NERACA

Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam merumuskan suatu kebijakan, dan tidak terjebak dalam penambahan birokrasi perizinan penelitian. Peran lembaga kajian dalam perumusan kebijakan di Indonesia dinilai relatif belum besar.

Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, kementerian, lembaga pemerintahan dan juga perguruan tinggi memiliki lembaga kajian dengan bidang riset yang berbeda-beda, yang kehadiran mereka seharusnya dapat dipandang sebagai mitra pemerintah, terutama dalam pembuatan sebuah kebijakan.

"Hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan lembaga riset akan menghasilkan simbiosis mutualisme karena keduanya saling membutuhkan. Lembaga kajian dengan senang hati akan membagi hasil penelitiannya dan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Sementara itu pemerintah bisa memberikan akses yang luas kepada lembaga kajian terkait penelitian supaya hasil penelitiannya maksimal," terang Hizkia, di Jakarta, Rabu (21/2).

Selanjutnya, Hizkia juga menyoroti soal perlunya penyederhanaan perizinan untuk penelitian, karena perizinan yang ada saat ini dinilai membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusnya. Padahal, lanjutnya, kemudahan dalam pengurusan perizinan akan mempermudah penelitian yang sedang dikerjakan.

Ia berpendapat bahwa peningkatan peran swasta dalam penelitian dapat diwujudkan dengan menyederhanakan aturan-aturan dalam regulasi penelitian. Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan yang mendorong terciptanya hubungan baik antara swasta dengan dunia pendidikan.

Hizkia, sebagaimana disalin dari laman Antara, juga mengemukakan, anggaran riset Indonesia belum mencapai 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam APBN 2017, anggaran riset hanya sebesar 0,21 persen dari PDB Indonesia.

"Anggaran ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan anggaran riset yang digelontorkan pemerintah Malaysia pada 2017 sebesar 2,8 persen, atau lebih dari Rp 150 triliun," paparnya. Namun, lanjutnya, jumlah ini dinilai sudah mengalami peningkatan daripada alokasi sebesar 0,08 persen pada 2014.

Pada kesempatan lain, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan kehadiran United Kingdom Climate Change (UKCC) di Kantor Kemenko Perekonomian dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan sebagai bentuk pelanggaran.

Menurut dia, penyusunan Perpres ISPO seharusnya hanya melibatkan para pemangku kepentingan (stake holder) Indonesia. "Dengan alasan apapun, termasuk tujuan penguatan ISPO, pihak asing tidak dibenarkan ikut, apalagi melakukan intervensi kebijakan," kata Tungkot.

Perpres ISPO merupakan kebijakan mandatory untuk pembangunan perkebunan sawit berkelanjutan yang dirumuskan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Menurut dia, pihak asing tidak perlu khawatir karena Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki kebijakan dan sertifikasi tata kelola sawit berkelanjutan sejak tahun 2011. "Kehadiran UKCC di forum itu justru mempertontonkan ketidakpatutan pihak asing terhadap kebijakan pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan debirokratisasi dan deregulasi untuk mencapai inovasi perlu dilakukan untuk mendukung kemajuan perguruan tinggi. "Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah karena dunia sudah berubah sangat cepatnya," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini seluruh lembaga negeri dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas atas hal yang dikerjakan dan anggaran tidak lagi dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tidak berfokus. Presiden menilai biaya-biaya tersebut justru tidak memberikan hasil dan sulit untuk dikelola. munib