NERACA

Jakarta - Pemerintah menyiapkan panitia seleksi untuk pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang bertujuan guna meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia. "Kita perlu Panitia Seleksi untuk pembentukan BP Tapera. Keppresnya sedang disiapkan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip Antara, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan pembentukan BP Tapera ini bertujuan untuk menggantikan peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang akan dilikuidasi pada 24 Maret 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Ia menjelaskan pembentukan Pansel ini berjalan seiring dengan masa transisi peralihan aset Bapertarum-PNS kepada BP Tapera serta penyiapan petunjuk maupun rencana kerja dari badan yang nantinya juga bertujuan untuk menyediakan rumah bagi masyarakat umum.

Sri Mulyani menambahkan aset Bapertarum-PNS yang diperkirakan nilainya sebesar Rp11 triliun serta dana sebesar Rp2,5 triliun dalam APBN menjadi modal awal BP Tapera untuk menjalankan tugas yang sebelumnya dilakukan Bapertarum-PNS. "Pengalihan aset Bapertarum nilainya diatas Rp11 triliun, nanti dikurangi kewajiban untuk membayar ASN yang selama ini tabungannya sudah dipotong, dan ekspansi BP Tapera kedepan. Nanti juga diputuskan berapa pungutan untuk ASN, non ASN serta berapa volume untuk KPR, renovasi dan rehabilitasi rumah," ujarnya.

Dengan pembentukan BP Tapera tersebut, maka dana pegawai PNS dan BUMN yang selama ini dikelola oleh Bapertarum-PNS secara otomatis ikut berpindah ke BP Tapera. Menurut rencana, bila BP Tapera telah mapan dalam menjalankan fungsi penyediaan perumahan maka PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang selama ini dipercaya mengelola dana pensiun TNI Polri juga disiapkan untuk melebur dengan BP Tapera.

Saat ini, pembentukan BP Tapera masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres), yang berisi tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera, yang terdiri dari Komisioner dan Deputi Komisioner Tapera. Dengan demikian, Tapera diharapkan beroperasi penuh pada 2019.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan salah satu tugas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang sedang dipertimbangkan pemerintah adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sewa rumah bagi generasi muda. "Karena generasi milenial mungkin keinginannya tidak untuk membeli rumah, cukup sewa. Kalau sewa, apa bisa di-cover BP Tapera? maka dibuat tupoksi itu," kata Basuki.

Basuki mengatakan rencana kerja maupun tugas pokok BP Tapera, yang akan menggantikan peran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) setelah terbentuk pada Maret 2018, sedang disiapkan oleh pemerintah. Rencana kerja maupun tugas pokok ini dirumuskan sesuai perkembangan zaman karena Bapertarum-PNS hanya bertujuan untuk membantu penyediaan rumah baru, padahal kebutuhan hunian pada masa kini tidak hanya kepada rumah baru. "Kita membuat tupoksi itu, karena Bapertarum hanya untuk penyediaan rumah baru, tidak bisa untuk renovasi rumah," kata Basuki.