Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang - PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia. "Kami sepakat hentikan sementara pekerjaan-pekerjaan infrastruktur struktur layang yang berat," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (20/2).

NERACA

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menhub Budi Karya Sumadi, serta sejumlah pejabat eselon satunya kemarin menggelar pertemuan membahas maraknya kecelakaan konstruksi belakangan ini. Hasilnya, seluruh pekerjaan konstruksi yang berbentuk konstruksi melayang (elevated) dihentikan sementara.

Basuki mengatakan, penghentian sementara atau moratorium ini berlaku secara umum untuk berbagai proyek yang berbentuk melayang. Tidak hanya jalan tol, tetapi juga proyek LRT dan Jembatan. "Iya, seluruh proyek di Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, sebenarnya ambruknya tiang girder proyek Tol Becakayu merupakan kecelakaan konstruksi berskala kecil. Namun, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya langsung mengambil sejumlah langkah penanganan. "Sebetulnya kecelakaan pagi ini (kemarin-Red.) tidak high-tech amat. Tapi perlu kecermatan kedisiplinan. Sehingga kami lihat sementara pekerjaan yang dikerjakan di atas permukaan tanah dihentikan sementara," tegas dia.

Pada bagian lain, Presiden Jokowi menyambut baik keputusan yang diambil Menteri PUPR. Menurut dia, saat ini terlampau banyak proyek infrastruktur yang tengah dikebut sehingga perlu waktu untuk mengevaluasi. "Ini keputusan di Kementerian PU untuk saya kira untuk evaluasi total. Karena memang pekerjaannya banyak sekali, banyak sekali. Ada yang jadinya masih 2023, ada yang 2020, ada yang untuk ngejar Asian Games, ya memang seperti itu," ujar Jokowi ditemui di Istana Negara, seperti dikutip detik.com, Selasa (20/2).

Jokowi sendiri menyoroti tingginya angka kecelakaan kerja pada proyek yang ditangani Kementerian PUPR. Dia meminta agar pengawasan proyek di kementerian tersebut diperketat dan dievaluasi total, khususnya untuk konstruksi layang.

"Ya tadi pagi saya sudah sampaikan ke Kementerian PU, pengawasannya agar diperketat. Saya hanya sampaikan itu saja. Pengawasan terhadap infrastruktur, konstruksinya, terutama konstruksi-konstruksi di atas (layang) memerlukan pengawasan yang lebih ketat lagi," ujarnya.

Menurut Basuki, sebenarnya ambruknya tiang girder proyek Tol Becakayu adalah kecelakaan konstruksi berskala kecil. Namun, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pihaknya langsung mengambil sejumlah langkah penanganan.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan audit keselamatan konstruksi saat semua proyek infrastruktur dihentikan sementara. Setelah audit selesai, baru sejumlah proyek infrastruktur tersebut dilanjutkan pengerjaannya.

"Ini (audit keselamatan konstruksi) demi keselamatan kita, demi keberhasilan pekerjaan konstruksi ke depan. Mohon doanya mudah-mudahan apa yang menjadi tugas kita, tugas kami, (bisa dilaksanakan) sebaik-baiknya," ujarnya.

Kementerian PUPR juga segera mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terkait pembangunan ini, untuk menyampaikan hasil sementara dari evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi yang saat ini tengah melakukan evaluasi di lapangan.

"Komite keselamatan konstruksi sudah di lapangan. Nanti siang akan saya undang di kantor PU bersama seluruh Dirut terutama pelaksana jalan tol, kita sampaikan hasil sementara evaluasi komite keselamatan," kata Basuki.

Dia mengakui, dalam dua tahun ini sudah ada 14 kali kejadian runtuhnya proyek, baik yang menimbulkan korban jiwa maupun tidak. Oleh karena itu pihaknya akan menghentikan sementara semua proyek jalan layang. Namun, Basuki menampik banyaknya kejadian kecelakaan proyek ini disebabkan karena pengerjaan proyek yang terburu-buru untuk mengejar target yang ditentukan pemerintah pusat.

