Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara itu, kebijakan desentralisasi yang diterapkan pemerintah sejak 2001 hingga kini, ternyata berjalan di luar harapan dan justru makin memprihatinkan.

NERACA

‎"Dapat dibayangkan negeri kita memiliki, data yang diberikan kepada saya, punya 42.000 peraturan dari tingkat pusat sampai daerah, berapa sangat banyaknya. Dikit-dikit diatur, dikit-dikit diatur," ujar Jokowi di Megamendung, Bogor, Rabu (21/2).

Menurut Presiden, banyaknya peraturan tersebut membuat Indonesia sulit mengembangkan investasi. Padahal, saat ini tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sangat baik. "Menderegulasi ribuan aturan, membuat aturan yang selama ini dianggap menghambat, memperlambat pembangunan, ini adalah tugas kita bersama," ujarnya.

Karena itu, Jokowi memastikan jika pemerintah sedang berusaha mengejar ketertinggalan dengan menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. "Mulai tahun depan, kita akan memulai pembangunan besar-besaran di bidang pengembangan sumber daya manusia karena kekuatan SDM adalah pilar utama, dunia berubah begitu cepatnya dan revolusi industri 4.0 membuat dunia berubah sangat cepat," ujarnya.

Banyaknya keluhan investor atas lamanya proses perizinan menanamkan modal di Indonesia pernah juga diungkapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong di Jakarta, beberapa waktu lalu. "Menjalankan usaha di Indonesia, frustrasinya masih lebih banyak dibanding di negara lain," ujar Lembong.

Menurut dia, aparatur negara di Indonesia lebih senang mengatur apa yang seharusnya tidak perlu diatur. Lembong mengatakan, ada lebih dari 43 ribu peraturan di seluruh sektor industri yang harus dilalui investor bila ingin menanamkan modal di Indonesia.

"Kita lebih senang membelit, mengatur apa yang seharusnya tidak diatur. Sudah diketahui ada 43 ribu lebih peraturan. Kita sudah lama tidak menjadi negara hukum, tapi negara aturan. Harusnya realistis mengatur yang perlu diatur, jangan buang-buang waktu buat itu," tegas dia.

Dia lebih jauh mengungkapkan, persoalan data dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (pemda) juga kerap dikeluhkan investor. "Izin banyak, tapi tidak ada isi, hanya formalitas sehingga jadi sering menghambat. Termasuk data dan koordinasi yang sering bikin frustrasi investor," ujarnya.

Oleh karena itu, BKPM akan terus melanjutkan reformasi karena masih banyak sekali pekerjaan rumah. Antara lain, layanan, izin investasi 3 jam selesai di PTSP Pusat, Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dan percepatan proses pabeanan impor barang modal.

Adapula layanan izin investasi khusus untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), digital signature untuk izin prinsip, dan data sharing untuk mempercepat perizinan Kementerian/Lembaga.

Desentralisasi Bermasalah

Secara terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan desentralisasi telah dilakukan sejak 2001, ternyata malah membuat kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian nasional justru meningkat 2%.

"Statistik yang mengganggu saya adalah kita desentralisasi 2001. Idenya secara konsep kita ingin diversifikasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh di luar Jawa. Tapi yang terjadi waktu 2001 kontribusi Jawa itu 56%, dan tahun ini justru 58%," ujar Bambang, kemarin.

Berdasarkan data BPS, pada 2017 lalu kontribusi Pulau Jawa terhadap perekonomian Indonesia mencapai 58,49%. Kemudian diikuti Sumatera (21,66%), Kalimantan (8,20%), dan Sulawesi (6,11%). Kemudian, kontribusi Bali dan Nusa Tenggara terhadap ekonomi nasional sebesar 3,11% dan Papua 2,43%. Adapun sisanya sebesar 5,54% berada di pulau-pulau lainnya.

Dari fakta tersebut, menurut dia, membuktikan bahwa harapan desentralisasi agar perekonomian merata ke luar Jawa belum terealisasi, dan bahkan perekonomian di Pulau Jawa semakin meningkat.

Untuk itu, Bambang berharap agar pemerintah daerah fokus dalam meningkatkan perekonomian daerahnya sesuai tujuan awal desentralisasi. Sayangnya kebijakan desentralisasi sejauh ini hanya dipandang sebagai pembagian kekuasaan melalui pemekaran wilayah.

"Harusnya bagaimana bisa membuat ekonomi merata. Bukan hanya bagi-bagi kekuasaan, bukan sekadar pemekaran wilayah, dan di Indonesia salah satu yang menyebabkan ketimpangan itu adalah adanya ketimpangan antar daerah," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus melakukan upaya simplifikasi dan modernisasi dalam memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Salah satunya dengan penggunaan kartu kredit pada pembayaran APBN.

Setelah melakukan proyek percontohan pada satuan kerja di Kantor Presiden, KPK, Kemenkeu, dan Kemensos mulai September 2017 lalu pemerintah akan memperluas penggunaan pada K/L lainnya.

Menurut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto, kartu kredit yang akan dipakai tergantung pada besar kecilnya satuan kerja atau satker dengan limit mulai Rp50 juta sampai dengan Rp200 juta. Saat ini ada 60 K/L dengan 26.000 satker.

Marwanto mengemukakan pemerintah telah menggandeng kerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang beranggota Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Ada empat tujuan penggunaan kartu kredit tersebut. Pertama, meminimalisasu penggunaan uang tunai dan transaksi keuangan negara. Kedua, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Ketiga, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai. Keempat, mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan. "Kartu kredit pemerintah dapat digunakan oleg seluruh K/L untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif," ujarnya, kemarin.

Marwanto mengemukakan modernisasi juga dilakukan melalui penggunaan aplikasi e-SPM secara bertahap pada 2018 dan dilaksanakan untuk memudahkan K/L dalam mengajukan SPM tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Pihaknya pun akan melaksanakan Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 sebagai bentuk kerjasama antara Ditjen Perbendaharaan dengan seluruh K/L. Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas kemampuan K/L untuk segera mengeksekusi belanja dengan pagu dana APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun.

Inovasi Ekonomi

Sementara itu, mantan Menkeu Chatib Basri menilai, birokrasi harus mengubah pola pikirnya agar tidak identik dengan kekakuan dan menjadi lebih fleksibel, sehingga dapat mengejar inovasi di dunia ekonomi.  "Saya bilang, Sri Mulyani juga bilang, yang paling penting adalah regulator bisa catch up, bisa mengejar inovasi yang sedang terjadi," ujarnya.

Menurut dia, sebuah regulasi yang belum lama dikeluarkan bisa saja usang dalam waktu singkat karena munculnya inovasi baru. Oleh karena itu, Chatib menekankan agar birokrasi menjadi lebih agile.

Selain itu, Chatib Basri juga menyarankan agar birokrasi atau pemerintah lebih mengatur ke hal yang bersifat prinsip. Menurutnya, akan menjadi sulit jika masih berkutat pada aturan yang terlalu rinci, karena itu akan terus berubah mengikuti waktu. "Itu yang saya sebut berubah dari agree on rules kepada agree on principals," ujarnya. bari/mohar/fba