NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp101,4 triliun atau 5,3 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1.894,7 triliun, atau tumbuh 14,7 persen dari periode sama tahun lalu. Realisasi pendapatan ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp82,5 triliun, atau tumbuh 11,8 persen dari periode sama 2017, yang hanya mencapai Rp74 triliun. "Realisasi penerimaan ini didorong oleh tumbuhnya penerimaan dari PPh migas maupun nonmigas, PPnBM serta sektor kepabeanan dan cukai," kata Sri Mulyani.

Sedangkan, realisasi belanja negara mencapai Rp138,4 triliun atau 6,2 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun, atau tumbuh 3,9 persen dari periode sama tahun lalu.Realisasi belanja ini didukung oleh penyerapan belanja pusat yang telah mencapai Rp63,8 triliun, atau tumbuh 10,7 persen dari periode sama 2017, yang hanya mencapai Rp57,6 triliun.

Dari belanja pusat tersebut, realisasi belanja Kementerian Lembaga tercatat sebesar Rp19,7 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga sebesar Rp44,1 triliun. "Realisasi belanja Kementerian Lembaga ini didukung oleh penyerapan belanja bansos yang telah mencapai Rp5,3 triliun atau tumbuh 122,2 persen dari tahun lalu sebesar Rp2,4 triliun," ujar Sri Mulyani.

Dengan realisasi itu, maka defisit anggaran telah tercatat sebesar Rp37,1 triliun atau 0,25 persen terhadap PDB, lebih rendah dari pencapaian periode 2017 sebesar Rp44,9 triliun atau 0,33 persen terhadap PDB. Namun begitu, Sri Mulyani menilai realisasi APBN tumbuh secara positif. "Hingga 31 Januari 2018, APBN telah memperlihatkan perkembangan positif dan memberikan optimisme untuk pencapaian kinerja lebih baik," kata Sri Mulyani.

Sekedar informasi, defisit anggaran untuk RAPBN 2018 sebesar Rp 325,94 triliun atau 2,19% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut sama seperti usulan awal dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi. Namun, jumlah itu lebih rendah dari target defisit dalam APBN-P 2017 yang ditetapkan sebesar Rp 397,24 triliun atau 2,92% dari PDB. Dan lebih rendah dibanding outlook APBN-P tahun ini yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, defisit anggaran dalam RAPBN 2018 dirancang secara ekspansif. Sehingga diharapkan dapat mendukung kegiatan produktif. "Dengan defisit sebesar 2,19% dari PDB maka rasio utang akan tetap bisa kami tekan di angka 29% dari PDB," jelasnya, beberapa waktu lalu.

Defisit keseimbangan primer juga menurun menjadi Rp 78 triliun, di bawah target dalam APBN-P tahun ini yang sebesar Rp 178,04 triliun. Rendahnya defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer tersebut, lanjut Suahasil, mengindikasikan bahwa APBN lebih sehat dan lebih produktif. "Namun tetap dalam siklus yang ekspansif yang mendorong kapasitas produksi dan daya saing," jelas dia.

Tak hanya itu, pemerintah dan Banggar juga menyepakati target pembiayaan tahun 2018 sama besar dengan defisit anggaran, yaitu Rp 325,94 triliun. Pos-pos anggaran dalam RAPBN 2018 juga mengalami sedikit perubahan dari usulan awal karena asumsi kurs rupiah sebesar Rp 13.400. Pembiayaan utang disepakati sebesar Rp 399,19 triliun, lebih rendah Rp 51,8 miliar dari usulan awal.

Jumlah itu terdiri dari penerbitan SBN Netto sebesar Rp 414,52 triliun yang lebih rendah Rp 205,7 miliar dari usulan awal, dan penarikan pinjaman menjadi Rp 15,33 triliun yang lebih tinggi Rp 153 miliar dari usulan awal. Pembiayaan investasi pada tahun depan sebesar Rp 65,65 triliun, lebih tinggi Rp 15 miliar dari usulan awal. Selain itu, pemberian pinjaman Rp 6,66 triliun, lebih rendah Rp 31,2 miliar dari usulan awal. Serta kewajiban penjaminan Rp 1,12 triliun, lebih rendah Rp 5,6 miliar dari usulan awal.