Terkendala Keterbatasan Sosialisasi di Sukabumi - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sukabumi - Medio Januari-Februari 2012, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi menerima delapan pengaduan dari masyarakat. Pelaporan terbanyak masih didominasi persoalan leasing dengan jumlah enam kasus, perbankan satu kasus, dan layanan koperasi satu Kasus.

Kepala Sekretariat BPSK Kabupaten Sukabumi Memed Jamaludin kepada NERACA Selasa (7/2), menerangkan, bahwa empat kasus telah diputuskan, sedangkan empat kasus lagi masih dalam proses. “Dari sejumlah kasus itu, kebanyakan pihak konsumen meminta penyelesaian secara arbritrase. Namun, ada pula antara pelaku usaha dan konsumen sebagai pelapor sepakat diselesaikan secara mediasi” terang Memed.

Soal perbankan, kata dia, konsumken melaporkan soal asuransi kredit pihak bank. “Dimana pelapor ini adalah ahli waris. Sebelumnya orang tua pelapor meminjam uang terhadap salahsatu bank. Baru satu bulan, kreditur meninggal dunia. Sedangkan ahli waris ditagih. Mereka melaporkan apakah sistem pinjaman ini diasuransikan atau tidak. Soal hasilnya, kami belum bisa menjelaskan, karena masih dalam tahap proses” ungkap Memed.

Persoalan leasing, lanjut dia, kebanyakan konsumen melaporkan kerugian karena denda yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan jasa. “Khusus leasing, kami sangat hati-hati. Kebanyakan yang melaporkan konsumen yang telat membayar, dan enggan membayar denda. Sebagai lembaga yang independen, BPSK harus bertugas profesional. Seharusnya agar kasus ini tidak terulang, pelaku usaha dan pemerintah, khususnya bidang perlindungan konsumen melakukan sosialisasi. Tujuannya menghindari keenggan konsumen membayar kredit”, kata Memed.

Sementara kasus koperasi yang kini ditangani, Memed mengaku antara pelaku usaha dan nasabah sudah menemukan kesepakatan. Antara pelaku usaha dan nasabah saling menyadari kealpaan. “Dalam waktu dekat ini salinan putusannya akan diberikan kepada para kedua belah pihak”, kata dia.

Namun Memed mengaku, kesadaran konsumen akan kelembagaan BPSK belum tumbuh. Terlihat dari sekitar tiga juta lebih penduduk Kabupaten Sukabumi, masih sedikit yang menggunakan jasa BPSK dalam hal pelayanan konsumen.

Memed mengamini soal keterbatasan sosialisasi. Hal ini karena BPSK tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan sosilisasi hingga tingkat desa. “Kita menginginkan BPSK ini dikenal oleh masyarakat yang ada di pelosok Kabupaten Sukabumi. Tetapi kita mengalami kendala keterbatsan anggaran”, ungkap dia.

Hingga saat ini, lanjutnya, BPSK masih mengandalkan pembiayaan dari Pemda. Sementara dari Kementrian Perdagangan sebagai pencetus berdirinya BPSK, belum maksimal membantu keberadaan BPSK di daerah.

Padahal, imbuh dia, dengan maraknya persoalan antara masyarakat dengan pelaku usaha, perlu diadakan sarasehan antara pelaku usaha, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Tujuannya, terang Memed, agar masyarakat dapat memiliah mana kewajiban dan tangungjawabnya sebagai konsumen, dan pelaku usaha mampu menejelaskan kepada kosumen akan tanggungjawab konsumen maupun kewajiban pelaku usaha.

Sedangkan fungsi LPKSM sebagai social control independen, lanjut dia, menjadi mitra bagi pelaku usaha dan masyarakat ketika terjadi persengketaan kosumen. “Nah selama ini peranan LPKSM masih dominan menjadi pendamping bagi masyarakat. Padahal LPKSM ini juga bisa menjadi mitra pelaku usaha, namun tetap memegang teguh sikap independen”, urai Memed.

Oelh karena itu, pihaknya berencana akan membentuk mitra desa konsumen. Fungsinya, sebagai pendamping masyarakat yang mendapatkan persoalan konsumen, dan mampu menyelesaikan persengketaan tanpa harus diselesaikan di meja BPSK. “Bukan kita menoolak. Terkadang persoalan yang dibawa ke BPSK itu, seperti yang saya terangkan tadi, kebanyakan kasus yang memang akibat kelalaian konsumen. Nah dengan adanya mitra desa konsumen ini, mampu menjembati persoalan antara pelaku usaha dan masyarakat”, pungkas Memed. (rony)

BERITA TERKAIT

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Disdukcapil Kota Sukabumi Raih Penghargaan WBK

Disdukcapil Kota Sukabumi Raih Penghargaan WBK NERACA Sukabumi - Kota Sukabumi kembali menoreh prestasi untuk kesekian kalinya. Kali ini, prestasi…

Putusan Sengketa Lebih Cepat Diselesaikan - Manfaatkan Mediasi Lewat BAPMI

NERACA Jakarta – Bergerak dinamisnya industri pasar modal seiring dengan hadirnya produk investasi baru dan aturan baru, tentunya menimbulkan permasalahan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KABUPATEN TANGERANG - PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi

KABUPATEN TANGERANG PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja…

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017 NERACA Bandung - Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan menjelang akhir…