiliki bangsa ini sejak lama. Nilai dasar inilah yang kemudian membentuk kemajemukan di berbagai daerah, karena sejak lama pula kita sadar, bahwa di daerah mana pun di Tanah Air akan diisi oleh masyarakat yang majemuk dari berbagai SARA. Karena itu wajar pula, jika di setiap daerah lahir filosofi dasar masyarakat, seperti gemah ripah loh jinawi (Kota Cirebon), rame ing gawe, suci ing pamrih (Kabupaten Cirebon), Majalengka Sugih Mukti (Majalengka) dan berbagai filosofi lainnya yang senilai tapi tak sama dalam kata-kata.

Nilai dasar tersebut lahir berbarengan dengan setelah diproklamasikannya Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dengan demikian lahirnya nilai dasar tersebut, sama sekali tidak berkaitan dengan rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Nilai dasar ini merupakan ruh yang dinamis. Dibangun dari instisari berbagai filosofi agama, budaya, politik, sosial dan ekonomi. Dalam kata lain, nilai dasar ini mampu mengakomodasi berbagai kepentingan suku, agama, ras dan golongan.

Namun kini nilai dasar yang telah menjadi “ruh kemajemukan” masyarakat itu hampir berubah menjadi “kembang plastik” yang tak memiliki jiwa sama sekali. Ia hanya menjadi kata-kata kering yang dipajang pada setiap emblem pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

BERITA TERKAIT

Pengabdian Presiden Jokowi di Tengah Badai Hoax

Oleh: Sapri Rinaldi, Pengamat Sosial dan Politik Presiden Joko Widodo bicara soal hoax dan fitnah yang sering muncul jelang pemilihan…

Bank Gajah Bertarung, Bank Kecil Mati di Tengah

Oleh: Sarwani Musim penghujan telah tiba, banjir mulai terjadi di mana-mana, tetapi tidak di dunia perbankan. Industri perbankan justru mengalami…

TERKAIT PERANG DAGANG AS DAN CHINA - RI Perlu Jeli Cari Peluang di Tengah Kesempitan

Jakarta – Menyadari Indonesia memiliki keterkaitan erat hubungan dagang dengan China dan Amerika, tentunya memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mewaspadai Bencana Alam

Oleh : Riko Arianto,  Mahasiswa PTN di Semarang Secara geologis letak wilayah Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda…

Catatan Positif Penegakan HAM di Indonesia

  Oleh : Muhammad Ridean, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan   Pelanggaran HAM merupakan permasalahan serius di Indonesia, beberapa kasus bahkan harus…

Ketidakpastian Bayangi Ekonomi 2019

Oleh: Sarwani Harap-harap cemas menanti pergantian tahun 2018 ke 2019. Berharap semuanya menjadi lebih baik pada tahun baru nanti. Ekonomi…