"Ini hanya kedisplinan pelaksananya. Kalau pekerjaannya kita ini belum apa-apa, kalau dibandingkan dengan kecepatan Malaysia, Filipina, apalagi Tiongkok, ini kita belum apa-apa, Tiongkok satu tahun bisa 5.000 kilometer. Bukan excuse, bukan apa tapi kalau membandingkan, ini karena faktor kedisiplinan pelaksananya, lebih pada human error," ujarnya.

Sebelum ini, insiden runtuhnya proyek terjadi di jalur exit Bandara Soetta dan menimbulkan korban jiwa. Terkait hal ini, Basuki mengatakan ia sudah menghentikan proyek dan meminta untuk dibongkar ulang. "Kalau yang di Soetta sudah saya berhentikan dan bongkar semua dan itu yang runtuh satu, itu saya minta dibongkar semua, didesain ulang, dikerjakan ulang," ujarnya.

Tim Investigasi Independen

Secara terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengritik percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Dasar dari kritik tersebut karena banyak kecelakaan kerja dalam proyyek infrastruktur tersebut.

"Pembangunan proyek infrastruktur tampaknya dikerjakan seperti sopir angkot mengejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, kemarin.

Terakhir, Tulus menyoroti soal ambruknya tiang girder Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dengan menelan beberapa korban (masih kritis). Kecelakaan konstruksi sebagian terbukti karena kegagalan konstruksi (construction failure). Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten.

Atas kejadian itu YLKI mengritik keras, dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan engineering forensic untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.

Tim investigasi dimaksud sangat urgen khusus untuk mengaudit ulang terhadap proyek infrastruktur yang sedang berjalan. "Jangan sampai proyek infrastruktur tersebut mengalami kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen. Kita bisa bayangkan, korban masal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," tutur dia.

Menanggapi banyaknya kasus kecelakaan konstruksi infrastruktur belakangan ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pemerintah sebaiknya menghentikan penugasan proyek infrastruktur kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena overload.

"Kejadian ini semakin menambah panjang daftar kecelakaan konstruksi di tanah air, setelah rangkaian kejadian yang terjadi secara beruntun sejak pertengahan tahun lalu," ujar Erwin Aksa, Wakil Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, dalam rilis resminya.

Menurut dia, hal ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, harus ada tindakan dan kebijakan luar biasa dari pemerintah. Erwin meminta pihak Komite Keselamatan Konstruksi (K3) untuk sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap proyek-proyek strategis nasional yang sedang berjalan. "Apakah ada pelanggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)?" ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.

"Dan jika ditemukan adakan pelanggaran, maka harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dilakukan, agar menjadi peringatan kepada para kontraktor lain agar tidak boleh lalai sama sekali terhadap keselamatan dan kesehatan kerja," tutur dia.

Erwin mengatakan, proyek-proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya. Menurutnnya jumlah proyek sangat banyak dan nilai besar sekali, tapi kemampuan perusahaan juga pasti ada batasnya.

Sehingga, menurut dia, dapat menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi mereka diberi tenggat waktu yang sangat ketat, hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntutnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi.

"Untuk itu, Kadin meminta pemerintah untuk menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak kepada perusahaan swasta nasional untuk terlibat," ujarnya.

Erwin mengatakan, semua pihak tentu sangat ingin pemerintah dapat meyelesaikan program-program pembangunan infrastruktur di tanah air. Ia juga sadar bahwa infrastruktur kita masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Tapi tentunya, kata Erwin, hal ini tidak boleh menjadikan pemerintah lalai terhadap keselamatan konstruksi.

"Untuk itu pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teman-teman BUMN Karya tidak overload", ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Jabar Tawarkan Proyek Infrastruktur Unggulan di IIW

Jabar Tawarkan Proyek Infrastruktur Unggulan di IIW NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menawarkan 25 Proyek Infrastuktur di…

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Pemerintah Kucurkan KUR Khusus Peternakan

    NERACA   Wonogiri – Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan peternakan rakyat. Hal itu sebagai implementasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…

Jelang Evaluasi, Keberhasilan Kinerja Jokowi Patut Diapresiasi

  Oleh:  Aldo Indrawan, Pemerhati Ekonomi Politik   Sudah 4 tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin…