NERACA

Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil menurunkan angka inflasi nasional dari 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,61 persen pada 2017. "Secara nasional angka inflasi turun cukup tajam dalam tiga tahun terakhir sehingga harga-harga makin terjangkau," kata Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di Padang, seperti dilansir Antara, kemarin.

Ia menyampaikan hal itu pada diskusi nasional Road Show Capaian Tiga Tahun Jokoi-JK digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Padang berkerja sama dengan KSP. Yanuar memberi perumpamaan inflasi jika ada yang membeli nasi Padang sebungkus Rp25 ribu dapat nasi, sayur, pergedel dan telur dadar, saat inflasi naik maka dengan harga yang sama porsinya jadi berkurang. "Itu yang diturunkan pemerintah dalam tiga tahun terakhir," ujarnya.

Tidak hanya itu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air juga cukup stabil berada pada posisi 5,01 persen pada triwulan I 2017. Dibandingkan negara lain Indonesia relatif stabil di tengah melambatnya ekonomi dunia seperti Thailand hanya tumbuh 3,7 persen, Korea Selatan 2,7 persen dan Rusia 2,5 persen, kata dia. Ia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu tinggi tapi masuk nomor empat di negara-negara G20.

Pada sisi lain perbaikan kemudahan berusaha rangkingnya juga terus naik jika pada 2014 rangking 120, 2017 menjadi rangking 72, lanjut dia. Kemudian rasio kewirausahaan Indonesia naik dari 1,65 persen pada 2014 menjadi 3,01 persen pada 2017. Sementara Dekan Fisip Unand Alfan Miko menilai evaluasi penting bagi pemerinta karena itu perlu didengarkan masukan dan pendapat dari berbagai pihak termasuk yang kritis terhadap pembangunan.

Pemerintah berharap jarak inflasi nasional Indonesia dengan negara tetangga tidak terlalu jauh. Inflasi nasional Indonesia di akhir 2017 sebesar 3,61 persen, sedangkan di negara tetangga seperti Malaysia 3,40 persen, Filipina 3,30 persen dan Vietnam 2,60 persen. "Kita ingin inflasi kita tidak jauh dari negara-negara lain, ya negara-negara partner perdagangan kita di dunia internasional," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Kendati demikian, Darmin menyatakan bahwa inflasi Indonesia memperlihatkan tren penurunan. Sehingga, target inflasi pun ditargetkan akan terus menurun, yaitu pada 2017 target inflasi 4 plus minus 1 persen, kemudian 3,5 plus minus 1 persen pada 2018. "Kita itu kan secara nasional ada target inflasi yang akan dimunculkan di APBN dan target itu selalu antara sekian plus minus 1. Mulai 2020 dia akan menjadi 3 plus minus 1," kata dia.

Saat ditanya mengenai strategi penurunan inflasi di tingkat daerah-daerah, Darmin hanya mengatakan bahwa rapat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di awal tahun ini belum menghasilkan keputusan yang signifikan. Ke depannya, kata Darmin, pihaknya akan merencanakan rapat TPIP kembali untuk membahas persoalan inflasi dengan mengundang kepala daerah terkait. "Kita belum membahas secara detail urusan substansi. Nanti akan ada acara untuk itu, kira-kira bulan Juli. Kita akan mengundang pihak daerah dimana ada acara nasionalnya," ungkapnya.

Untuk diketahui, APBN 2018 telah menetapkan asumsi inflasi sebesar 3,5 persen dan Bank Sentral menargetkan laju inflasi sepanjang 2018 berada pada kisaran 2,5-4,5 persen. Salah satu unsur yang mempengaruhi inflasi adalah harga bergejolak (volatile price) yang meliputi harga pangan, seperti beras yang saat ini tengah hangat diperbincangkan karena harganya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) secara bertahap sejak November lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), bobot beras terhadap inflasi cukup tinggi yakni sekitar 3,8 persen. Sedangkan, daging ayam menyumbang inflasi bulanan sebesar 0,7 persen. Lalu cabai merah sebesar 0,6 persen, dan cabai rawit menyumbang 0,5 persen.